Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat)

I. PENDAHULUAN

Seorang direktur keuangan mendapat telepon dari bandara: namanya ada dalam daftar cegah, ia tidak dapat menaiki pesawat menuju Singapura untuk menghadiri rapat dewan komisaris perusahaannya. Tidak ada surat pemberitahuan yang pernah diterimanya. Ia baru ditetapkan sebagai saksi—bukan tersangka—dalam sebuah penyidikan. Ketika advokatnya menelepon penyidik yang menangani perkara, jawaban yang diterima adalah: ‘pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.’ Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada batas waktu yang disebutkan.

Di kota lain, sebuah perusahaan fintech mendapati bahwa izin operasionalnya telah ‘ditangguhkan sementara’ oleh OJK, bersamaan dengan penyidikan pidana yang melibatkan salah satu direksinya. Ribuan nasabah tidak dapat mengakses layanan. Tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan penghentian operasional. Tidak ada proses hukum administratif yang memberi perusahaan kesempatan untuk membela diri. Hanya sebuah surat dengan kop OJK yang tiba di pagi hari.

Dua skenario ini menggambarkan realitas yang semakin dominan dalam penegakan hukum modern: pelanggaran hak asasi yang tidak hadir dalam bentuk Upaya Paksa klasik yang mudah diidentifikasi, tetapi dalam bentuk tindakan administratif, regulatif, dan prosedural yang berdampak sama destruktifnya terhadap kebebasan, hak milik, dan martabat seseorang—bahkan lebih destruktif karena ia terjadi di zona abu-abu yang tidak mudah dijangkau oleh mekanisme pengujian hukum yang ada.

KUHAP 2025 menempatkan sembilan bentuk Upaya Paksa dalam Pasal 89, termasuk pencegahan ke luar negeri (Pasal 89 huruf i). Pasal 141 mengatur pencegahan dengan jangka waktu maksimum 6 bulan dan perpanjangan 1 kali 6 bulan. Pasal 158 huruf a membuka praperadilan untuk menguji ‘sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa’—dengan frasa yang cukup luas untuk diargumentasikan mencakup Upaya Paksa yang tidak secara eksplisit bernama. Pasal 173 ayat (1) mengakui hak ganti rugi atas ‘tindakan lain tanpa alasan yang sah’—frasa yang secara normatif mengakui bahwa ada ‘tindakan lain’ di luar yang diatur secara eksplisit yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum negara.

Rumusan masalah artikel ini adalah: bagaimana advokat menguji tindakan upaya paksa non-klasik yang berpotensi melanggar hak asasi melalui praperadilan menurut KUHAP 2025? Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (negara hukum), Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum yang adil), Pasal 28G ayat (1) (perlindungan diri dan rasa aman), Pasal 28I ayat (4) (perlindungan HAM menjadi tanggung jawab negara), dan prinsip proporsionalitas yang mengharuskan setiap pembatasan hak hanya dapat dilakukan sepanjang diperlukan dan proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai.

II. LANDASAN TEORI DAN DOKTRIN

A. Due Process dan Kontrol Terhadap Tindakan Negara

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa due process of law mensyaratkan setiap tindakan negara yang berdampak pada hak-hak fundamental warga harus memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang ditetapkan, dan dapat diuji secara yudisial. Ketiga persyaratan ini—dasar hukum, kewenangan, dan prosedur—berlaku tidak hanya untuk Upaya Paksa dalam pengertian klasik, tetapi untuk setiap tindakan negara yang berdampak setara pada hak-hak individu. Apabila tindakan administratif yang terkait penyidikan pidana memiliki dampak yang sama dengan penahanan atau penyitaan, maka standar pengujian yang sama seharusnya berlaku.

B. Pembatasan Kekuasaan Negara: Sahetapy dan Andi Hamzah

J.E. Sahetapy menegaskan bahwa kekuasaan negara untuk membatasi hak-hak warganya harus selalu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks modern, kekuasaan itu hadir tidak hanya dalam bentuk tradisional tetapi dalam bentuk kekuasaan administratif, keuangan, dan digital yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang tanpa perintah pengadilan yang eksplisit. Andi Hamzah menekankan bahwa setiap kewenangan penyidik—termasuk yang bersifat tidak langsung melalui koordinasi dengan lembaga administratif—harus dibatasi oleh prinsip relevansi dengan tujuan penyidikan dan proporsionalitas dengan kebutuhan yang sebenarnya.

C. Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Muladi dan Barda Nawawi Arief

Muladi dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu menekankan bahwa seluruh komponen sistem—termasuk lembaga administratif yang berkoordinasi dengan penyidik—harus tunduk pada prinsip-prinsip yang sama: legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan hak asasi. Ketika lembaga seperti OJK atau imigrasi bertindak ‘atas permintaan’ atau ‘dalam koordinasi dengan’ penyidik, tindakan mereka secara substantif adalah bagian dari proses penyidikan dan harus tunduk pada standar yang sama. Barda Nawawi Arief menambahkan dimensi kebijakan hukum pidana yang rasional: penggunaan instrumen administratif sebagai perpanjangan tangan kekuasaan pidana tanpa pengawasan yudisial yang memadai adalah kebijakan yang tidak rasional dan tidak humanistik.

D. Proporsionalitas: Sudarto dan Robert Alexy

Sudarto dengan prinsip ultimum remedium menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila tidak ada cara yang kurang invasif untuk mencapai tujuan yang sah. Dalam konteks upaya paksa non-klasik, ini berarti: apakah pencegahan ke luar negeri benar-benar diperlukan atau cukup dengan wajib lapor? Apakah pembekuan izin usaha benar-benar diperlukan atau cukup dengan pembatasan transaksi tertentu? Robert Alexy dalam teori proporsionalitas mengembangkan tiga sub-prinsip: kesesuaian (tindakan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai), keniscayaan (tindakan yang dipilih harus yang paling minim dampak negatifnya), dan proporsionalitas dalam arti sempit (keseimbangan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan). Tiga sub-prinsip ini adalah kerangka analitis yang dapat digunakan advokat untuk menguji setiap tindakan upaya paksa non-klasik.

E. Standar Internasional: ICCPR

ICCPR Pasal 12 menjamin hak atas kebebasan bergerak—termasuk hak untuk meninggalkan negara manapun. Pembatasan atas hak ini hanya dibenarkan apabila ditetapkan dalam hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik, atau hak-hak orang lain, dan konsisten dengan hak-hak lain yang diakui dalam ICCPR. Pencegahan ke luar negeri yang tidak memenuhi standar-standar ini adalah pelanggaran kewajiban internasional Indonesia. ICCPR Pasal 17 melindungi privasi dari gangguan sewenang-wenang—yang mencakup monitoring elektronik tanpa dasar hukum yang sah. ICCPR Pasal 14 menjamin presumption of innocence—yang berimplikasi bahwa publikasi identitas tersangka sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah pelanggaran hak yang secara internasional dilindungi.

