potensi dan masalah ruu perampasan aset
, ,

POTENSI DAN MASALAH ‘NCB’ DALAM RUU PERAMPASAN ASET

Avatar Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat)

PROLOG

Perdebatan tentang perampasan aset tanpa pemidanaan — non-conviction based asset forfeiture, disingkat NCB — hampir selalu berhenti pada pertanyaan hukum materiil: bolehkah negara merampas harta tanpa membuktikan kesalahan seseorang. Pertanyaan itu penting dan sudah banyak dibahas, tetapi bukan ia yang akan menentukan nasib orang pada hari pertama undang-undangnya berlaku.

Yang menentukan jauh lebih sederhana. NCB adalah sebuah prosedur: siapa yang mengajukannya, kepada pengadilan mana, dengan bentuk putusan apa, siapa yang berhak melawan, dan ke mana orang yang kalah dapat pergi. Seluruhnya pertanyaan hukum acara pidana — dan Indonesia baru memiliki kitab hukum acara pidana yang sama sekali baru, berlaku sejak 2 Januari 2026. Tulisan ini memeriksa titik sentuh keduanya, dan hasilnya patut dicatat kedua sisinya: KUHAP 2025 menyediakan lebih banyak pijakan bagi NCB daripada yang disadari para pendukung maupun penentangnya, sekaligus meninggalkan kekosongan yang lebih dalam daripada yang diduga.

NCB Bukan Gagasan Baru di Indonesia

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memuatnya. Ayat (1) menentukan apabila dalam dua puluh hari sejak penghentian sementara transaksi tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana kepada penyidik. Ayat (2) menentukan apabila dalam tiga puluh hari terduga pelakunya tidak ditemukan, penyidik dapat mengajukan permintaan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta itu menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ayat (3) mewajibkan pengadilan memutus paling lama tujuh hari.[1]

Hukum acaranya diisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, ditetapkan 14 Mei 2013.[2] Indonesia, dengan demikian, sudah memiliki NCB selama enam belas tahun — lengkap dengan hukum acaranya. Pertanyaan yang pantas diajukan bukan apakah NCB asing bagi sistem kita, melainkan mengapa mekanisme itu nyaris tidak pernah dipakai, dan apa yang perlu diperbaiki sebelum versi yang jauh lebih luas diberlakukan.

Potensi: Empat Pijakan yang Sudah Disediakan KUHAP 2025

Satu: Pintu Lex Specialis pada Pasal 3

Pasal 3 ayat (1) KUHAP 2025 menentukan ruang lingkup berlakunya undang-undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan. Ayat (2) menentukan ketentuan undang-undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang.[3] Empat kata terakhir itu bersifat dua arah. Ke satu arah ia membuka jalan: hukum acara NCB yang menyimpang dari pola KUHAP tetap sah, sepanjang penyimpangan itu ditetapkan dengan undang-undang. Ke arah lain ia memasang syarat yang tidak dapat ditawar: penyimpangannya harus berbentuk undang-undang — bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan menteri, dan bukan peraturan Mahkamah Agung.

Dua: Penyitaan dan Pemblokiran Sudah Diakui sebagai Upaya Paksa

NCB tidak mungkin berjalan tanpa membekukan aset agar tidak berpindah dan menyitanya agar dapat diperiksa. Pasal 89 KUHAP 2025 menyebut sembilan bentuk upaya paksa, dan dua di antaranya adalah penyitaan pada huruf e serta pemblokiran pada huruf h.[4] Begitu suatu tindakan dikualifikasi sebagai upaya paksa, seluruh rangkaian syarat, izin, dan pengawasan yang berlaku bagi upaya paksa ikut melekat padanya — NCB tidak perlu membangun rezim pengawasan sendiri dari nol.

Tiga: Praperadilan yang Jangkauannya Melebar

Inilah pijakan terkuat, dan paling jarang disebut. Pasal 158 KUHAP 2025 menentukan pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus enam hal: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan; penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana; penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan penangguhan pembantaran penahanan.[5]

Perhatikan huruf a dan huruf d. Huruf a memakai rumusan menyeluruh — sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa — sehingga mencakup kesembilan bentuk pada Pasal 89, termasuk penyitaan dan pemblokiran; KUHAP 1981 tidak pernah merumuskannya seluas itu. Huruf d bahkan lebih tepat sasaran: ia menyediakan objek praperadilan tersendiri bagi penyitaan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana — persis keadaan yang paling ditakuti dari NCB. Pembentuk KUHAP 2025 sudah menyiapkan jalur uji bagi kerugian khas NCB sebelum undang-undangnya sendiri lahir.

