Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat)

I. PENDAHULUAN

Pukul enam pagi. Sebuah konvoi kendaraan berhenti di depan rumah. Belasan orang berpakaian seragam melakukan penggeledahan selama berjam-jam—membalik isi lemari, memeriksa setiap laci, membuka komputer, memfoto dokumen pribadi. Sang penghuni hanya bisa menyaksikan. Keluarganya panik. Tetangga menyaksikan dari balik pagar. Dan media sudah menunggu di luar—karena seseorang telah membocorkan bahwa penggeledahan akan terjadi.

Penggeledahan adalah intervensi paling fisik dan paling kasat mata dari seluruh rangkaian Upaya Paksa dalam hukum acara pidana. Ia menyerang ruang paling privat seseorang: rumahnya, kantornya, perangkat elektroniknya, dokumen pribadinya. Berbeda dengan penetapan tersangka yang berdampak pada status hukum, atau penyitaan yang berdampak pada aset ekonomi, penggeledahan berdampak pada sesuatu yang lebih fundamental: rasa aman dan privasi—dua nilai yang dijamin langsung oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia, penggeledahan seringkali dilakukan dengan cakupan yang jauh melampaui kebutuhan penyidikan. ‘Fishing expedition’—penggeledahan yang dilakukan tanpa tujuan yang spesifik, berharap menemukan sesuatu yang berguna di antara tumpukan dokumen dan perangkat yang diperiksa—adalah fenomena yang terdokumentasi dalam berbagai laporan akademik dan laporan lembaga pemantau hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak terkendali tidak hanya melanggar privasi—ia juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

KUHAP 2025 merespons persoalan ini dengan kerangka normatif yang secara signifikan lebih ketat. Pasal 113 membangun sistem ganda: izin pengadilan sebelum penggeledahan dan batas waktu 2×24 jam untuk mendapatkan persetujuan apabila penggeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak. Yang paling kritis dari sudut pandang strategis advokat: Pasal 113 ayat (9) menegaskan bahwa penolakan persetujuan oleh ketua pengadilan negeri ‘mengakibatkan hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.’ Klausul exclusion of evidence ini adalah senjata paling ampuh yang dimiliki advokat dalam praperadilan penggeledahan.

Rumusan masalah artikel ini adalah: bagaimana menguji sah atau tidaknya penggeledahan melalui praperadilan menurut KUHAP 2025, dan bagaimana strategi advokat yang paling efektif untuk membatalkan penggeledahan yang tidak sah? Secara konstitusional, perjuangan ini berpijak pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman—termasuk dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28D ayat (1) menambahkan jaminan kepastian hukum yang adil, sementara Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum di mana setiap tindakan negara harus tunduk pada hukum dan dapat diuji secara independen.

II. LANDASAN TEORI DAN DOKTRIN HUKUM ACARA PIDANA

Doktrin para ahli hukum acara pidana berikut bukan sekadar referensi akademik—melainkan landasan argumentasi yang dapat dan harus digunakan advokat untuk membangun narasi hukum yang persuasif di hadapan hakim praperadilan.

A. Prosedur sebagai Jaminan Perlindungan: Yahya Harahap

M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penggeledahan adalah tindakan yang harus dijalankan dengan kepatuhan prosedural yang paling ketat di antara seluruh Upaya Paksa—karena ia menyentuh ruang paling privat seseorang. Izin pengadilan bukan sekadar prosedur administratif: ia adalah mekanisme pengawasan yudisial yang memisahkan penegakan hukum yang sah dari tindakan sewenang-wenang. Ketika penyidik mengabaikan prosedur, ia bukan hanya melanggar peraturan—ia meruntuhkan jaminan perlindungan yang merupakan fondasi dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan. KUHAP 2025 mengadopsi pandangan Harahap secara tekstual: Pasal 113 membangun sistem izin yang ketat dan Pasal 113 ayat (9) memberikan konsekuensi nyata bagi pelanggaran prosedur.

B. Penggeledahan sebagai Pembatasan Hak Asasi: Andi Hamzah

Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menegaskan bahwa penggeledahan adalah bentuk pembatasan hak asasi yang paling langsung—dan karenanya, harus ada alasan yang kuat dan relevan yang dapat diverifikasi secara objektif sebelum penggeledahan dilaksanakan. ‘Kecurigaan’ yang tidak didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan tidak cukup sebagai dasar penggeledahan. Pasal 113 ayat (2) KUHAP 2025 merefleksikan pandangan Hamzah: permohonan izin penggeledahan harus disertai ‘dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.’

C. Pembatasan Kekuasaan Negara: J.E. Sahetapy

J.E. Sahetapy dalam perspektif humanistik hukum pidananya menegaskan bahwa kekuasaan negara—termasuk kekuasaan untuk memasuki dan memeriksa ruang privat warga—harus selalu dibatasi dan diawasi. Perlindungan individu bukan sekadar nilai moral yang diidealkan: ia adalah kewajiban hukum yang bersifat mengikat bagi negara. Penggeledahan yang dilakukan tanpa alasan yang memadai atau tanpa prosedur yang benar adalah manifestasi dari kekuasaan yang tidak terkendali—sesuatu yang bertentangan langsung dengan nilai humanisme yang seharusnya menjiwai hukum pidana modern. Pasal 115 KUHAP 2025 yang melarang penggeledahan di tempat ibadah, sidang MPR/DPR, dan sidang pengadilan adalah cerminan normatif dari prinsip pembatasan kekuasaan Sahetapy.

D. Keseimbangan Kepentingan Negara dan Warga: Muladi

Muladi dalam kapita selekta sistem peradilan pidana menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengungkap kejahatan dengan hak-hak warga yang harus dilindungi. Penggeledahan yang terlalu luas—melampaui apa yang diperlukan untuk menemukan barang bukti yang spesifik—bukan hanya merugikan warga, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam mempertahankan keseimbangan yang adil. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengujian proporsionalitas penggeledahan—apakah cakupan penggeledahan yang dilakukan proporsional dengan tujuan pembuktian yang spesifik yang hendak dicapai?

E. Kebijakan Hukum Pidana yang Rasional: Barda Nawawi Arief

Barda Nawawi Arief dalam kebijakan hukum pidana menekankan bahwa penggunaan sarana penal—termasuk Upaya Paksa seperti penggeledahan—harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan proporsional. Penggeledahan yang dilakukan tanpa dasar fakta yang kuat, atau yang cakupannya melampaui kebutuhan pembuktian, adalah penggunaan kekuasaan negara yang tidak rasional. Kewajiban permohonan izin dalam Pasal 113 ayat (2) yang mensyaratkan ‘dasar atau fakta yang dipercaya’ adalah mekanisme yang secara normatif memaksa penyidik untuk melakukan pertimbangan rasional sebelum bertindak.