III. KONSEP “UPAYA PAKSA LAIN” DALAM KUHAP 2025

Pasal 89, 141, 158, dan 173 KUHAP 2025 — Kerangka Upaya Paksa dan Praperadilan Pasal 89 — Bentuk Upaya Paksa meliputi: a. Penetapan Tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Penggeledahan; e. Penyitaan; f. Penyadapan; g. pemeriksaan surat; h. Pemblokiran; dan i. larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia.   Pasal 141 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan,     Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan dalam bentuk     pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia     berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum. (3) Pencegahan keluar wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan dan     dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan.   Pasal 158 huruf a — Praperadilan untuk sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa.   Pasal 173 ayat (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.   Pasal 173 ayat (2) Tuntutan Ganti Rugi atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah diputus di sidang Praperadilan.

Frasa ‘tindakan lain tanpa alasan yang sah’ dalam Pasal 173 ayat (1) adalah kunci interpretasi yang paling penting. Frasa ini mengakui secara eksplisit bahwa negara dapat melakukan ‘tindakan lain’—di luar Upaya Paksa yang bernama—yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila dilakukan tanpa alasan yang sah. Ini adalah landasan normatif untuk berargumentasi bahwa tindakan upaya paksa non-klasik yang berdampak setara dengan Upaya Paksa yang bernama harus dapat diuji melalui mekanisme yang sama.

Dari perspektif teori hukum, interpretasi luas atas konsep Upaya Paksa dapat dibenarkan dengan dua argumentasi. Pertama, argumentasi teleologis: tujuan praperadilan adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang membatasi hak-hak fundamental warga dalam konteks penyidikan pidana memiliki dasar yang sah dan proporsional. Apabila tindakan non-klasik berdampak sama atau lebih besar dari Upaya Paksa yang bernama, mengecualikannya dari kontrol praperadilan adalah pengingkaran terhadap tujuan institusi praperadilan itu sendiri. Kedua, argumentasi konstitusional: Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa ‘perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara’—dan tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menyediakan mekanisme pengujian yang efektif atas setiap tindakan negara yang melanggar HAM.

IV. DELAPAN BENTUK UPAYA PAKSA NON-KLASIK YANG BERPOTENSI MELANGGAR HAM

1. Pencegahan ke Luar Negeri yang Melampaui Batas Wewenang

KUHAP 2025 Pasal 141 ayat (1) membatasi pencegahan hanya untuk Tersangka atau Terdakwa—bukan saksi atau pihak ketiga. Jangka waktu dibatasi 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali 6 bulan (Pasal 141 ayat 3). Pelanggaran yang paling sering terjadi: pencegahan terhadap saksi (bukan tersangka) tanpa dasar Pasal 141; pencegahan yang melampaui jangka waktu maksimum tanpa perpanjangan yang sah; pencegahan tanpa surat resmi yang disampaikan kepada yang bersangkutan; dan pencegahan yang tidak proporsional karena tidak ada kekhawatiran konkret bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri. Dasar konstitusional pengujian: Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas berpindah dan meninggalkan Indonesia. ICCPR Pasal 12 menjamin hak atas kebebasan bergerak.

2. Penundaan Layanan Publik Administratif

Penundaan atau penolakan layanan publik—perpanjangan paspor, pengurusan dokumen bisnis, akses sistem pemerintah—yang dilakukan secara de facto sebagai konsekuensi dari penyidikan pidana tetapi tanpa dasar hukum yang eksplisit adalah bentuk tekanan tidak resmi yang melampaui Upaya Paksa yang diizinkan KUHAP 2025. Ini adalah pelanggaran hak atas pelayanan publik yang dijamin UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apabila penundaan layanan publik terbukti dilakukan sebagai bentuk tekanan dalam konteks penyidikan, ia menjadi bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang harus dapat diuji secara yudisial.

3. Pembatasan Akses Usaha tanpa Dasar Hukum Pidana yang Sah

Pembatasan operasional bisnis yang dilakukan melalui koordinasi informal antara penyidik dengan lembaga regulator—tanpa surat resmi, tanpa proses hukum administratif yang jelas—adalah tindakan yang memiliki dampak ekonomi yang sama dengan pemblokiran formal tetapi tanpa mekanisme pengujian yang setara. Setiap pembatasan operasional bisnis yang terbukti didorong oleh penyidikan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas—baik dari KUHAP 2025 (Pasal 140 untuk pemblokiran) maupun dari UU sektoral yang relevan—dan harus dapat diuji secara yudisial.

4. Pembekuan Izin Usaha oleh Lembaga Administratif dalam Konteks Penyidikan

Pembekuan atau pencabutan izin usaha oleh OJK, Kominfo, atau lembaga administratif lain yang dilakukan bersamaan dengan atau sebagai respons langsung terhadap penyidikan pidana menciptakan pertanyaan hukum yang kritis: apakah tindakan administratif ini adalah tindakan yang independen berdasarkan kewenangan regulasi, atau apakah ia secara substantif adalah eksekusi dari Upaya Paksa yang seharusnya diatur oleh KUHAP 2025? Apabila yang kedua—apabila pembekuan izin terbukti didorong oleh kepentingan penyidikan pidana—ia harus tunduk pada standar KUHAP 2025, termasuk kewajiban izin pengadilan dan dapat diuji melalui praperadilan.

5. Pengambilan Data Biometrik tanpa Dasar Hukum yang Jelas

Pengambilan data biometrik—sidik jari, pengenalan wajah, data DNA—dari seseorang dalam konteks penyidikan tanpa dasar hukum yang eksplisit dan tanpa persetujuan yang informasi adalah bentuk intervensi ke dalam integritas fisik yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. KUHAP 2025 belum mengatur secara eksplisit prosedur pengambilan data biometrik—dan dalam ketiadaan regulasi ini, pengambilan data biometrik yang dipaksakan dapat diargumentasikan sebagai tindakan yang ‘tanpa alasan yang sah’ dalam pengertian Pasal 173 KUHAP 2025.