Empat: Pengakuan Pertama atas Pihak Ketiga Beriktikad Baik

Pasal 179 ayat (4) KUHAP 2025 membolehkan penyidik menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi, dengan izin ketua pengadilan negeri. Ayat (5) menambahkan satu kalimat yang belum pernah ada dalam hukum acara pidana Indonesia: penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.[6]

KOREKSI ATAS PEMBACAAN YANG TERLALU LUAS Kalimat itu sering dikutip — termasuk dalam tulisan penulis sebelumnya — seolah KUHAP 2025 melindungi pihak ketiga beriktikad baik pada setiap penyitaan. Pembacaan itu terlalu luas. Ayat (5) terikat pada ayat (4), sehingga perlindungannya hanya melekat pada penyitaan untuk jaminan restitusi korban; ia tidak menjangkau penyitaan pada umumnya, dan sama sekali tidak menjangkau perampasan aset. Yang ada baru preseden redaksional, bukan rezim perlindungan — dan nilainya terletak pada rumusan yang sudah tersedia untuk dipinjam dan diperluas.

Masalah: Empat Kekosongan yang Belum Terisi

Satu: Putusan NCB Tidak Punya Rumah dalam Daftar Jenis Putusan

KUHAP 2025 menutup daftar jenis putusannya. Pasal 1 angka 18 menyebutnya secara limitatif dan Pasal 244 sampai Pasal 246 merincinya: pemidanaan, putusan berupa tindakan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemaafan hakim.[7] Putusan yang merampas aset tanpa menyatakan seseorang bersalah tidak termasuk satu pun di antaranya. Preseden jalan keluarnya sudah ada — Pasal 146 menyediakan bentuk penetapan bagi pengenaan tindakan terhadap orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan ayat (3) pasal itu menegaskan penetapan tersebut bukan putusan pemidanaan.[8] Jadi KUHAP mengenal keluaran pengadilan di luar kelima jenis putusan. Persoalannya, bentuk penetapan itu diciptakan untuk satu keadaan khusus dan tidak disertai aturan upaya hukum — kelemahan yang akan terulang bila NCB dituangkan dalam bentuk yang sama tanpa perbaikan.

Dua: Kedudukan Hukum yang Tertutup bagi Orang yang Paling Dirugikan

Inilah kekosongan paling tajam, dan ia soal locus standi. Pasal 160 ayat (1) KUHAP 2025 menentukan permohonan pemeriksaan atas sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa — objek Pasal 158 huruf a — diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya. Ayat (2) menentukan permohonan atas penyitaan benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diajukan oleh pihak ketiga.[9]

Letakkan keduanya pada perkara NCB. Pada NCB tidak ada tersangka — itu justru definisinya: pelakunya meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dihadapkan. Maka jalur ayat (1) tertutup bukan karena ditolak, melainkan karena tidak ada orang yang memenuhi kualifikasi pemohonnya. Yang tersisa jalur ayat (2), dan di situ pemohonnya dibatasi pada pihak ketiga — sementara orang yang asetnya disasar NCB bukan pihak ketiga, ia pihak utama. Kekosongan itu tidak mustahil ditutup lewat argumen a fortiori: bila pihak ketiga diberi hak mengajukan permohonan, pemilik yang asetnya langsung disasar tentu lebih berhak lagi. Namun penafsiran semacam itu bergantung pada kesediaan hakim yang memeriksa, dan hak atas harta tidak pantas digantungkan pada kesediaan.

Tiga: Satu Kali Sidang, Tanpa Koreksi

Pasal 164 ayat (1) KUHAP 2025 menentukan putusan praperadilan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai Pasal 162 tidak dapat dimintakan banding; ayat (2) mengecualikan putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah.[10] Karena penyitaan benda masuk ke dalam Pasal 160, pengecualian itu tidak menolong: pihak yang kalah pada praperadilan penyitaan tidak dapat banding.

Jalur yang satunya berakhir serupa. PERMA No. 1 Tahun 2013 memang menyediakan keberatan — Pasal 11 ayat (1) memberi tenggat tiga puluh hari kerja setelah putusan diucapkan, dan ayat (6) mewajibkan pemohon keberatan hadir dengan akibat gugur bila ia tidak datang. Namun Pasal 14 ayat (2) menutupnya: putusan atas keberatan itu bersifat final dan mengikat.[11] Hasil gabungannya perlu dibaca dengan jelas. Pada kedua jalur yang tersedia hari ini, seseorang dapat kehilangan hartanya secara permanen melalui satu kali pemeriksaan di satu pengadilan negeri — tanpa banding, tanpa kasasi, tanpa peninjauan kembali — padahal ia tidak pernah didakwa apa pun.

Empat: Hukum Acaranya Berada di Bawah Undang-Undang

Kekosongan keempat bersifat ketatanegaraan, dan dialah yang paling mendesak. Seluruh hukum acara NCB yang berjalan hari ini — kewenangan pengadilan, tenggat, pengumuman, mekanisme keberatan, dan klausul final dan mengikat itu sendiri — bersumber pada sebuah peraturan Mahkamah Agung. Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 hanya memberi tiga ayat; sisanya diisi PERMA.