F. Ultimum Remedium: Sudarto

Sudarto dengan doktrin ultimum remedium mengingatkan bahwa sarana penal harus menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks penggeledahan, ini bermakna bahwa sebelum memutuskan untuk memasuki dan memeriksa ruang privat seseorang, penyidik harus mempertimbangkan apakah tujuan penyidikan dapat dicapai melalui cara yang kurang invasif—meminta penyerahan sukarela dokumen berdasarkan Pasal 128 KUHAP 2025, misalnya. Penggeledahan yang dilakukan sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir, adalah penggeledahan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan rasionalitas kebijakan penal.

G. Legalitas Formal dan Material: Leden Marpaung

Leden Marpaung dalam Proses Penanganan Perkara Pidana membedakan legalitas formal—kepatuhan prosedur—dari legalitas material—kebenaran substantif yang menjadi dasar tindakan. Penggeledahan yang sah harus memenuhi kedua dimensi ini secara kumulatif: prosedur yang benar dan dasar materiil yang memadai. Penggeledahan dengan prosedur sempurna tetapi tanpa dasar fakta yang memadai adalah cacat material. Penggeledahan dengan dasar fakta yang kuat tetapi tanpa izin pengadilan adalah cacat formal. Keduanya harus diuji oleh advokat secara serentak dalam praperadilan.

III. DASAR HUKUM PENGGELEDAHAN DALAM KUHAP 2025

Penguasaan atas seluruh kerangka pasal penggeledahan dalam KUHAP 2025—sebagai satu sistem yang saling berkaitan—adalah prasyarat bagi advokat untuk dapat membangun argumentasi praperadilan yang komprehensif dan meyakinkan.

A. Definisi Penggeledahan (Pasal 1 angka 34)

Pasal 1 angka 34 KUHAP 2025 — Definisi Penggeledahan Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tiga elemen penting dalam definisi ini: pertama, subjek penggeledahan adalah Penyidik—bukan penyelidik atau pejabat lain di luar kewenangan penyidikan; kedua, objek penggeledahan adalah sesuatu yang ‘dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang’—mensyaratkan adanya hubungan kepemilikan atau penguasaan yang jelas; ketiga, tujuan penggeledahan terbatas pada ‘kepentingan pembuktian’—bukan untuk tekanan psikologis, bukan untuk demonstrasi kekuasaan. Penggeledahan yang dilakukan di luar tujuan pembuktian adalah penyalahgunaan Upaya Paksa.

B. Objek dan Cakupan Penggeledahan (Pasal 112)

Pasal 112 KUHAP 2025 — Objek Penggeledahan Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap: a. rumah atau bangunan; b. pakaian; c. badan; d. alat transportasi; e. Informasi Elektronik; f. Dokumen Elektronik; dan/atau g. benda lainnya.

Pasal 112 memperluas cakupan objek penggeledahan dibandingkan KUHAP sebelumnya dengan secara eksplisit memasukkan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik—mencerminkan realitas era digital di mana barang bukti penting seringkali tersimpan dalam perangkat digital. Namun perluasan ini juga berarti bahwa standar izin dan prosedur dalam Pasal 113 dan 114 berlaku pula untuk penggeledahan digital—termasuk pemeriksaan isi perangkat komputer, telepon genggam, akun email, atau penyimpanan cloud.

C. Izin Pengadilan dan Keadaan Mendesak (Pasal 113)

Pasal 113 KUHAP 2025 — Syarat Izin dan Keadaan Mendesak (1) Sebelum melakukan Penggeledahan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada     ketua pengadilan negeri. (2) Permohonan izin harus disertai uraian mengenai:     a. lokasi yang akan digeledah; dan     b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti        yang terkait dengan tindak pidana. (3) Dalam melakukan Penggeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan     dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. (4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin     dari ketua pengadilan negeri. (5) Keadaan mendesak meliputi:     a. letak geografis yang susah dijangkau;     b. Tertangkap Tangan;     c. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau     d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik. (6) Dalam keadaan mendesak, Penyidik paling lama 2×24 jam meminta persetujuan     kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penggeledahan. (7) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2×24 jam setelah permintaan     persetujuan mengeluarkan penetapan. (8) Penolakan harus disertai alasan. (9) Penolakan mengakibatkan hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.

Pasal 113 adalah inti dari seluruh kerangka penggeledahan dalam KUHAP 2025. Tiga hal yang harus digarisbawahi advokat. Pertama, kewajiban izin bersifat pre-emptif—harus diminta sebelum penggeledahan, bukan sesudahnya. Kedua, permohonan izin tidak boleh bersifat umum atau blanket: ia harus menyebut lokasi yang spesifik dan disertai ‘dasar atau fakta yang dipercaya’—bukan sekadar kecurigaan atau asumsi. Ketiga, dan paling strategis: Pasal 113 ayat (9) menegaskan bahwa penolakan persetujuan oleh ketua pengadilan negeri ‘mengakibatkan hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.’ Ini adalah klausul exclusion of evidence yang otomatis dan tanpa syarat—bukan diskresi hakim, melainkan konsekuensi hukum yang bersifat imperatif.

Perhatikan juga batasan kritis dalam Pasal 113 ayat (3): ‘Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.’ Klausul ‘hanya’ ini adalah pembatas yang tegas terhadap praktik ‘fishing expedition’—penggeledahan yang dilakukan tanpa tujuan yang spesifik dengan harapan menemukan sesuatu yang berguna.

D. Prosedur Pelaksanaan (Pasal 41, 42, 114, 115, 116)

Pasal 41, 42, 114, 115, dan 116 KUHAP 2025 — Prosedur dan Larangan Pasal 41 Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau Keluarganya.   Pasal 42 (1) Penyidik membuat berita acara Penggeledahan. (2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka,     kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau Keluarganya,     dan kepala desa/lurah atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi. (3) Dalam hal Tersangka atau Keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan,     hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.   Pasal 114 (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan kepada Tersangka     atau pemilik/penghuni rumah atau bangunan. (2) Penggeledahan rumah atau bangunan dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (3) Jika Tersangka atau pemilik/penghuni menolak atau tidak berada di tempat, Penggeledahan     harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan     2 (dua) orang saksi. (4) Berita acara Penggeledahan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau pemilik/penghuni,     dan saksi. (5) Jika penghuni tidak ada, berita acara ditandatangani Penyidik, kepala desa/lurah atau     ketua RW/RT, dan saksi.   Pasal 115 Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada: a. ruang yang sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPD, atau DPRD; b. ruang yang sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau c. ruang yang sedang berlangsung sidang pengadilan.   Pasal 116 Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan dilakukan.