6. Publikasi Identitas Tersangka sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Publikasi nama, foto, dan identitas tersangka oleh penyidik atau jaksa melalui konferensi pers, siaran resmi, atau saluran lainnya—sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap—adalah pelanggaran asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ICCPR Pasal 14 ayat (2). Dampak reputasional dari publikasi semacam ini bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan: bahkan apabila tersangka kemudian dibebaskan atau perkaranya dihentikan, stigma yang ditimbulkan oleh publikasi awal tidak hilang. Ini adalah bentuk ‘hukuman’ yang dijatuhkan sebelum proses hukum selesai, yang melanggar prinsip due process.

7. Pengawasan Elektronik (Monitoring Device) tanpa Putusan Pengadilan

Kewajiban bagi tersangka untuk menggunakan alat pemantau elektronik—ankle bracelet, aplikasi pelacak lokasi, atau mekanisme serupa—sebagai syarat penangguhan penahanan atau dalam konteks upaya paksa lain, tanpa dasar putusan pengadilan yang eksplisit, menimbulkan pertanyaan serius tentang legalitas tindakan tersebut. Monitoring elektronik yang berkelanjutan adalah intervensi ke dalam privasi lokasi dan aktivitas seseorang yang harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dan dapat diuji secara yudisial berdasarkan Pasal 158 huruf a KUHAP 2025.

8. Pemeriksaan Saksi yang Secara Substantif Merupakan Pemeriksaan Tersangka

Penggunaan status ‘saksi’ untuk memeriksa seseorang yang sebenarnya diperlakukan sebagai tersangka—tanpa memberikan hak-hak yang dijamin Pasal 142 KUHAP 2025 untuk tersangka—adalah bentuk penyalahgunaan prosedur yang serius. Ketika seseorang dipanggil sebagai saksi tetapi pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa ia adalah target penyidikan, ia berhak atas perlindungan yang sama dengan tersangka—termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri (Pasal 142 huruf e). Praktik ini adalah salah satu bentuk ‘tindakan lain’ yang dimaksud Pasal 173 yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum apabila dilakukan tanpa dasar yang sah.

V. HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG SEKTORAL

A. UU Keimigrasian: Pencegahan ke Luar Negeri

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur mekanisme cekal dalam Pasal 91: pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan menteri, pejabat imigrasi, atau penyidik. Namun KUHAP 2025 Pasal 141 membatasi secara tegas: pencegahan dalam konteks penyidikan hanya untuk Tersangka atau Terdakwa, bukan saksi. Apabila ada konflik antara kewenangan penyidik berdasarkan UU Keimigrasian dan batasan Pasal 141 KUHAP 2025, prinsip lex posterior dan posisi KUHAP 2025 sebagai hukum acara umum yang lebih baru memberikan argumen bahwa standar Pasal 141 KUHAP 2025 adalah standar minimum yang tidak boleh dikurangi.

B. UU TPPU: Pembatasan Transaksi dan Koordinasi Lembaga

UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk menghentikan sementara transaksi keuangan yang mencurigakan. Ketika kewenangan ini digunakan dalam konteks penyidikan pidana yang sedang berjalan, pertanyaan yang relevan adalah: apakah penghentian transaksi oleh PPATK atas permintaan atau koordinasi dengan penyidik adalah secara substantif Pemblokiran dalam pengertian Pasal 140 KUHAP 2025? Apabila ya, standar Pasal 140—termasuk kewajiban izin pengadilan dan mekanisme praperadilan—seharusnya berlaku.

C. UU ITE: Pengawasan Digital

UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE memberikan kewenangan untuk melakukan pemblokiran konten dan akses tertentu. Apabila pemblokiran akun atau pembatasan akses digital dilakukan dalam konteks penyidikan pidana—misalnya, pemblokiran akun media sosial tersangka yang berisi dugaan bukti tindak pidana—tindakan ini harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam KUHAP 2025 (Pemblokiran, Pasal 140) atau dalam UU ITE itu sendiri, dengan mekanisme pengujian yang jelas.

D. UU OJK dan Perbankan: Pembekuan Administratif

OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 memiliki kewenangan luas untuk mengawasi dan melakukan tindakan administratif terhadap lembaga keuangan. Namun apabila tindakan administratif OJK—seperti pembekuan izin, penghentian kegiatan usaha—dilakukan sebagai respons terhadap penyidikan pidana yang melibatkan manajemen perusahaan, dan bukan semata berdasarkan pelanggaran ketentuan OJK yang independen, tindakan tersebut berada di zona abu-abu yang memerlukan analisis kewenangan yang cermat. Advokat harus mengidentifikasi apakah tindakan OJK berdiri sendiri berdasarkan kewenangan regulasi independen, atau apakah ia secara substantif adalah eksekusi dari perintah atau permintaan penyidik.

E. UU Administrasi Pemerintahan dan HAM

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan prinsip-prinsip tata kelola yang harus dipenuhi oleh setiap tindakan administratif: legalitas, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Setiap tindakan administratif yang berkaitan dengan penyidikan pidana yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini dapat dipersoalkan—baik melalui jalur pengadilan tata usaha negara (PTUN) maupun, apabila tindakan tersebut secara substantif adalah Upaya Paksa dalam konteks penyidikan, melalui praperadilan.

VI. PARAMETER SAH ATAU TIDAKNYA TINDAKAN: DELAPAN LENSA UJI

PARAMETER SAH/TIDAKNYA TINDAKAN: DELAPAN LENSA UJI 1. Legal Basis — Apakah ada pasal spesifik dalam undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan tindakan ini? Tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang dapat diidentifikasi adalah tindakan yang ultra vires. 2. Kewenangan Pejabat — Apakah pejabat yang melakukan atau memerintahkan tindakan memiliki kewenangan yang sah? Apakah ia dalam kapasitas yang benar (penyidik, penuntut, hakim—sesuai tahap perkara)? 3. Prosedur — Apakah prosedur yang ditetapkan undang-undang dipenuhi? Apakah ada surat resmi, pemberitahuan kepada yang terdampak, berita acara, dan dokumentasi yang disyaratkan? 4. Proporsionalitas — Apakah cakupan dan intensitas tindakan proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai? Apakah ada tindakan yang kurang invasif yang dapat mencapai tujuan yang sama? 5. Necessity / Keniscayaan — Apakah tindakan benar-benar diperlukan? Apakah ada alternatif yang lebih minimal dampaknya? Ini adalah pengujian ultimum remedium. 6. Transparansi — Apakah pihak yang terdampak mendapat informasi yang cukup tentang dasar dan tujuan tindakan? Apakah mereka memiliki kesempatan untuk merespons sebelum tindakan diambil? 7. Jangka Waktu — Apakah ada batas waktu yang ditetapkan? Apakah tindakan sudah melampaui batas waktu yang diizinkan? Tindakan yang tidak memiliki batas waktu adalah tindakan yang tidak proporsional. 8. Hak Keberatan — Apakah pihak yang terdampak memiliki jalur yang efektif untuk mengajukan keberatan atau gugatan? Tindakan yang tidak memiliki mekanisme keberatan efektif melanggar prinsip access to justice.

