Tag: due process of law
-
Apa Pentingnya Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti KUHAP 2025? (Telaah Lintas Disiplin — Norma, Perbandingan Hukum, Psikologi Kognitif, dan Sosiologi)
Read more: Apa Pentingnya Pengamatan Hakim Sebagai Alat Bukti KUHAP 2025? (Telaah Lintas Disiplin — Norma, Perbandingan Hukum, Psikologi Kognitif, dan Sosiologi)Seorang saksi berdiri di depan majelis. Tangannya bergetar. Ia menunduk ketika ditanya, menjawab terlambat setengah detik, lalu menelan ludah. Di bangku belakang, seorang jurnalis menulis dalam catatannya: “tampak berbohong.” Di…
-
Viral di Medsos, Berujung Penjara: Ini Dasar Hukumnya
Read more: Viral di Medsos, Berujung Penjara: Ini Dasar HukumnyaSatu Video Viral, Hidup Hancur Video TikTok berdurasi 15 detik berisi sindiran terhadap tetangga ditonton 2 juta kali. Dalam seminggu, si pembuat konten berhadapan dengan dakwaan pencemaran nama baik dan…
-
Cara Menentukan Pidana Penggelapan Menurut KUHP Baru, Atas Uang atau Barang Yang Dikuasai Tanpa Hak
Read more: Cara Menentukan Pidana Penggelapan Menurut KUHP Baru, Atas Uang atau Barang Yang Dikuasai Tanpa HakMembedah Pasal 486 sampai Pasal 491 KUHP 2023 — dan garis tipis antara utang, wanprestasi, dan kejahatan Dua orang datang ke kantor dengan cerita yang hampir sama persis. Yang satu…
-
Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi dan Bagaimana Membuktikannya Menurut KUHP Baru
Read more: Perbedaan Penipuan dan Wanprestasi dan Bagaimana Membuktikannya Menurut KUHP BaruKalimat yang paling ditakuti setiap pelapor penipuan bukan “bukti Anda kurang”, Melainkan yang ini: “Ini wanprestasi, Pak. Perdata. Gugat saja ke pengadilan.” Kalimat itu diucapkan ribuan kali setiap tahun di…
-
Tidak Semua Pelaku Harus Dipenjara: Mengenal Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan dalam KUHP Baru
Read more: Tidak Semua Pelaku Harus Dipenjara: Mengenal Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan dalam KUHP BaruPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) KUHP 2023 menambahkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Artikel ini membedah syarat penjatuhannya, lima belas (15) keadaan dalam Pasal 70…
-
Pintu Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru: Kejahatan Apa Saja yang Boleh dan Tidak Boleh Dimaafkan
Read more: Pintu Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru: Kejahatan Apa Saja yang Boleh dan Tidak Boleh DimaafkanPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 246 KUHAP 2025, dan PERMA Nomor 3 Tahun 2026 Ada satu jeda di ruang sidang yang…
-
Analisis Hukum SEMA 4 Tahun 2026: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum atas Putusan Bebas dan Lepas?
Read more: Analisis Hukum SEMA 4 Tahun 2026: Tidak Ada Lagi Upaya Hukum atas Putusan Bebas dan Lepas?Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Membedah SEMA Nomor 4 Tahun 2026 — kekaburan, konflik, dan kekosongan hukumnya terhadap KUHAP 2025 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Ada tiga hari di pertengahan…
-
Pengaduan Zina Bisa Hangus Sebelum Sempat Diperiksa Polisi? Perhatikan Ketentuan Kedaluwarsanya
Read more: Pengaduan Zina Bisa Hangus Sebelum Sempat Diperiksa Polisi? Perhatikan Ketentuan KedaluwarsanyaPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Artikel ini juga menguraikan panduan praktis bagi pengadu dan Advokat Perkara itu kandas bukan karena buktinya lemah. Tapi Soal Waktu. Seorang perempuan datang membawa…
-
Jerat Zina dan Kohabitasi “Kumpul Kebo” dalam KUHP Baru, Serta Kelemahannya
Read more: Jerat Zina dan Kohabitasi “Kumpul Kebo” dalam KUHP Baru, Serta KelemahannyaPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Sekelompok orang menggedor pintu kamar kos itu pukul sebelas malam. Mereka membawa ponsel yang sudah merekam. Ada yang berteriak soal moral, ada yang menyebut-nyebut…
-
Kini Pengadilan Tinggi Dapat Menyidangkan Kembali Perkara Pidana, Menurut KUHAP Terbaru
Read more: Kini Pengadilan Tinggi Dapat Menyidangkan Kembali Perkara Pidana, Menurut KUHAP TerbaruPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Rabu siang, 6 Mei 2026. Di sebuah ruang sidang di Pengadilan Tinggi Medan, seorang saksi duduk di kursi yang biasanya kosong. Di depannya tiga…
-
Pedoman ‘Rebuttal’ (Sanggahan) Menurut KUHAP 2025 dalam Sidang Pidana, dan Apa Dampaknya?
Read more: Pedoman ‘Rebuttal’ (Sanggahan) Menurut KUHAP 2025 dalam Sidang Pidana, dan Apa Dampaknya?Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Ringkasan Eksekutif Pasal 210 ayat (10) KUHAP 2025 memperkenalkan satu tahap yang tidak pernah dikenal KUHAP 1981: hak Penuntut Umum menghadirkan Saksi atau Ahli…
-
Jangan Salah Pasal! Benarkah Penetapan Tersangka Harus Izin Presiden? Ini Analisis Hukumnya
Read more: Jangan Salah Pasal! Benarkah Penetapan Tersangka Harus Izin Presiden? Ini Analisis HukumnyaPenulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi) Pada 17–18 Juli 2026, kuasa hukum eks Jampidsus Febrie Adriansyah (FA), Hotman Paris Hutapea, melontarkan pernyataan yang cepat menjadi viral:…