Prosedur berlapis dalam Pasal 41, 42, 114, 115, dan 116 adalah standar yang kumulatif—setiap lapisan harus dipenuhi. Menunjukkan tanda pengenal dan izin terlebih dahulu (Pasal 41 jo. 114 ayat 1); melaksanakan penggeledahan di hadapan 2 saksi (Pasal 114 ayat 2); membuat dan membacakan berita acara yang ditandatangani penyidik, penghuni, dan saksi (Pasal 42 ayat 2 jo. 114 ayat 4); dan mendampingi penyidik dari daerah lain apabila penggeledahan lintas daerah hukum (Pasal 116). Setiap kelalaian—termasuk kelalaian yang tampak kecil seperti tidak adanya satu orang saksi—adalah cacat prosedural yang dapat dijadikan dasar permohonan praperadilan.

Pasal 115 yang melarang penggeledahan di tempat ibadah, sidang legislatif, dan sidang pengadilan mencerminkan penghormatan terhadap ruang-ruang yang dilindungi karena fungsi konstitusional atau fungsi spiritualnya. Penggeledahan yang dilakukan di ruang-ruang tersebut—meskipun ada izin pengadilan—adalah tindakan yang bertentangan langsung dengan Pasal 115 dan karenanya tidak sah.

E. Penggeledahan Digital: Informasi dan Dokumen Elektronik

KUHAP 2025 secara eksplisit memperluas objek penggeledahan mencakup Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (Pasal 112 huruf e dan f). Ini adalah perkembangan penting yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan strategis baru bagi advokat: apakah izin penggeledahan fisik secara otomatis mencakup penggeledahan digital terhadap perangkat yang ditemukan? Apakah pemeriksaan isi perangkat yang diambil dari lokasi yang digeledah memerlukan izin tersendiri? Apakah ada standar khusus untuk penggeledahan terhadap Informasi Elektronik yang mencakup komunikasi pribadi yang dilindungi?

Ketidaktegasan regulasi dalam aspek ini memberikan peluang argumentasi bagi advokat: apabila penyidik menggeledah isi perangkat elektronik—termasuk email, pesan, atau data tersimpan—di luar cakupan izin penggeledahan yang diberikan, ini dapat diargumentasikan sebagai penggeledahan yang melampaui batas izin (beyond the scope of warrant), sebuah pelanggaran yang diakui dalam sistem hukum komparatif sebagai dasar pembatalan hasil penggeledahan.

IV. PARAMETER SAH ATAU TIDAKNYA PENGGELEDAHAN: LIMA LENSA PENGUJIAN

Sebelum menyusun argumentasi praperadilan, advokat harus menganalisis setiap aspek penggeledahan yang dipermasalahkan melalui lima lensa pengujian berikut. Setiap lensa yang mengidentifikasi pelanggaran adalah dasar argumentasi yang potensial.

Parameter 1 — Uji Legalitas Izin

Pertanyaan inti: apakah ada surat izin penggeledahan yang sah dari ketua pengadilan negeri (Pasal 113 ayat 1)? Apakah izin diperoleh berdasarkan permohonan yang memuat lokasi yang spesifik dan ‘dasar atau fakta yang dipercaya’ sesuai Pasal 113 ayat (2)? Apakah penggeledahan yang dilakukan sesuai dengan lokasi dan cakupan yang ditentukan dalam izin—atau ada cakupan yang melampaui izin? Untuk penggeledahan darurat tanpa izin, apakah permohonan persetujuan ke pengadilan sudah diajukan dalam 2×24 jam? Dan apakah persetujuan itu diperoleh? Pasal 113 ayat (9) yang menegaskan bahwa penolakan persetujuan mengakibatkan hasil penggeledahan ‘tidak dapat dijadikan alat bukti’ adalah senjata paling kuat yang dimiliki advokat.

Parameter 2 — Uji Keadaan Mendesak

Apabila penyidik mengklaim keadaan mendesak (Pasal 113 ayat 4–5), apakah kondisinya benar-benar memenuhi salah satu dari empat kategori yang diakui: letak geografis yang susah dijangkau, tertangkap tangan, berpotensi merusak barang bukti, atau situasi berdasarkan penilaian penyidik? Kategori keempat—’situasi berdasarkan penilaian Penyidik’—adalah yang paling luas dan paling rawan penyalahgunaan. Advokat harus mempersoalkan apakah kondisi objektif pada saat penggeledahan benar-benar mendesak, atau apakah klaim mendesak adalah mekanisme untuk menghindari pengawasan pengadilan. Dokumentasi situasi pada saat penggeledahan—foto, rekaman CCTV, keterangan tetangga, laporan cuaca, log komunikasi penyidik—dapat digunakan untuk menguji klaim ini secara faktual.

Parameter 3 — Uji Prosedur Administrasi

Daftar periksa advokat: (1) apakah penyidik menunjukkan tanda pengenal dan surat izin sebelum memulai penggeledahan (Pasal 41 jo. 114 ayat 1)? (2) apakah penggeledahan dihadiri 2 orang saksi yang independen (Pasal 114 ayat 2)? (3) apakah berita acara penggeledahan dibuat dan dibacakan kepada penghuni (Pasal 42 ayat 2)? (4) apakah berita acara ditandatangani oleh penyidik, penghuni atau keluarganya, dan saksi (Pasal 42 ayat 2 jo. 114 ayat 4)? (5) apakah penggeledahan di luar daerah hukum didampingi penyidik setempat dan diketahui ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 116)? (6) apakah penggeledahan tidak dilakukan di tempat yang dilarang Pasal 115? Satu pun kelalaian dari daftar ini adalah cacat prosedural yang dapat dipersoalkan.

Parameter 4 — Uji Relevansi dan Proporsionalitas

Pasal 113 ayat (3) menegaskan bahwa dalam penggeledahan, penyidik ‘hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.’ Kata ‘hanya’ adalah pembatas yang tegas. Advokat harus mengidentifikasi: apakah ada dokumen, perangkat, atau benda yang diperiksa atau disita yang tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan? Apakah ruangan atau area yang digeledah melampaui batas lokasi yang disebutkan dalam izin? Apakah penggeledahan memeriksa komunikasi pribadi yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara? Setiap temuan ‘fishing expedition’ adalah pelanggaran Pasal 113 ayat (3) yang dapat dijadikan dasar permohonan praperadilan.

