Tag: due process of law
-
Cara Menentukan Pidana Penggelapan Menurut KUHP Baru, Atas Uang atau Barang Yang Dikuasai Tanpa Hak
Read more: Cara Menentukan Pidana Penggelapan Menurut KUHP Baru, Atas Uang atau Barang Yang Dikuasai Tanpa HakMembedah Pasal 486 sampai Pasal 491 KUHP 2023 — dan garis tipis antara utang, wanprestasi, dan kejahatan Dua orang datang ke kantor dengan cerita yang hampir sama persis. Yang satu…
-
Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi dan Bagaimana Membuktikannya Menurut KUHP Baru
Read more: Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi dan Bagaimana Membuktikannya Menurut KUHP BaruKalimat yang paling ditakuti setiap pelapor penipuan bukan “bukti Anda kurang”, Melainkan yang ini: “Ini wanprestasi, Pak. Perdata. Gugat saja ke pengadilan.” Kalimat itu diucapkan ribuan kali setiap tahun di…
-
Tidak Semua Pelaku Harus Dipenjara: Mengenal Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan dalam KUHP Baru
Read more: Tidak Semua Pelaku Harus Dipenjara: Mengenal Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan dalam KUHP BaruPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) KUHP 2023 menambahkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Artikel ini membedah syarat penjatuhannya, lima belas (15) keadaan dalam Pasal 70…
-
Pintu Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru: Kejahatan Apa Saja yang Boleh dan Tidak Boleh Dimaafkan
Read more: Pintu Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru: Kejahatan Apa Saja yang Boleh dan Tidak Boleh DimaafkanPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 246 KUHAP 2025, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 Ada satu jeda di ruang sidang yang…
-
Analisis Hukum SEMA 4 Tahun 2026: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum atas Putusan Bebas dan Lepas?
Read more: Analisis Hukum SEMA 4 Tahun 2026: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum atas Putusan Bebas dan Lepas?Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Membedah SEMA Nomor 4 Tahun 2026 — kekaburan, konflik, dan kekosongan hukumnya terhadap KUHAP 2025 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Ada tiga hari di pertengahan…
-
Pengaduan Zina Bisa Hangus Sebelum Sempat Diperiksa Polisi? Perhatikan Ketentuan Kedaluwarsanya
Read more: Pengaduan Zina Bisa Hangus Sebelum Sempat Diperiksa Polisi? Perhatikan Ketentuan KedaluwarsanyaPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Artikel ini juga menguraikan panduan praktis bagi pengadu dan Advokat Perkara itu kandas bukan karena buktinya lemah. Tapi Soal Waktu. Seorang perempuan datang membawa…
-
Jerat Zina dan Kohabitasi “Kumpul Kebo” dalam KUHP Baru, Serta Kelemahannya
Read more: Jerat Zina dan Kohabitasi “Kumpul Kebo” dalam KUHP Baru, Serta KelemahannyaPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Sekelompok orang menggedor pintu kamar kos itu pukul sebelas malam. Mereka membawa ponsel yang sudah merekam. Ada yang berteriak soal moral, ada yang menyebut-nyebut…
-
Kini Pengadilan Tinggi Dapat Menyidangkan Kembali Perkara Pidana, Menurut KUHAP Terbaru
Read more: Kini Pengadilan Tinggi Dapat Menyidangkan Kembali Perkara Pidana, Menurut KUHAP TerbaruPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Rabu siang, 6 Mei 2026. Di sebuah ruang sidang di Pengadilan Tinggi Medan, seorang saksi duduk di kursi yang biasanya kosong. Di depannya tiga…
-
Pedoman ‘Rebuttal’ (Sanggahan) Menurut KUHAP 2025 dalam Sidang Pidana, dan Apa Dampaknya?
Read more: Pedoman ‘Rebuttal’ (Sanggahan) Menurut KUHAP 2025 dalam Sidang Pidana, dan Apa Dampaknya?Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Ringkasan Eksekutif Pasal 210 ayat (10) KUHAP 2025 memperkenalkan satu tahap yang tidak pernah dikenal KUHAP 1981: hak Penuntut Umum menghadirkan Saksi atau Ahli…
-
Jangan Salah Pasal! Benarkah Penetapan Tersangka Harus Izin Presiden? Ini Analisis Hukumnya
Read more: Jangan Salah Pasal! Benarkah Penetapan Tersangka Harus Izin Presiden? Ini Analisis HukumnyaPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi) Pada 17–18 Juli 2026, kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah (FA), Hotman Paris Hutapea, melontarkan pernyataan yang cepat menjadi viral:…
-
Kasus Febrie Dari Polisi ke Kejaksaan, Sesuai atau Tidak Menurut KUHAP 2025? Atau Semata-Mata Intervensi Kekuasaan?
Read more: Kasus Febrie Dari Polisi ke Kejaksaan, Sesuai atau Tidak Menurut KUHAP 2025? Atau Semata-Mata Intervensi Kekuasaan?Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi) Di antara seluruh kejanggalan yang telah dibedah sepanjang seri tulisan ini, satu peristiwa berpotensi menjadi preseden paling signifikan bagi hukum…
-
Begini Metode/Forensik Barang Bukti, Uji Keaslian Emas dan Uang Tunai dalam Kasus Febrie Adriansyah, serta Perbandingan Internasional
Read more: Begini Metode/Forensik Barang Bukti, Uji Keaslian Emas dan Uang Tunai dalam Kasus Febrie Adriansyah, serta Perbandingan InternasionalPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi) Menyita barang bukti hanyalah separuh pekerjaan. Separuh berikutnya — sering luput dari perhatian publik — adalah membuktikan secara ilmiah bahwa…