Kedelapan parameter ini harus diterapkan secara kumulatif—setiap parameter yang tidak terpenuhi adalah cacat yang dapat dijadikan dasar argumentasi dalam praperadilan atau jalur hukum lain yang tersedia. Yang paling sering menjadi titik kelemahan tindakan upaya paksa non-klasik adalah: ketiadaan batas waktu yang ditetapkan secara eksplisit, tidak ada mekanisme keberatan yang efektif, dan ketidakjelasan prosedur pemberitahuan kepada pihak yang terdampak.

VII. STRATEGI ADVOKAT DALAM PRAPERADILAN

STRATEGI A: IDENTIFIKASI DAN KUALIFIKASI TINDAKAN SEBAGAI UPAYA PAKSA Langkah pertama dan paling kritis adalah menetapkan apakah tindakan yang dipersoalkan dapat dikualifikasikan sebagai Upaya Paksa dalam pengertian KUHAP 2025—atau setidaknya sebagai ‘tindakan lain’ dalam pengertian Pasal 173 yang menimbulkan tanggung jawab hukum negara. Bangun argumentasi kualifikasi dengan tiga pendekatan: (1) Analogi fungsional: bandingkan dampak tindakan non-klasik dengan dampak Upaya Paksa yang bernama. Pencegahan ke luar negeri yang tidak sah membatasi kebebasan bergerak sama seperti penahanan membatasi kebebasan fisik. Pembekuan izin usaha yang tidak sah menghancurkan kemampuan ekonomi sama seperti penyitaan aset. Apabila dampaknya setara, standar pengujiannya seharusnya setara. (2) Argumentasi teleologis: tujuan praperadilan adalah mengontrol setiap tindakan negara yang berdampak pada hak-hak fundamental dalam konteks penyidikan. Mengecualikan tindakan non-klasik dari kontrol ini adalah pengingkaran terhadap tujuan institusi. (3) Pasal 173 KUHAP 2025: frasa ‘tindakan lain tanpa alasan yang sah’ adalah pengakuan normatif bahwa ada tindakan di luar yang bernama yang dapat diuji secara hukum. Dokumentasikan dengan presisi: kapan tindakan dimulai, siapa yang memerintahkan, apa dasar hukum yang diklaim, apa dampaknya yang terukur, dan apa hubungannya dengan penyidikan pidana yang sedang berjalan. Setiap elemen yang menunjukkan bahwa tindakan non-klasik adalah bagian dari rangkaian penyidikan—bukan tindakan administratif yang independen—memperkuat argumentasi bahwa ia harus tunduk pada standar KUHAP 2025.

STRATEGI B: UJI LEGALITAS DAN KEWENANGAN: APAKAH TINDAKAN ULTRA VIRES? Untuk setiap tindakan upaya paksa non-klasik, verifikasi secara sistematis: (1) Apakah ada pasal dalam undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan tindakan ini dalam konteks yang bersangkutan? Pencegahan ke luar negeri terhadap saksi tidak diizinkan Pasal 141 KUHAP 2025—tindakan ini ultra vires. (2) Apakah pejabat yang melakukan tindakan adalah pejabat yang berwenang dalam tahap perkara yang sedang berlangsung? (3) Untuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga administratif: apakah lembaga tersebut bertindak berdasarkan kewenangan regulasi independen atau atas permintaan/koordinasi dengan penyidik? Apabila yang kedua, standar KUHAP 2025 berlaku. Dalam praperadilan, hadirkan dokumen-dokumen berikut untuk membuktikan ultra vires: surat resmi yang menjadi dasar tindakan (atau bukti ketiadaannya), komunikasi antara penyidik dengan lembaga yang melakukan tindakan (untuk menunjukkan koordinasi atau permintaan yang mendorong tindakan administratif), dan analisis yuridis tentang batas kewenangan pejabat yang bersangkutan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

STRATEGI C: UJI PROPORSIONALITAS: APAKAH TINDAKAN BERLEBIHAN? Proporsionalitas adalah argumen yang paling efektif untuk tindakan yang memiliki dasar hukum tetapi dilaksanakan secara berlebihan. Terapkan tiga sub-prinsip proporsionalitas Alexy secara berurutan: (1) Kesesuaian (Geeignetheit): apakah tindakan yang dilakukan benar-benar dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai? Pencegahan ke luar negeri terhadap seseorang yang tidak memiliki rencana untuk melarikan diri tidak sesuai dengan tujuan mencegah pelarian. (2) Keniscayaan (Erforderlichkeit): apakah tindakan yang dipilih adalah yang paling minim dampak negatifnya di antara semua tindakan yang dapat mencapai tujuan yang sama? Apabila wajib lapor mingguan dapat memastikan kehadiran tersangka dalam pemeriksaan, pencegahan ke luar negeri tidak memenuhi keniscayaan. (3) Proporsionalitas dalam arti sempit (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne): apakah manfaat yang dicapai oleh tindakan sebanding dengan hak yang dibatasi? Kuantifikasi dampak tindakan: berapa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pembekuan izin usaha? Berapa proyek atau kontrak yang gagal karena pencegahan ke luar negeri? Berapa karyawan yang terdampak? Angka-angka konkret ini membuat argumen proporsionalitas lebih kuat dan lebih konkrit di hadapan hakim praperadilan.

STRATEGI D: UJI KONSTITUSIONALITAS: HAK KEBEBASAN BERGERAK, USAHA, REPUTASI Lapis argumentasi tertinggi mengaitkan setiap tindakan non-klasik dengan pelanggaran hak konstitusional spesifik: Untuk pencegahan ke luar negeri yang tidak sah: Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 (hak untuk bebas berpindah dan meninggalkan Indonesia) + ICCPR Pasal 12. Untuk pembekuan izin usaha yang tidak sah: Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum dalam berusaha) + Pasal 28H ayat (4) (hak atas hak milik yang tidak boleh diambil sewenang-wenang). Untuk monitoring elektronik tanpa dasar hukum: Pasal 28G ayat (1) (hak atas perlindungan diri dan rasa aman) + ICCPR Pasal 17 (privasi). Untuk publikasi identitas tersangka sebelum inkracht: Pasal 28G ayat (1) (hak atas perlindungan diri dari ancaman terhadap nama baik) + asas praduga tak bersalah yang diakui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ICCPR Pasal 14 ayat (2). Argumentasi konstitusional memiliki dua fungsi: ia memperkuat argumen yang ada dengan menunjukkan bahwa pelanggaran yang dipersoalkan bukan sekadar pelanggaran prosedural tetapi pelanggaran hak yang dijamin konstitusi; dan ia mendorong hakim praperadilan untuk menafsirkan kewenangan praperadilan secara luas—meliputi semua tindakan yang melanggar hak konstitusional dalam konteks penyidikan.