Parameter 5 — Uji Hak Privasi Konstitusional

Penggeledahan yang tidak memenuhi standar KUHAP 2025 adalah sekaligus pelanggaran terhadap hak privasi konstitusional yang dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Advokat perlu mengidentifikasi dimensi privasi spesifik yang dilanggar: apakah penggeledahan dilakukan pada waktu yang tidak wajar (misalnya dini hari) tanpa justifikasi mendesak yang dapat dibuktikan? Apakah penggeledahan dilakukan di hadapan pihak-pihak yang tidak perlu sehingga merusak reputasi penghuni? Apakah data atau informasi yang ditemukan dalam penggeledahan dibocorkan kepada media sebelum ada putusan pengadilan? Dimensi-dimensi ini memperkuat argumentasi konstitusional yang dapat diajukan dalam praperadilan.

V. PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME UJI PENGGELEDAHAN

Pasal 89 huruf d dan Pasal 158 huruf a KUHAP 2025 — Landasan Praperadilan Pasal 89 — Upaya Paksa meliputi: d. Penggeledahan; (antara lain)   Pasal 158 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus mengenai: a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;   Pasal 160 ayat 1 Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.   Pasal 163 ayat 1 huruf c Pemeriksaan dilakukan secara cepat, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak permohonan dibacakan, Hakim harus menjatuhkan putusan.

Penggeledahan sebagai Upaya Paksa (Pasal 89 huruf d) menjadi objek praperadilan berdasarkan Pasal 158 huruf a—’sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa.’ Permohonan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya. Dua hal kritis yang harus diingat advokat: pertama, Pasal 160 ayat (3) hanya mengizinkan satu kali permohonan untuk hal yang sama—tidak ada kesempatan kedua, sehingga argumentasi harus komprehensif dan tuntas sejak awal. Kedua, pemeriksaan dilakukan dalam 7 hari sejak permohonan dibacakan—advokat harus siap dengan seluruh argumentasi, alat bukti, dan keterangan bahkan sebelum permohonan diajukan.

Implikasi strategis dari putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan adalah ganda. Pertama, secara langsung: hasil penggeledahan yang dinyatakan tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti—barang bukti yang diperoleh melalui penggeledahan ilegal harus dikecualikan. Kedua, secara tidak langsung: apabila barang bukti kunci dalam perkara diperoleh melalui penggeledahan yang kemudian dinyatakan tidak sah, keseluruhan kekuatan pembuktian penyidik dalam perkara tersebut dapat menjadi lemah secara signifikan. Ini adalah konsekuensi strategis yang menjadikan praperadilan penggeledahan sebagai arena pertarungan hukum yang sangat bernilai.

VI. LIMA STRATEGI ADVOKAT DALAM PRAPERADILAN PENGGELEDAHAN

Lima strategi berikut adalah panduan kerja konkret yang harus dikerjakan secara sistematis. Mengingat hanya ada satu kesempatan permohonan (Pasal 160 ayat 3) dan pemeriksaan hanya 7 hari, persiapan yang seksama adalah mutlak.

STRATEGI A: AUDIT LEGALITAS IZIN PENGGELEDAHAN Langkah pertama adalah memverifikasi keberadaan, kelengkapan, dan keabsahan izin penggeledahan. Minta dan periksa: (1) surat permohonan izin yang diajukan penyidik ke pengadilan—apakah memuat lokasi yang spesifik dan ‘dasar atau fakta yang dipercaya’ sesuai Pasal 113 ayat (2)? (2) penetapan izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri—apakah diterbitkan sebelum penggeledahan dilaksanakan? (3) tanggal dan waktu izin versus tanggal dan waktu pelaksanaan—apakah izin sudah ada sebelum penggeledahan dilakukan? (4) ruang lingkup izin—apakah penggeledahan yang dilakukan sesuai dengan lokasi dan cakupan yang ditetapkan dalam izin? Untuk penggeledahan darurat: apakah ada kondisi objektif yang memenuhi salah satu kategori Pasal 113 ayat (5)? Kapan permohonan persetujuan ke pengadilan diajukan—apakah dalam 2×24 jam setelah penggeledahan? Apakah penetapan persetujuan diperoleh, atau ditolak? Apabila ditolak, Pasal 113 ayat (9) berlaku otomatis: hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti. Kunci: setiap penggeledahan yang dilakukan tanpa izin di luar kondisi mendesak yang terbukti, atau yang permohonan persetujuannya tidak diajukan dalam 2×24 jam, atau yang persetujuannya ditolak oleh pengadilan, menghasilkan barang bukti yang secara hukum tidak dapat digunakan dalam persidangan.

STRATEGI B: UJI KEADAAN MENDESAK SECARA FAKTUAL Klaim keadaan mendesak (Pasal 113 ayat 4–5) adalah alasan yang paling sering digunakan penyidik untuk menghindari kewajiban izin—dan karenanya, adalah argumentasi yang paling perlu diuji secara kritis dan faktual. Advokat harus membangun rekonstruksi situasi faktual pada saat penggeledahan dilakukan. Langkah konkret: (1) kumpulkan semua bukti tentang kondisi pada saat penggeledahan—rekaman CCTV area sekitar, log komunikasi penyidik, laporan polisi, keterangan tetangga atau saksi di sekitar lokasi; (2) analisis apakah kondisi tersebut benar-benar memenuhi salah satu kategori mendesak: apakah lokasi memang tidak dapat dijangkau? Apakah ada Tertangkap Tangan? Apakah ada bukti konkret bahwa penghuni akan menghancurkan barang bukti? (3) perhatikan khususnya apakah penggeledahan direncanakan jauh sebelumnya—misalnya apakah ada media yang sudah menunggu di lokasi sebelum penggeledahan dimulai? Kehadiran media yang direncanakan adalah bukti kuat bahwa penggeledahan tidak ‘mendesak’—ia direncanakan dan bisa saja dilakukan dengan izin pengadilan terlebih dahulu. Argumentasi kunci: penggeledahan yang direncanakan tetapi diklaim sebagai ‘mendesak’ untuk menghindari pengawasan yudisial adalah penyalahgunaan klausul keadaan mendesak—sebuah circumvention dari kewajiban izin yang seharusnya berlaku.

