Seri: “Modus MAFIA TANAH” (Kenali dan Hadapi)-Bagian 3-

Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat)

5. Analisis Pidana: Ancaman Hukuman Berdasarkan KUHP 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru memberikan kerangka pidana yang lebih komprehensif untuk menjerat pelaku mafia tanah. Berikut analisis pasal-pasal yang relevan beserta perbandingannya dengan KUHP lama:

a. Pemalsuan Dokumen Pertanahan

Pemalsuan dokumen merupakan tulang punggung operasi mafia tanah. Tanpa dokumen palsu, seluruh skema perampasan tanah tidak dapat berjalan.

KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946):

• Pasal 263 ayat (1): “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak… diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”
• Pasal 264 ayat (1): Pemalsuan terhadap akta otentik diancam pidana penjara paling lama 8 tahun
• Pasal 266 ayat (1): Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik diancam pidana penjara paling lama 7 tahun

KUHP Baru 2023 (UU No. 1 Tahun 2023):

• Pasal 389: Pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak diancam pidana penjara paling lama 6 tahun
• Pasal 390: Pemalsuan terhadap akta otentik diancam pidana penjara paling lama 8 tahun
• Pasal 392: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda Kategori V (Rp 500 juta)

Perbandingan dan analisis:

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru 2023	Catatan
Pemalsuan surat biasa	Maks. 6 tahun penjara	Maks. 6 tahun penjara	Substansi sama
Pemalsuan akta otentik	Maks. 8 tahun penjara	Maks. 8 tahun penjara	Substansi sama
Keterangan palsu dalam akta	Maks. 7 tahun penjara	Maks. 7 tahun + denda Rp 500 juta	Penambahan denda
Pidana denda	Tidak diatur secara tegas	Diatur dalam kategori denda	Pembaruan signifikan
Pidana tambahan	Terbatas	Lebih luas (Pasal 66-67)	Pembaruan signifikan

Catatan kritis:

KUHP Baru 2023 memperkenalkan sistem kategori denda yang lebih terstruktur dan pidana tambahan yang lebih luas — termasuk perampasan keuntungan dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Ini merupakan kemajuan penting karena dalam KUHP lama, korban mafia tanah harus mengajukan gugatan perdata terpisah untuk mendapatkan ganti rugi, sedangkan dalam KUHP baru, ganti rugi dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

b. Penipuan dan Penggelapan Hak atas Tanah

KUHP Lama:

• Pasal 378: Penipuan — “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya…” — diancam pidana penjara paling lama 4 tahun
• Pasal 385: Penggelapan hak atas barang tidak bergerak (termasuk tanah) — diancam pidana penjara paling lama 4 tahun — dikenal sebagai stellionaat

KUHP Baru 2023:

• Pasal 492: Penipuan — diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Kategori V (Rp 500 juta)
• Pasal 500: Penggelapan hak atas tanah (stellionaat) — diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Kategori V (Rp 500 juta)

Analisis mendalam terhadap Pasal 385 KUHP Lama / Pasal 500 KUHP Baru:

Pasal ini sangat spesifik dan sangat relevan untuk kasus mafia tanah. Ia mengancam pidana bagi siapa saja yang:

1. Menjual, menukarkan, atau membebani dengan hak tanggungan suatu hak atas tanah yang belum bersertifikat atau yang sertifikatnya bukan miliknya — padahal ia mengetahui bahwa orang lain yang berhak atas tanah tersebut
2. Menjual, menukarkan, atau membebani dengan hak tanggungan suatu hak atas tanah yang sudah dibebani hak tanggungan — tanpa memberitahukan hal tersebut kepada pembeli
3. Menjual, menukarkan, atau membebani dengan hak tanggungan suatu hak atas tanah yang sudah dijual kepada orang lain — tanpa memberitahukan hal tersebut kepada pembeli kedua

Prof. R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Politeia, 1995) menjelaskan:

“Pasal 385 ini khusus ditujukan untuk melindungi hak-hak atas tanah dari perbuatan-perbuatan curang. Ia merupakan lex specialis dari pasal penipuan umum (Pasal 378) dalam konteks transaksi tanah.”

c. Penyerobotan Tanah

KUHP Lama:

• Pasal 167: Memasuki pekarangan/rumah orang lain tanpa hak — diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda
• Pasal 389: Merusak/menghancurkan tanda batas tanah — diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan

KUHP Baru 2023:

• Pasal 258: Memasuki pekarangan/rumah orang lain tanpa hak — diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda Kategori III (Rp 50 juta)
• Pasal 506: Merusak/menghancurkan tanda batas tanah — diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan/atau denda Kategori IV (Rp 200 juta)

Perbandingan:

Tindak Pidana	KUHP Lama	KUHP Baru 2023
Memasuki pekarangan tanpa hak	Maks. 9 bulan	Maks. 1 tahun + denda Rp 50 juta
Merusak tanda batas tanah	Maks. 2 tahun 8 bulan	Maks. 2 tahun 8 bulan + denda Rp 200 juta
Menguasai tanah tanpa hak	Tidak diatur secara spesifik	Dapat dijerat melalui kombinasi pasal

d. Tindak Pidana Korupsi (Jika Melibatkan Pejabat)

Ketika mafia tanah melibatkan oknum pejabat BPN, notaris/PPAT, hakim, atau aparat penegak hukum, maka dimensi pidananya meluas ke ranah tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

• Pasal 2 ayat (1): Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara — diancam pidana penjara 4–20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar
• Pasal 3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan — diancam pidana penjara 1–20 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 1 miliar
• Pasal 5: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri (suap) — diancam pidana penjara 1–5 tahun dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta
• Pasal 12 huruf e: Pegawai negeri yang memaksa seseorang memberikan sesuatu — diancam pidana penjara 4–20 tahun dan denda Rp 200 juta – Rp 1 miliar

Analisis kritis:

Meskipun ancaman pidana korupsi sangat berat, penegakannya dalam konteks mafia tanah masih sangat lemah. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa dari ratusan kasus mafia tanah yang terindikasi melibatkan pejabat publik, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses hingga ke pengadilan tipikor.

Penyebab utamanya:

• Kesulitan pembuktian — membuktikan adanya kolusi antara mafia tanah dan oknum pejabat memerlukan bukti yang sangat kuat
• Ketidakmauan aparat — dalam banyak kasus, aparat penegak hukum enggan memproses rekan sejawatnya
• Tekanan politik dan ekonomi — mafia tanah sering memiliki koneksi politik yang kuat sehingga mampu mengintervensi proses hukum

e. Matriks Ancaman Pidana Komprehensif

Modus Mafia Tanah	Pasal KUHP Lama	Pasal KUHP Baru 2023	Ancaman Maksimal
Pemalsuan surat biasa	263	389	6 tahun penjara
Pemalsuan akta otentik	264	390	8 tahun penjara
Keterangan palsu dalam akta	266	392	7 tahun + Rp 500 juta
Penipuan	378	492	4 tahun + Rp 500 juta
Penggelapan hak tanah	385	500	4 tahun + Rp 500 juta
Penyerobotan pekarangan	167	258	1 tahun + Rp 50 juta
Perusakan tanda batas	389	506	2 tahun 8 bulan + Rp 200 juta
Korupsi (pejabat)	UU Tipikor	UU Tipikor	20 tahun + Rp 1 miliar
Suap (pejabat)	UU Tipikor	UU Tipikor	5 tahun + Rp 250 juta

6. Doktrin Hukum dan Pendapat Ahli: Mafia Tanah sebagai Kejahatan Sistemik

a. Perspektif Hukum Agraria

Prof. Boedi Harsono dalam Hukum Agraria Indonesia (Djambatan, 2008) menekankan bahwa mafia tanah merupakan konsekuensi langsung dari kelemahan sistem pendaftaran tanah:

“Sistem pendaftaran tanah yang tidak sempurna — baik dari segi kelengkapan data, keakuratan peta, maupun integritas petugas — menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi data pertanahan demi keuntungan pribadi.”

b. Perspektif Kriminologi

Dari sudut pandang kriminologi, mafia tanah memenuhi karakteristik kejahatan terorganisir (organized crime) sebagaimana didefinisikan oleh United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) 2000:

1. Terstruktur — melibatkan jaringan dengan pembagian peran yang jelas
2. Berkelanjutan — bukan kejahatan sesaat, melainkan beroperasi secara terus-menerus
3. Bermotif ekonomi — bertujuan memperoleh keuntungan finansial dari nilai tanah
4. Menggunakan kekerasan dan/atau korupsi — untuk mencapai tujuannya