STRATEGI E: BANGUN ARGUMENTASI SISTEMIK: TINDAKAN ADMINISTRATIF TIDAK BOLEH MENGHINDARI KONTROL PERADILAN Strategi kelima adalah yang paling penting secara struktural: membangun argumentasi bahwa penggunaan instrumen administratif untuk mencapai tujuan yang sama dengan Upaya Paksa—tetapi tanpa mekanisme pengawasan yang setara—adalah praktik yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Argumentasi ini bertumpu pada dua fondasi: (1) Prinsip anti-circumvention: penyidik tidak dapat menghindari standar KUHAP 2025 dengan meminta lembaga administratif melakukan tindakan yang substantinya adalah Upaya Paksa. Apabila hal ini diizinkan, seluruh kerangka perlindungan hak tersangka dalam KUHAP 2025 dapat dikesampingkan hanya dengan mengubah ‘label’ tindakan dari ‘pidana’ menjadi ‘administratif’. (2) Prinsip efektivitas pengawasan yudisial: mekanisme praperadilan hanya memiliki makna apabila ia mencakup seluruh tindakan yang berdampak pada hak-hak fundamental dalam konteks penyidikan—bukan hanya yang berlabel ‘pidana’. Pengawasan yudisial yang tidak efektif karena mudah dielakkan melalui tindakan administratif bukan pengawasan yudisial yang sesungguhnya. Dalam argumentasi di hadapan hakim praperadilan: tunjukkan garis kausalitas yang jelas antara penyidikan pidana dan tindakan administratif yang dipersoalkan. Apabila tindakan administratif secara temporal dan substantif berhubungan langsung dengan penyidikan—dilakukan bersamaan dengan penetapan tersangka, berisi referensi ke perkara yang sedang disidik, atau secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan penyidik—ia adalah bagian dari penyidikan dan harus tunduk pada standar yang sama.

VIII. EMPAT KASUS ILUSTRATIF: ANALISIS, SOLUSI, DAN REKOMENDASI

KASUS 1: Pencegahan ke Luar Negeri terhadap Saksi (UU Keimigrasian) Fakta: Seorang direktur keuangan perusahaan logistik dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan yang melibatkan mantan direktur utamanya. Sebelum panggilan pertamanya bahkan terlaksana, namanya sudah masuk dalam daftar cegah imigrasi. Ia mengetahui pencegahan ini hanya ketika ditolak masuk pesawat di bandara. Tidak ada surat pemberitahuan yang pernah diterimanya. Status hukumnya adalah saksi—bukan tersangka dan bukan terdakwa. Pencegahan berlangsung selama 8 bulan tanpa perpanjangan resmi yang dapat diidentifikasi. Analisis Hukum: Tiga cacat yang dapat diidentifikasi: (1) Pasal 141 ayat (1) KUHAP 2025 secara eksplisit membatasi pencegahan hanya untuk Tersangka atau Terdakwa—bukan saksi. Pencegahan terhadap saksi adalah ultra vires dan tidak memiliki dasar hukum dalam KUHAP 2025; (2) durasi 8 bulan melampaui batas maksimum Pasal 141 ayat (3): 6 bulan pertama ditambah perpanjangan 6 bulan = maksimum 12 bulan, tetapi perpanjangan yang sah harus ada penetapannya—dan dalam kasus ini tidak ada dokumen perpanjangan yang dapat diidentifikasi; (3) tidak ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan adalah pelanggaran prinsip transparansi dan hak untuk mengetahui dasar tindakan yang membatasi haknya. Solusi Advokat: Ajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri berdasarkan Pasal 158 huruf a KUHAP 2025—mempersoalkan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa (pencegahan adalah Upaya Paksa berdasarkan Pasal 89 huruf i). Argumen berlapis: (1) saksi bukan subjek pencegahan berdasarkan Pasal 141 ayat (1)—tindakan ultra vires; (2) tidak ada surat resmi yang disampaikan kepada yang bersangkutan—cacat prosedur; (3) jika pencegahan diklaim berdasarkan UU Keimigrasian secara mandiri, uji apakah memenuhi standar Pasal 91 UU Keimigrasian; (4) argumentasi konstitusional: Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 + ICCPR Pasal 12. Minta: salinan surat perintah pencegahan, identitas pejabat yang menandatangani, tanggal penerbitan, dan komunikasi antara penyidik dengan imigrasi. Rekomendasi: Bagi penyidik dan imigrasi: harus ada protokol yang jelas yang membedakan pencegahan berdasarkan KUHAP 2025 (hanya untuk Tersangka/Terdakwa) dari pencegahan administratif berdasarkan UU Keimigrasian (persyaratan yang berbeda). Saksi tidak dapat dicegah berdasarkan koordinasi dengan penyidik—hanya berdasarkan ketentuan UU Keimigrasian yang relevan, dengan prosedur yang berbeda. Bagi Mahkamah Agung: perlu PERMA yang menetapkan prosedur pemberitahuan wajib kepada yang terdampak pencegahan dalam waktu 1×24 jam setelah pencegahan dilaksanakan.