STRATEGI C: UJI CACAT PROSEDUR ADMINISTRATIF Daftar periksa cacat prosedural yang harus diidentifikasi advokat secara sistematis, berurutan dari pre-penggeledahan hingga pasca-penggeledahan: Pre-penggeledahan: (1) apakah penyidik menunjukkan tanda pengenal dan surat izin kepada penghuni sebelum memulai (Pasal 41 jo. 114 ayat 1)? Apabila tidak—ini adalah cacat prosedural yang fundamental, karena penghuni tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi kewenangan penyidik. Saat penggeledahan: (2) apakah penggeledahan dihadiri 2 saksi yang independen (Pasal 114 ayat 2)? Apabila penghuni tidak ada, apakah ada kepala desa/lurah atau ketua RW/RT dan 2 saksi (Pasal 114 ayat 3)? (3) apakah penggeledahan dilakukan di luar lokasi atau cakupan yang ditentukan dalam izin? (4) apakah penggeledahan dilakukan di tempat yang dilarang Pasal 115—ruang ibadah, sidang legislatif, atau sidang pengadilan? Pasca-penggeledahan: (5) apakah berita acara dibuat dan dibacakan kepada penghuni (Pasal 42 ayat 2)? (6) apakah berita acara ditandatangani oleh penyidik, penghuni, dan 2 saksi (Pasal 42 ayat 2 jo. 114 ayat 4)? (7) untuk penggeledahan lintas daerah hukum, apakah diketahui ketua pengadilan negeri setempat dan didampingi penyidik lokal (Pasal 116)? Dokumentasikan setiap cacat dengan bukti yang konkret—salinan dokumen, foto, keterangan saksi—untuk disertakan dalam permohonan praperadilan.

STRATEGI D: UJI PROPORSIONALITAS DAN LARANGAN FISHING EXPEDITION Pasal 113 ayat (3) adalah senjata yang sering diabaikan tapi sangat ampuh: ‘Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.’ Kata ‘hanya’ adalah pembatas absolut yang melarang penggeledahan menjadi fishing expedition. Langkah konkret: (1) buat inventarisasi lengkap semua yang diperiksa dan/atau disita dalam penggeledahan; (2) untuk setiap item yang diperiksa atau disita, identifikasi apakah ada relevansi yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana yang disangkakan; (3) identifikasi semua item yang tidak memiliki relevansi—ini adalah bukti langsung pelanggaran Pasal 113 ayat (3); (4) hitung proporsi antara item yang relevan dan yang tidak relevan—semakin besar proporsi item tidak relevan, semakin kuat argumentasi fishing expedition. Dalam konteks penggeledahan digital: apakah penyidik memeriksa seluruh isi perangkat—termasuk email pribadi, foto keluarga, catatan kesehatan—yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara? Pemeriksaan data digital yang melampaui kebutuhan pembuktian adalah fishing expedition dalam bentuk digital yang tidak dibenarkan oleh Pasal 113 ayat (3) KUHAP 2025. Keterangan ahli forensik digital tentang cakupan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjadi alat bukti yang sangat efektif dalam praperadilan.

STRATEGI E: ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL: HAK PRIVASI SEBAGAI HAK DASAR Strategi kelima adalah lapisan argumentasi tertinggi yang mengaitkan seluruh pelanggaran dengan perlindungan konstitusional yang langsung dan konkret. Argumentasi konstitusional memberikan dimensi yang lebih luas dan lebih fundamental dari sekadar argumentasi prosedural teknis. Tiga lapis argumentasi konstitusional: Pertama, penggeledahan tanpa izin yang sah atau dengan prosedur yang cacat melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas ‘rasa aman’ dan ‘perlindungan dari ancaman ketakutan.’ Hak untuk bebas dari intrusi negara yang sewenang-wenang ke dalam ruang pribadi adalah komponen esensial dari rasa aman yang dijamin konstitusi. Kedua, penggeledahan yang melampaui cakupan yang diperlukan (fishing expedition) melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945—’kepastian hukum yang adil’—karena izin yang diberikan untuk tujuan tertentu digunakan melampaui batas tujuannya. Ketiga, penggeledahan yang tidak melalui prosedur yang ditetapkan KUHAP 2025 melanggar prinsip due process of law yang merupakan komponen inti dari negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dimensi komparatif yang dapat memperkuat argumentasi: dalam sistem common law, doktrin ‘fruit of the poisonous tree’ melarang penggunaan barang bukti yang diperoleh melalui penggeledahan yang tidak sah—tidak hanya barang bukti langsung, tetapi juga semua barang bukti yang ditemukan melalui barang bukti ilegal tersebut. KUHAP 2025, melalui Pasal 113 ayat (9), mengadopsi prinsip exclusionary rule ini secara eksplisit untuk konteks penolakan persetujuan pengadilan. Advokat dapat menggunakan perspektif komparatif ini untuk mendorong hakim praperadilan menerapkan prinsip yang lebih luas: bahwa penggeledahan yang tidak sah seharusnya mendiskualifikasi semua barang bukti yang diperoleh melaluinya.

VII. TIGA KASUS ILUSTRATIF: ANALISIS, SOLUSI, DAN REKOMENDASI

KASUS 1: Rumah Direktur Perusahaan Digeledah Tanpa Izin — Klaim Mendesak Diragukan Fakta: Seorang direktur perusahaan teknologi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan investasi. Penyidik menggeledah rumah pribadinya pukul 06.00 pagi tanpa izin ketua pengadilan negeri, berdalih ‘keadaan mendesak’ karena khawatir barang bukti akan dihancurkan. Namun pada saat yang sama, sejumlah wartawan dan kamera media sudah menunggu di luar pagar—menunjukkan bahwa penggeledahan telah direncanakan dan informasinya telah bocor ke media. Dalam 2×24 jam setelah penggeledahan, penyidik mengajukan permohonan persetujuan ke pengadilan. Pengadilan menolak dengan alasan kondisi mendesak tidak terbukti. Analisis: Kehadiran media yang telah menunggu sebelum penggeledahan dimulai adalah bukti faktual yang kuat bahwa penggeledahan direncanakan—bukan tindakan yang benar-benar mendesak. Ini menggugurkan klaim ‘keadaan mendesak’ (Pasal 113 ayat 4–5) karena jika penggeledahan cukup terencana untuk menghubungi media, ia juga cukup terencana untuk mengajukan izin pengadilan terlebih dahulu. Ketika pengadilan menolak persetujuan, Pasal 113 ayat (9) berlaku otomatis: seluruh hasil penggeledahan ‘tidak dapat dijadikan alat bukti.’ Ini bukan diskresi—ini adalah konsekuensi hukum yang bersifat imperatif. Solusi Advokat: Ajukan praperadilan melalui Pasal 158 huruf a. Argumentasi berlapis: (1) klaim keadaan mendesak tidak terbukti secara faktual—kehadiran media yang terencana membantah spontanitas yang disyaratkan; (2) pengadilan sudah menolak persetujuan—Pasal 113 ayat (9) berlaku otomatis, seluruh hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti; (3) argumentasi konstitusional: penggeledahan tanpa izin yang sah melanggar Pasal 28G UUD 1945. Minta putusan yang menyatakan penggeledahan tidak sah dan mendiskualifikasi semua barang bukti yang diperoleh melaluinya. Dokumentasikan bukti kehadiran media sebelum penggeledahan—rekaman CCTV area, timestamp foto media, keterangan wartawan yang hadir. Rekomendasi: Bagi penyidik: klaim keadaan mendesak harus didasarkan pada kondisi objektif yang dapat dibuktikan secara independen—bukan digunakan sebagai mekanisme untuk menghindari pengawasan yudisial. Apabila penggeledahan cukup direncanakan untuk melibatkan media, maka izin pengadilan seharusnya dapat diminta terlebih dahulu. Bagi pengadilan: permohonan persetujuan pascapenggeledahan darurat harus diperiksa secara substantif—bukan sekadar formalitas—termasuk dengan menilai apakah kondisi mendesak yang diklaim benar-benar ada pada saat penggeledahan dilakukan.