Prof. Romli Atmasasmita dalam Teori dan Kapita Selekta Kriminologi (Refika Aditama, 2013) mengklasifikasikan mafia tanah sebagai:

“Kejahatan kerah putih yang beroperasi di zona abu-abu antara legalitas dan ilegalitas. Pelakunya memanfaatkan instrumen hukum — akta notaris, sertifikat, putusan pengadilan — sebagai senjata untuk merampas hak orang lain. Inilah yang membuat mafia tanah sangat berbahaya: mereka beroperasi di balik tameng legalitas.”

c. Perspektif Sosiologi Hukum

Prof. Satjipto Rahardjo dalam Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, 2014) memberikan analisis sosiologis yang tajam:

*”Mafia tanah adalah produk dari masyarakat yang mengalami transformasi agraria tanpa diikuti oleh transformasi hukum yang memadai. Ketika nilai tanah meningkat drastis akibat urbanisasi dan pembangunan, sementara sistem hukum pertanahan masih lemah dan korup, maka kejahatan terorganisir di sektor pertanahan menjadi tak terhindarkan.”

d. Perspektif Hukum Pidana

Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Cahaya Atma Pustaka, 2016) memberikan kerangka analisis yang penting tentang pertanggungjawaban pidana pelaku mafia tanah:

“Dalam kejahatan terorganisir seperti mafia tanah, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada pelaku langsung (pleger), tetapi juga kepada orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta melakukan (medepleger), menganjurkan (uitlokker), dan membantu melakukan (medeplichtige). Seluruh rantai jaringan mafia tanah — dari pemalsu dokumen, oknum notaris, oknum BPN, hingga dalang intelektual — dapat dijerat secara pidana.”

Kerangka penyertaan (deelneming) ini sangat relevan karena mafia tanah tidak pernah beroperasi secara individual. Ia selalu melibatkan jaringan dengan pembagian peran yang jelas:

STRUKTUR JARINGAN MAFIA TANAH

═══════════════════════════════════════════

🔴 DALANG INTELEKTUAL (Mastermind)

   │  → Merancang seluruh skema

   │  → Membiayai operasi

   │  → Menentukan target tanah

   │

   ├── 🟠 OKNUM NOTARIS/PPAT

   │      → Membuat akta fiktif

   │      → Melegalisasi dokumen palsu

   │

   ├── 🟡 OKNUM BPN

   │      → Memproses sertifikat tanpa verifikasi

   │      → Memanipulasi data pertanahan

   │      → Menerbitkan sertifikat ganda

   │

   ├── 🟢 PEMALSU DOKUMEN

   │      → Membuat girik/surat tanah palsu

   │      → Memalsukan identitas

   │      → Memalsukan tanda tangan

   │

   ├── 🔵 OKNUM APARAT HUKUM

   │      → Mengamankan proses ilegal

   │      → Menghentikan penyidikan

   │      → Memanipulasi proses peradilan

   │

   └── 🟣 EKSEKUTOR LAPANGAN

          → Menduduki tanah secara fisik

          → Mengintimidasi pemilik sah

          → Memobilisasi massa

Pasal 55 KUHP Lama / Pasal 20 KUHP Baru 2023 tentang penyertaan memungkinkan seluruh aktor dalam jaringan ini dijerat pidana — tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga dalang intelektual yang merancang dan membiayai seluruh operasi.

e. Sintesis Doktrinal: Mafia Tanah sebagai Extraordinary Crime Agraria

Dari berbagai perspektif doktrinal di atas, dapat disintesiskan bahwa mafia tanah memiliki karakteristik yang menjadikannya layak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) di sektor agraria:

Karakteristik	Penjelasan
Terorganisir	Melibatkan jaringan multi-aktor dengan pembagian peran
Sistemik	Memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan administrasi
Berdampak masif	Merugikan ribuan keluarga dan menghancurkan kepercayaan publik
Sulit dideteksi	Beroperasi di balik tameng legalitas formal
Sulit ditangani	Melibatkan kolusi dengan aparat yang seharusnya menegakkan hukum
Berulang	Tanpa reformasi sistemik, kejahatan ini terus berulang

Prof. Sudikno Mertokusumo dalam Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Liberty, 2009) mengingatkan:

“Ketika hukum tidak mampu melindungi hak-hak dasar warga negara dari kejahatan terorganisir, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap hukum, tetapi kepercayaan terhadap negara itu sendiri.”

….. Bersambung

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.