KASUS 2: Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Fintech oleh OJK Fakta: PT Digital Finansial Indonesia, perusahaan fintech pinjaman online berizin, mendapati bahwa izin operasionalnya ‘ditangguhkan sementara’ oleh OJK melalui surat yang diterima pada Senin pagi. Penghentian ini terjadi tepat tiga hari setelah CEO perusahaan ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan investasi. Surat OJK tidak menyebut penyidikan pidana secara eksplisit—ia merujuk pada ‘evaluasi kepatuhan yang sedang berlangsung.’ Namun dalam konferensi pers penyidik yang berlangsung dua hari sebelumnya, penyidik menyatakan bahwa ‘operasional perusahaan akan dihentikan untuk kepentingan penyidikan.’ Dua ribu nasabah tidak dapat mengakses platform. Puluhan karyawan terancam kehilangan pekerjaan. Analisis Hukum: Pertanyaan kritis adalah apakah tindakan OJK adalah tindakan regulasi independen atau bagian dari Upaya Paksa dalam penyidikan. Bukti menunjukkan yang kedua: pernyataan penyidik dua hari sebelum surat OJK menunjukkan koordinasi; timing yang identik dengan penetapan tersangka menunjukkan kausalitas; dan formulasi ‘untuk kepentingan penyidikan’ dalam pernyataan penyidik mengkonfirmasi bahwa penghentian operasional adalah tujuan penyidikan. Apabila dikualifikasikan sebagai Upaya Paksa dalam penyidikan: tidak ada izin pengadilan yang diperlukan Pasal 140 KUHAP 2025 (karena pemblokiran yang sah harus mendapat izin ketua pengadilan negeri); tidak ada prosedur yang memenuhi standar KUHAP 2025. Dampak terhadap 2.000 nasabah dan puluhan karyawan yang tidak terlibat dalam perkara adalah tidak proporsional. Solusi Advokat: Dua jalur simultan: (1) Jalur KUHAP: ajukan praperadilan dengan argumentasi bahwa tindakan OJK adalah secara substantif Pemblokiran dalam pengertian Pasal 140 KUHAP 2025 yang dilakukan tanpa izin pengadilan—mempersoalkan sah atau tidaknya ‘tindakan lain’ yang terkait penyidikan berdasarkan Pasal 173 ayat (1); (2) Jalur administratif: ajukan keberatan formal kepada OJK berdasarkan prosedur keberatan administratif dalam UU OJK dan UU Administrasi Pemerintahan. Dokumentasi kunci: pernyataan penyidik tentang penghentian operasional (rekaman atau transkrip konferensi pers), tanggal surat OJK versus tanggal penetapan tersangka, komunikasi antara OJK dan penyidik (minta melalui permohonan resmi). Rekomendasi: Bagi OJK: tindakan pengawasan yang bertepatan dengan penyidikan pidana harus memiliki dokumentasi yang jelas bahwa ia diambil berdasarkan kewenangan regulasi independen—bukan atas permintaan atau koordinasi dengan penyidik. Bagi pembuat kebijakan: perlu kerangka koordinasi yang jelas antara penyidik pidana dan lembaga regulator administratif, termasuk prosedur yang transparan, mekanisme keberatan yang efektif, dan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga (nasabah, karyawan) yang terdampak tindakan yang diambil dalam konteks penyidikan pidana.

KASUS 3: Monitoring Elektronik tanpa Putusan Pengadilan Fakta: Seorang tersangka kasus korupsi pengadaan dibebaskan dari penahanan setelah pengajuan jaminan. Sebagai ‘syarat’ penangguhan penahanan, penyidik meminta tersangka untuk menginstal aplikasi pelacak lokasi pada ponselnya dan melapor setiap hari melalui aplikasi tersebut. Tersangka menandatangani ‘pernyataan kesanggupan’ tanpa penjelasan tentang dasar hukumnya. Tidak ada penetapan pengadilan yang memerintahkan monitoring elektronik. Data lokasi tersangka 24 jam sehari diakses oleh penyidik selama 6 bulan. Tersangka kemudian mengetahui bahwa data lokasinya telah digunakan untuk mengidentifikasi pertemuannya dengan pihak-pihak tertentu yang kemudian dipanggil sebagai saksi. Analisis Hukum: Dua masalah hukum yang terpisah namun berkaitan: (1) Legalitas monitoring: KUHAP 2025 tidak mengatur secara eksplisit monitoring elektronik sebagai syarat penangguhan penahanan. Kewajiban monitoring yang tidak memiliki dasar hukum adalah tindakan yang ‘tanpa alasan yang sah’ dalam pengertian Pasal 173. Selain itu, pemantauan lokasi 24 jam selama 6 bulan adalah bentuk pengawasan yang masif—setara secara fungsi dengan penahanan rumah—yang seharusnya memerlukan penetapan pengadilan; (2) Penggunaan data monitoring: penggunaan data lokasi yang dikumpulkan melalui monitoring untuk kepentingan penyidikan yang lebih luas (mengidentifikasi pertemuan dengan saksi) adalah penggunaan data di luar tujuan yang diklaim—bahkan apabila monitoring itu sendiri dianggap sah. Ini melanggar prinsip purpose limitation yang merupakan komponen dari hak privasi. Solusi Advokat: Ajukan permohonan kepada pengadilan: (1) berdasarkan Pasal 158 huruf a untuk mempersoalkan sah atau tidaknya kewajiban monitoring elektronik sebagai syarat penangguhan; (2) berdasarkan Pasal 173 untuk ganti rugi atas ‘tindakan lain tanpa alasan yang sah’; (3) minta penghapusan data lokasi yang dikumpulkan dan pelarangan penggunaannya sebagai bukti dalam perkara. Argumen konstitusional: Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (hak atas perlindungan diri dan rasa aman dari ancaman) + ICCPR Pasal 17 (hak atas privasi). Gunakan keterangan ahli privasi digital tentang dampak pemantauan lokasi yang masif terhadap privasi dan otonomi seseorang. Rekomendasi: Bagi pembuat kebijakan: perlu regulasi teknis yang mengatur monitoring elektronik dalam konteks penangguhan penahanan—termasuk standar teknis alat monitoring, kewajiban penetapan pengadilan sebelum monitoring dimulai, batasan data yang dapat dikumpulkan, larangan penggunaan data monitoring untuk tujuan di luar pemastian kehadiran tersangka, dan prosedur penghapusan data setelah monitoring selesai. Kekosongan regulasi ini adalah celah yang dapat membuka pintu bagi pemantauan elektronik yang tidak terbatas dan tidak dapat diuji.