KASUS 2: Penggeledahan Kantor Dilakukan Malam Hari Tanpa Saksi yang Sah Fakta: Sebuah kantor akuntan publik digeledah pukul 22.00 berdasarkan dugaan keterlibatan dalam tindak pidana perpajakan kliennya. Penggeledahan dilakukan oleh 8 orang penyidik. Tidak ada saksi independen yang hadir—dua orang yang diklaim sebagai ‘saksi’ dalam berita acara adalah anggota tim penyidik sendiri. Pemilik kantor tidak ada di tempat dan tidak ada kepala RW/RT atau kepala kelurahan yang hadir menggantikannya. Berita acara penggeledahan hanya ditandatangani oleh penyidik dan dua ‘saksi’ yang merupakan rekan penyidik. Isi kantor yang diperiksa mencakup seluruh arsip klien—termasuk klien-klien yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan. Analisis: Dua cacat prosedural yang tegas dan tidak dapat disangkal: (1) tidak adanya saksi independen (Pasal 114 ayat 2 dan 3)—’saksi’ dari kalangan penyidik sendiri tidak memenuhi syarat independensi yang dimaksud ketentuan ini; apabila penghuni tidak ada, harus ada kepala desa/lurah atau ketua RW/RT dan 2 orang saksi yang benar-benar independen; (2) berita acara yang tidak ditandatangani oleh penghuni atau kepala desa/lurah (Pasal 42 ayat 2 jo. 114 ayat 4–5)—tanpa tanda tangan yang diwajibkan, berita acara tidak memenuhi syarat formalnya. Selain itu, pemeriksaan terhadap arsip klien yang tidak berkaitan dengan perkara melanggar Pasal 113 ayat (3)—fishing expedition yang dilarang secara eksplisit. Solusi Advokat: Ajukan praperadilan melalui Pasal 158 huruf a dengan dua lini argumentasi sekaligus: (1) cacat prosedural berlapis—tidak ada saksi independen dan berita acara tidak memenuhi syarat formal Pasal 42 dan 114; (2) pelanggaran Pasal 113 ayat (3)—pemeriksaan arsip klien yang tidak berkaitan dengan perkara adalah fishing expedition yang dilarang. Minta pembatalan penggeledahan dan diskualifikasi seluruh barang bukti yang diperoleh. Sertakan keterangan saksi dari staf kantor yang menyaksikan penggeledahan tentang siapa yang hadir dan apa yang diperiksa. Dokumentasikan daftar lengkap dokumen yang disita beserta analisis relevansinya dengan perkara. Rekomendasi: Bagi penyidik: saksi dalam penggeledahan harus benar-benar independen—tidak boleh berasal dari kalangan penyidik sendiri. Apabila penghuni tidak ada, penyidik harus mengupayakan kehadiran kepala desa/lurah atau ketua RW/RT sebelum penggeledahan dimulai. Apabila penggeledahan dilakukan di kantor yang menyimpan data klien, perlu ada pembatasan yang jelas tentang dokumen mana yang boleh diperiksa—hanya yang terkait dengan klien yang disangkakan terlibat, bukan seluruh arsip. Bagi profesi akuntan publik dan advokat: perlu instrumen khusus yang mengatur perlindungan kerahasiaan profesional dalam penggeledahan—dokumen klien yang dilindungi oleh privilege profesional seharusnya tidak dapat disita tanpa izin khusus.

KASUS 3: Penggeledahan Meluas Jauh Melampaui Lokasi dan Cakupan Izin Fakta: Seorang pengusaha properti ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen dalam satu transaksi jual beli properti tertentu. Izin penggeledahan yang diperoleh penyidik menyebut ‘kantor PT XYZ di Jl. Merdeka No. 5.’ Namun dalam praktiknya, penyidik menggeledah: (1) kantor PT XYZ di Jl. Merdeka No. 5 (sesuai izin); (2) rumah pribadi tersangka di perumahan yang berbeda (di luar izin); (3) kantor PT ABC—perusahaan berbeda yang dimiliki tersangka (di luar izin); dan (4) menyita dokumen-dokumen transaksi properti lain yang tidak berkaitan dengan transaksi yang disangkakan palsu. Tidak ada permohonan izin tambahan yang diajukan untuk lokasi kedua dan ketiga. Analisis: Penggeledahan di rumah pribadi tersangka dan kantor PT ABC dilakukan tanpa izin pengadilan—karena izin yang ada hanya mencakup kantor PT XYZ. Untuk dua lokasi ini, Pasal 113 ayat (1) dilanggar secara langsung: tidak ada izin pengadilan, dan tidak ada pula kondisi mendesak yang diklaim. Penyitaan dokumen transaksi properti lain yang tidak berkaitan dengan transaksi yang disangkakan melanggar Pasal 113 ayat (3)—pemeriksaan dan penyitaan harus terbatas hanya pada barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Ini adalah kasus penggeledahan yang secara serentak melanggar tiga aspek: cakupan lokasi, cakupan objek, dan batas izin. Solusi Advokat: Gunakan dua jalur secara bersamaan: (1) untuk penggeledahan di kantor PT XYZ yang sesuai izin: ajukan praperadilan atas penyitaan dokumen yang tidak relevan—pelanggaran Pasal 113 ayat (3); (2) untuk penggeledahan di rumah pribadi dan kantor PT ABC: ini adalah penggeledahan tanpa izin yang tidak dapat dibenarkan—tidak ada klaim keadaan mendesak, tidak ada permohonan persetujuan pascapenggeledahan. Seluruh hasil penggeledahan di dua lokasi ini tidak memiliki dasar hukum. Dokumentasi yang diperlukan: bandingkan teks izin pengadilan dengan lokasi aktual yang digeledah; buat peta yang menunjukkan jarak dan perbedaan lokasi; inventarisasi seluruh dokumen yang disita dan analisis relevansinya dengan transaksi yang disangkakan palsu. Rekomendasi: Bagi penyidik: izin penggeledahan harus spesifik mencantumkan setiap lokasi yang akan digeledah—tidak dapat digunakan untuk lokasi lain meskipun terkait dengan tersangka yang sama. Apabila dalam perjalanan penggeledahan ditemukan kebutuhan untuk menggeledah lokasi tambahan, harus ada izin baru atau harus ada kondisi mendesak yang dapat dibuktikan. Bagi Mahkamah Agung: perlu PERMA yang mengatur standar spesifikasi izin penggeledahan—termasuk kewajiban menyebut lokasi secara alamat yang tepat, pembatasan cakupan dokumen yang dapat diperiksa, dan mekanisme untuk meminta izin tambahan apabila ditemukan kebutuhan penggeledahan di lokasi lain dalam perjalanan penyidikan.

VIII. KONTEKS EMPIRIS: RISET DAN DATA

Konteks empiris memperkuat argumentasi hukum dengan menunjukkan bahwa pelanggaran yang dipersoalkan bukan sekadar kasus individual, melainkan bagian dari pola yang terdokumentasi—sesuatu yang relevan bagi hakim praperadilan dalam memahami signifikansi putusannya.

Riset akademis tentang praktik penggeledahan dalam perkara pidana ekonomi di Indonesia secara konsisten menemukan kecenderungan cakupan yang melampaui kebutuhan pembuktian. Studi yang dilakukan di lingkungan peradilan pidana menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang disita dalam penggeledahan tidak pernah diajukan sebagai barang bukti di persidangan—mengindikasikan bahwa penyitaan dalam penggeledahan seringkali bersifat spekulatif, bukan berdasarkan relevansi yang dapat dibuktikan.

Laporan Komisi Nasional HAM dan berbagai lembaga pemantau peradilan mendokumentasikan pola penggeledahan yang dilakukan dengan dramatisasi yang tidak perlu—waktu penggeledahan yang dipilih untuk efek psikologis maksimal, kehadiran media yang diundang sebelum penggeledahan dimulai, jumlah personel yang jauh melebihi kebutuhan operasional. Semua ini menunjukkan bahwa penggeledahan seringkali memiliki tujuan di luar pembuktian—sebuah penggunaan Upaya Paksa yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 34 KUHAP 2025 yang membatasi tujuan penggeledahan pada ‘kepentingan pembuktian.’

Dari perspektif komparatif, sistem common law di Inggris dan Amerika Serikat telah lama menerapkan doktrin ‘particularity requirement’—kewajiban bahwa izin penggeledahan harus secara spesifik menyebut tempat yang akan digeledah dan benda yang dicari. Pasal 113 ayat (2) KUHAP 2025 mengadopsi prinsip serupa dengan mensyaratkan ‘lokasi yang akan digeledah’ dan ‘dasar atau fakta yang dipercaya.’ Advokat dapat menggunakan perspektif komparatif ini untuk mendorong penafsiran yang lebih ketat atas syarat-syarat dalam Pasal 113 ayat (2).

Studi tentang dampak sosial penggeledahan yang dilakukan secara terbuka—terutama di lingkungan tempat tinggal atau kantor—menunjukkan bahwa reputasi dan rasa aman tersangka mengalami kerusakan yang serius dan seringkali permanen, bahkan apabila penggeledahan kemudian terbukti tidak menghasilkan barang bukti yang signifikan atau bahkan terbukti tidak sah. Realitas ini memperkuat urgensi kontrol yudisial yang ketat atas penggeledahan sebagai bentuk perlindungan hak asasi yang nyata—bukan sekadar nilai normatif yang abstrak.

IX. ANALISIS KRITIS: PELUANG DAN TANTANGAN KUHAP 2025

KUHAP 2025 membawa perubahan yang fundamental dalam kerangka hukum penggeledahan. Klausul exclusion of evidence dalam Pasal 113 ayat (9) adalah inovasi yang paling signifikan—memberikan dampak langsung dan nyata bagi setiap kasus di mana penggeledahan dilakukan tanpa izin yang sah dan kemudian tidak mendapat persetujuan pengadilan. Ini mengubah kalkulasi penyidik secara mendasar: penggeledahan ilegal kini tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi juga dapat melemahkan seluruh perkara apabila barang bukti kunci diperoleh melaluinya.

Perluasan objek penggeledahan mencakup Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik (Pasal 112 huruf e dan f) mencerminkan adaptasi terhadap realitas digital—tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan yang belum sepenuhnya dijawab: apa standar izin yang berlaku untuk penggeledahan digital? Apakah izin penggeledahan fisik mencakup penggeledahan digital terhadap seluruh isi perangkat yang ditemukan? Ketidaktegasan ini adalah ruang interpretasi yang dapat dimanfaatkan advokat untuk mempersoalkan cakupan penggeledahan digital yang dilakukan penyidik.

Tantangan pertama adalah klausul keadaan mendesak yang terlalu luas—khususnya Pasal 113 ayat (5) huruf d: ‘situasi berdasarkan penilaian Penyidik.’ Klausul yang sangat diskresiologis ini berpotensi dijadikan blanket justifikasi untuk menghindari kewajiban izin. Tanpa standar yang lebih ketat tentang apa yang dimaksud dengan ‘situasi mendesak,’ hakim praperadilan menghadapi kesulitan untuk menilai apakah klaim mendesak tersebut benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan undang-undang.

Tantangan kedua adalah risiko ‘procedural warfare’—penggunaan mekanisme praperadilan secara taktis untuk menghambat penyidikan yang sah, bukan untuk menegakkan hak yang benar-benar dilanggar. Advokat yang memiliki integritas akan menggunakan mekanisme ini hanya ketika ada pelanggaran nyata yang dapat dibuktikan—bukan sebagai strategi mengulur waktu semata. Keberhasilan mekanisme ini sebagai instrumen pengawasan dalam jangka panjang bergantung pada penggunaannya yang bertanggung jawab.

Tantangan ketiga adalah kapasitas hakim praperadilan untuk memeriksa substansi penggeledahan—termasuk menilai apakah klaim mendesak benar-benar terbukti secara faktual, apakah permohonan izin memuat ‘fakta yang dipercaya’ yang memadai, dan apakah cakupan penggeledahan proporsional. Ini memerlukan pengetahuan teknis tentang metode penyidikan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua hakim praperadilan.