KASUS 4: Publikasi Identitas Tersangka Sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Fakta: Seorang pejabat BUMN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pada pukul 14.00. Pada pukul 16.00 hari yang sama, penyidik mengadakan konferensi pers dengan memperlihatkan foto tersangka, menyebut namanya secara lengkap, jabatannya, dan memberikan narasi rinci tentang modus yang didugakan. Foto tersangka tersebar di seluruh media nasional dan media sosial dalam hitungan jam. Dua minggu kemudian, praperadilan mengabulkan permohonan pembatalan penetapan tersangka karena bukti yang tidak memadai. Tersangka dibebaskan—tetapi namanya sudah tercemar di seluruh Indonesia. Pemulihannya tidak pernah mendapat liputan yang setara dengan publikasi awal. Analisis Hukum: Empat dimensi pelanggaran: (1) Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang diakui dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ICCPR Pasal 14 ayat (2)—publikasi identitas dengan framing ‘koruptor’ sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah pelanggaran asas yang paling fundamental; (2) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: hak atas perlindungan nama baik dari ancaman yang datang dari siapapun—termasuk lembaga negara; (3) dampak yang tidak reversibel: stigma yang ditimbulkan oleh publikasi awal tidak hilang bahkan setelah praperadilan membebaskan. Ini adalah kerugian yang bersifat permanen tanpa mekanisme pemulihan yang setara; (4) tidak ada kebutuhan operasional penyidikan yang mensyaratkan publikasi identitas pada tahap ini—publikasi adalah pilihan yang tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Solusi Advokat: Tiga jalur hukum simultan: (1) Ajukan praperadilan berdasarkan Pasal 158 huruf a untuk mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka yang mendahului publikasi—apabila penetapan tidak sah, seluruh tindakan yang mengikutinya termasuk publikasi tidak memiliki dasar; (2) Bersamaan, ajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 173 atas ‘tindakan lain’ (publikasi identitas) yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan menyebabkan kerugian reputasional yang terukur; (3) Ajukan permohonan hak jawab atau koreksi kepada media yang menyebarkan informasi, yang didukung oleh Dewan Pers dan UU Pers. Dokumentasikan kerugian reputasional secara konkret: kehilangan kontrak, pencabutan undangan, perubahan posisi sosial dan profesional—untuk mendukung klaim ganti rugi. Rekomendasi: Bagi lembaga penyidik: perlu SOP yang ketat tentang komunikasi publik terkait perkara yang sedang disidik—termasuk larangan menyebut nama atau memperlihatkan foto tersangka sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali apabila ada kebutuhan operasional yang sangat spesifik (misalnya, tersangka buron yang perlu diidentifikasi publik). Bagi Komnas HAM dan Dewan Pers: perlu mekanisme koordinasi yang menetapkan standar pelaporan media tentang perkara pidana yang menghormati presumption of innocence dan membatasi dampak negatif terhadap tersangka yang belum terbukti bersalah.

IX. KONTEKS EMPIRIS: RISET DAN DATA

Data dari Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah surat cegah yang dikeluarkan dalam dekade terakhir—sejumlah besar di antaranya tidak berujung pada penetapan tersangka, apalagi putusan bersalah pengadilan. Ini mengindikasikan bahwa pencegahan seringkali digunakan sebagai alat penyidikan awal—bukan sebagai tindakan pengamanan yang diperlukan berdasarkan risiko pelarian yang konkret dan terukur.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendokumentasikan tren yang mengkhawatirkan: semakin banyak pengaduan tentang tindakan administratif yang dilakukan ‘dalam koordinasi dengan penyidik’—pembekuan izin, pencabutan sertifikasi, penghentian akses layanan publik—yang berdampak serius terhadap hak-hak dasar tetapi tidak memiliki mekanisme pengujian yang jelas. Pengadu seringkali mendapati diri mereka dalam kekosongan hukum: tidak dapat mengajukan praperadilan karena tindakannya bukan Upaya Paksa yang bernama, tetapi juga tidak dapat mengajukan gugatan PTUN yang efektif karena tindakan administratifnya terbukti didorong oleh kepentingan penyidikan pidana yang tidak dapat diuji di PTUN.

Studi tentang administrative overreach dalam konteks penyidikan pidana di berbagai negara menunjukkan pola yang serupa: penggunaan kekuasaan administratif sebagai perpanjangan tangan penyidikan pidana cenderung meningkat ketika sistem pengawasan yudisial terhadap Upaya Paksa formal diperketat. Ada hubungan substitusi antara kontrol yudisial yang ketat atas Upaya Paksa formal dan proliferasi Upaya Paksa informal melalui saluran administratif. KUHAP 2025 yang memperketat standar Upaya Paksa formal berpotensi mendorong peningkatan penggunaan saluran administratif ini—yang menjadikan argumen tentang perluasan cakupan praperadilan semakin relevan.

Survei persepsi publik tentang reputasi tersangka menunjukkan bahwa dampak negatif publikasi identitas tersangka tidak berkurang secara signifikan bahkan setelah pembebasan atau penghentian perkara. Masyarakat cenderung mengingat pemberitaan awal tentang penetapan tersangka lebih kuat dari pemberitaan tentang pembebasan. Ini menegaskan bahwa publikasi identitas adalah hukuman yang permanen dan tidak proporsional yang dijatuhkan sebelum proses hukum selesai.

X. ANALISIS KRITIS: KUHAP 2025 DAN TINDAKAN NON-KLASIK

KUHAP 2025 membawa perluasan yang signifikan dalam pengaturan Upaya Paksa dibandingkan KUHAP sebelumnya—dari enam bentuk menjadi sembilan bentuk yang dikodifikasikan dalam Pasal 89, dengan penambahan pemblokiran (Pasal 140) dan pencegahan ke luar negeri (Pasal 141) yang diatur secara komprehensif. Perluasan ini adalah kemajuan yang nyata.

Namun KUHAP 2025 masih meninggalkan zona abu-abu yang signifikan: tindakan-tindakan yang berdampak setara dengan Upaya Paksa formal tetapi tidak masuk dalam daftar Pasal 89. Frasa ‘tindakan lain tanpa alasan yang sah’ dalam Pasal 173 adalah jembatan normatif yang ada—tetapi belum ada ketentuan yang secara eksplisit menetapkan prosedur pengujian tindakan ‘lain’ tersebut melalui praperadilan. Ini adalah celah legislatif yang harus diisi—baik melalui interpretasi yudisial yang progresif maupun melalui regulasi teknis pelaksana.

Risiko defensive investigation adalah nyata: advokat yang semakin aktif mempersoalkan Upaya Paksa melalui praperadilan akan mendorong penyidik untuk mencari cara yang lebih kreatif dalam menerapkan tekanan investigatif melalui saluran yang tidak secara langsung dapat diuji melalui praperadilan. Koordinasi informal dengan lembaga administratif untuk melakukan tindakan yang substantinya adalah Upaya Paksa tetapi diberi label ‘administratif’ adalah respons yang sangat mungkin berkembang apabila tidak ada kerangka hukum yang tegas menutup celah ini.