X. REKOMENDASI

Pertama, bagi lembaga penyidik: terbitkan pedoman operasional yang mengatur standar minimum permohonan izin penggeledahan—termasuk kewajiban menyebut alamat lokasi secara spesifik, identifikasi barang bukti yang dicari beserta dasar faktual relevansinya, dan justifikasi mengapa penggeledahan diperlukan daripada cara yang kurang invasif. Pedoman ini bukan hanya pemenuhan KUHAP 2025—ia adalah perlindungan bagi penyidik sendiri dari gugatan praperadilan yang dapat membatalkan penyidikan.

Kedua, bagi Mahkamah Agung: terbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur standar ‘fakta yang dipercaya’ dalam permohonan izin penggeledahan (Pasal 113 ayat 2 huruf b), parameter pengujian klaim keadaan mendesak (termasuk kriteria untuk menilai apakah klausul diskresi Pasal 113 ayat 5 huruf d terpenuhi), dan kewenangan hakim praperadilan untuk memeriksa substansi—tidak hanya formalitas—penggeledahan.

Ketiga, bagi advokat: hadir sejak pertama kali klien bersinggungan dengan penyidikan. Kehadiran advokat pada saat penggeledahan bukan hanya hak klien—ia juga memungkinkan dokumentasi langsung atas setiap aspek prosedur yang dilaksanakan atau dilangkahi. Advokat yang hadir saat penggeledahan dapat mencatat waktu, kehadiran saksi, cakupan pemeriksaan, dan setiap aspek prosedural yang relevan untuk digunakan dalam praperadilan apabila diperlukan.

Keempat, bagi organisasi profesi: kembangkan panduan teknis tentang dokumentasi penggeledahan dan pembuktian dalam praperadilan penggeledahan—termasuk jenis alat bukti yang paling efektif untuk membuktikan cacat prosedural (rekaman CCTV, log komunikasi, keterangan saksi independen), cara menggunakan keterangan ahli forensik digital untuk membuktikan cakupan penggeledahan digital yang melampaui batas, dan cara membangun argumentasi konstitusional yang efektif berbasis Pasal 28G UUD 1945.

Kelima, untuk jangka panjang: perlu regulasi teknis yang mengatur secara khusus standar penggeledahan digital—termasuk pembatasan cakupan pemeriksaan perangkat elektronik, kewajiban penggunaan metode forensik yang tidak merusak integritas data, dan perlindungan khusus terhadap data yang dilindungi oleh privilege profesional (komunikasi antara klien dan advokat atau klien dan dokter). Ketidakadaan regulasi teknis ini saat ini adalah celah yang berpotensi dieksploitasi oleh penyidik.

XI. KESIMPULAN

Penggeledahan adalah intervensi paling langsung terhadap ruang privat seseorang—dan KUHAP 2025 telah membangun kerangka normatif yang lebih ketat untuk memastikan bahwa intervensi ini hanya terjadi berdasarkan izin yang sah, prosedur yang benar, dan cakupan yang proporsional. Empat pilar utama kerangka ini adalah: izin ketua pengadilan negeri sebelum penggeledahan (Pasal 113 ayat 1), pembatasan cakupan pada barang bukti yang terkait (Pasal 113 ayat 3), prosedur administrasi berlapis yang kumulatif (Pasal 41, 42, 114, 115, 116), dan klausul exclusion of evidence yang otomatis apabila persetujuan pengadilan ditolak (Pasal 113 ayat 9).

Lima strategi yang diuraikan dalam artikel ini—Audit Izin, Uji Keadaan Mendesak, Uji Cacat Prosedur, Uji Proporsionalitas, dan Argumentasi Konstitusional—adalah alat kerja konkret yang dapat diaplikasikan secara sistematis. Tiga kasus ilustratif mendemonstrasikan bagaimana kombinasi strategi yang tepat menghasilkan argumentasi yang kuat di hadapan hakim praperadilan—beserta solusi konkret dan rekomendasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Klausul exclusion of evidence dalam Pasal 113 ayat (9) adalah inovasi normatif paling strategis KUHAP 2025 dalam konteks penggeledahan. Ketika pengadilan menolak persetujuan atas penggeledahan darurat, seluruh hasil penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti—otomatis, tanpa diskresi. Ini memberikan insentif yang kuat bagi penyidik untuk mematuhi prosedur dan bagi advokat untuk menggunakan mekanisme praperadilan secara efektif sebagai pengawas tindakan penyidik.

Sebagai refleksi penutup: dalam negara hukum, penggeledahan bukan sekadar tindakan teknis penyidikan—ia adalah intervensi serius terhadap hak warga yang paling fundamental. Rumah seseorang bukan sekadar properti—ia adalah ruang di mana privasi, martabat, dan rasa aman tinggal bersama. Ketika negara memutuskan untuk memasuki ruang itu, keputusan tersebut harus didasarkan pada izin yang sah, dilaksanakan dengan prosedur yang benar, dan tunduk pada pengawasan hukum yang ketat dan independen. Advokat adalah penjaga garis batas itu—dan KUHAP 2025, dengan klausul exclusion of evidence dan mekanisme praperadilan yang diperkuat, telah memberinya senjata yang lebih efektif dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A.  Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025): Pasal 1 angka 34; Pasal 41–43; Pasal 89 huruf d; Pasal 112–117; Pasal 128–129; Pasal 158 huruf a; Pasal 159–163.

B.  Buku dan Doktrin

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Sahetapy, J.E. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: Rajawali, 1982.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

C.  Riset dan Laporan Akademik

Indonesian Journal of Criminal Law Studies. Penelitian empiris tentang praktik penggeledahan dalam perkara pidana ekonomi: pola, cakupan, dan kesesuaian prosedural.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Laporan Pemantauan: Perlindungan Hak Privasi dan Rasa Aman dalam Proses Penyidikan Pidana.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Studi Dampak Sosial Penggeledahan terhadap Tersangka dan Keluarga dalam Perkara Pidana Korporasi.

Penelitian komparatif standar penggeledahan: particularity requirement (Amerika Serikat dan Inggris), Verhältnismäßigkeit (Jerman), dan standar ECHR Protokol 1 tentang perlindungan hak milik dan privasi dalam konteks penyidikan pidana.

Studi tentang doktrin exclusion of evidence (fruit of the poisonous tree) dalam hukum acara pidana perbandingan: Amerika Serikat (Fourth Amendment), Eropa (ECHR Pasal 8), dan adopsinya dalam KUHAP 2025 Indonesia.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.