Peran advokat dalam konteks ini menjadi strategis dalam dimensi yang lebih luas: tidak hanya sebagai pengacara dalam perkara individual, tetapi sebagai agen yang melalui litigasi yang konsisten dapat membentuk interpretasi hukum yang semakin luas tentang cakupan praperadilan—memperluas perlindungan hak-hak fundamental warga dari seluruh spektrum tindakan negara yang berdampak padanya, bukan hanya yang berlabel Upaya Paksa.

XI. REKOMENDASI

Pertama, DPR dan Pemerintah harus mempertegas definisi ‘Upaya Paksa lain’ dalam regulasi pelaksana KUHAP 2025—menetapkan kriteria substansial (dampak terhadap kebebasan, hak milik, atau privasi yang setara dengan Upaya Paksa yang bernama) sebagai standar untuk menentukan apakah suatu tindakan harus tunduk pada standar KUHAP 2025, terlepas dari label yang digunakan.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan PERMA yang menetapkan bahwa tindakan administratif yang terbukti dilakukan ‘dalam koordinasi dengan’ atau ‘atas permintaan’ penyidik dalam rangka penyidikan pidana harus tunduk pada standar praperadilan yang sama dengan Upaya Paksa formal—termasuk kewajiban izin pengadilan untuk tindakan yang berdampak signifikan.

Ketiga, lembaga penyidik harus menerbitkan SOP yang ketat tentang koordinasi dengan lembaga administratif—menetapkan prosedur yang transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit untuk setiap permintaan atau koordinasi dengan lembaga seperti OJK, imigrasi, atau Kominfo dalam konteks penyidikan pidana.

Keempat, mekanisme evaluasi berkala atas tindakan administratif yang berkaitan dengan penyidikan pidana harus dibangun: setiap 3 bulan, hakim pengawas harus mengevaluasi apakah tindakan administratif yang berkaitan dengan penyidikan aktif masih diperlukan dan proporsional—dengan kewenangan untuk memerintahkan pencabutan apabila kondisi telah berubah.

Kelima, advokat harus aktif sejak tahap paling awal: segera setelah klien mendapat dampak dari tindakan apapun yang terkait dengan penyidikan pidana—baik yang bernama maupun tidak—advokat harus mengidentifikasi jalur hukum yang tersedia dan mengambil langkah yang diperlukan, tanpa menunggu tindakan tersebut menjadi Upaya Paksa formal.

XII. KESIMPULAN

Upaya Paksa dalam negara hukum modern tidak lagi hanya hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Pelanggaran hak asasi dapat hadir dalam surat administratif yang mencegah perjalanan, dalam siaran pers yang menghancurkan reputasi, dalam aplikasi ponsel yang memantau setiap langkah seseorang, atau dalam surat lembaga regulasi yang menghentikan seluruh operasional bisnis—semua tanpa perintah pengadilan yang eksplisit, semua dalam zona abu-abu yang tidak secara mudah dijangkau oleh mekanisme pengujian yudisial yang ada.

KUHAP 2025, dengan sembilan bentuk Upaya Paksa dalam Pasal 89, frasa ‘tindakan lain tanpa alasan yang sah’ dalam Pasal 173, dan Pasal 158 huruf a yang membuka praperadilan untuk seluruh Upaya Paksa, membangun fondasi yang dapat digunakan untuk berargumentasi bahwa kontrol yudisial harus menjangkau seluruh spektrum tindakan negara yang berdampak pada hak-hak fundamental—terlepas dari label yang digunakan.

Delapan parameter keabsahan yang diuraikan—legal basis, kewenangan, prosedur, proporsionalitas, keniscayaan, transparansi, jangka waktu, dan hak keberatan—memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menguji setiap tindakan upaya paksa non-klasik. Lima strategi advokat yang diuraikan memberikan panduan kerja yang dapat diimplementasikan mulai hari ini.

Sebagai penutup reflektif: dalam negara hukum modern, pelanggaran hak asasi tidak selalu datang dalam bentuk penahanan atau penyitaan. Ia bisa hadir dalam bentuk administratif yang tampak legal—surat resmi dengan kop lembaga negara, keputusan yang diklaim berdasarkan kewenangan regulasi, atau tindakan yang dibungkus dalam bahasa koordinasi lintas lembaga. Tetapi substansinya tetap sama: pembatasan hak-hak fundamental yang harus tunduk pada kontrol konstitusional yang efektif. Advokat yang memahami hal ini adalah penjaga keseimbangan kekuasaan yang sesungguhnya—memastikan bahwa perlindungan hak asasi tidak menjadi sesuatu yang mudah dielakkan hanya dengan mengubah label tindakan dari ‘pidana’ menjadi ‘administratif.’

DAFTAR PUSTAKA

A.  Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (4).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, khususnya Pasal 12 (kebebasan bergerak), Pasal 14 ayat (2) (presumption of innocence), dan Pasal 17 (privasi).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 91 (pencegahan).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 44 (kewenangan PPATK).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 (intersepsi), Pasal 40 (kewenangan pemblokiran).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (kewenangan pengawasan dan sanksi administratif).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 (asas praduga tak bersalah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025): Pasal 89 (bentuk Upaya Paksa); Pasal 140 (Pemblokiran); Pasal 141 (pencegahan ke luar negeri); Pasal 158 (praperadilan); Pasal 163 (prosedur praperadilan); Pasal 173 (ganti rugi atas tindakan lain tanpa alasan yang sah).

B.  Buku dan Doktrin

Alexy, R. (2002). A theory of constitutional rights (J. Rivers, Trans.). Oxford University Press.

Hamzah, A. (2018). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Muladi. (2002). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nawawi Arief, B. (2020). Kebijakan hukum pidana. Kencana Prenada Media Group.

Sahetapy, J. E. (1982). Suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana. Rajawali.

Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

C.  Laporan dan Instrumen Internasional

Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data dan statistik pencegahan ke luar negeri.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Laporan Pemantauan: Pelanggaran HAM dalam Tindakan Administratif yang Berkaitan dengan Penyidikan Pidana.

United Nations Human Rights Council. (2013). Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism (UN Doc. A/HRC/25/59). — tentang standar proporsionalitas dalam tindakan pembatasan hak.

Studi komparatif administrative overreach dalam konteks penyidikan pidana: pengalaman Inggris (RIPA 2000, IPA 2016), Jerman (StPO), dan Australia (Surveillance Devices Act) tentang pembatasan tindakan investigatif melalui lembaga administratif.

Solove, D. J. (2006). A taxonomy of privacy. University of Pennsylvania Law Review, 154(3), 477–564. — untuk kerangka analisis pelanggaran privasi dalam monitoring elektronik.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.