Pada 2 Januari 2026 keadaan itu berubah sifatnya. Pasal 3 ayat (2) KUHAP 2025 menerima penyimpangan hanya apabila diatur lain dalam Undang-Undang, dan PERMA bukan undang-undang. Maka dasar berlakunya hukum acara NCB yang ada sekarang, sekurang-kurangnya, menjadi persoalan terbuka — dan klausul yang menutup seluruh upaya hukum adalah justru bagian yang paling lemah pijakannya. Satu persoalan kecil melengkapinya: Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2013 menentukan pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat harta berada, dan apabila harta tersebar di beberapa daerah hukum, penyidik dapat memilih salah satunya.[12] Kewenangan memilih forum berada pada pemohon — pada perkara yang pihak lawannya mungkin tidak hadir, itu hal yang sepantasnya dibatasi undang-undang.

AspekPasal 67 UU 8/2010 jo. PERMA 1/2013Praperadilan Pasal 158 huruf d
Dasar hukum acaraPERMA — di bawah undang-undangUndang-undang
PemohonPenyidikPihak ketiga
PengadilanPN tempat harta berada; pemohon memilih bila tersebarPN yang berwenang
Tenggat memutus7 hari kerja sejak sidang pertama7 hari
Keberatan30 hari kerja; gugur bila pemohon tidak hadirTidak diatur
BandingTidak ada — final dan mengikatTidak ada — Pasal 164 ayat (1)
Perlindungan pihak ketigaLewat keberatanJustru pemohonnya

Tabel 1. Dua jalur NCB yang tersedia dan keadaan hukum acaranya pada Oktober 2026.

Jalur ketiga — yang dijanjikan RUU — sengaja tidak dimasukkan ke dalam tabel, dan ketiadaannya bagian dari analisis: naskah versi DPR belum pernah dibuka kepada publik, sehingga tidak satu pun barisnya dapat diisi secara bertanggung jawab. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah dijadwalkan mulai 10 November 2026 dengan target pengesahan 15 Desember 2026.[13]

Satu Contoh Sederhana

Perkaranya. Seorang pemilik rumah makan membeli dua ruko dari seseorang yang kemudian diketahui tersangka pencucian uang dan melarikan diri ke luar negeri. Pembayaran lewat bank, akta jual belinya sah, sertifikat sudah terbit atas namanya, dan ruko itu ia tempati sebagai tempat usaha selama empat tahun. Penyidik mengajukan permohonan agar kedua ruko dinyatakan sebagai aset negara.

Jalur yang tersedia baginya sempit. Ia bukan tersangka, sehingga Pasal 160 ayat (1) tidak dapat dipakai. Apakah ia pihak ketiga dalam arti Pasal 160 ayat (2) belum pasti, sebab aset itu miliknya sendiri. Bila ia masuk lewat keberatan PERMA No. 1 Tahun 2013, ia memperoleh satu kali pemeriksaan dengan kewajiban hadir, dan putusannya final serta mengikat. Bandingkan dengan rezim yang lebih tua: Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor menentukan putusan perampasan barang yang bukan milik terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan, ayat (2) memberi tenggat dua bulan mengajukan surat keberatan, dan ayat (3) menegaskan keberatan itu tidak menangguhkan pelaksanaan putusan.[14] Rumusan tahun 1999 lebih tegas melindungi pemilik daripada rumusan NCB yang berlaku hari ini — sebuah urutan yang terbalik.

Tujuh Butir Hukum Acara yang Seharusnya Masuk Undang-Undang

Kerangka berikut disusun penulis sebagai usul kerja, bersandar pada kekosongan di atas dan pada pijakan yang sudah disediakan KUHAP 2025. Ia dapat dipakai sebagai daftar periksa saat membaca Daftar Inventarisasi Masalah, apabila naskahnya kelak dibuka.

ButirYang Harus Ditetapkan dengan Undang-UndangAlasannya
1Bentuk keluaran pengadilan dan kedudukannya terhadap kelima jenis putusan KUHAPPasal 1 angka 18 menutup daftarnya
2Kedudukan hukum pemilik aset, bukan hanya pihak ketigaPasal 160 tidak menjangkau pemilik yang bukan tersangka
3Banding, sekurang-kurangnya satu tingkatPerampasan permanen tanpa koreksi tidak sepadan dengan perkara ringan yang justru dapat dibanding
4Ukuran iktikad baik yang tidak semata bersandar pada kelengkapan dokumenPasal 179 ayat (5) menyediakan frasanya, bukan ukurannya
5Pengadilan yang berwenang, ditetapkan undang-undang, bukan dipilih pemohonPasal 5 PERMA 1/2013 menyerahkan pilihan forum kepada penyidik
6Status aset selama perkara berjalan dan penanggung biaya pemeliharaannyaAset produktif yang lama dibekukan rusak nilainya
7Ganti kerugian bagi pemilik yang klaimnya akhirnya diterimaTanpa itu, pembekuan yang keliru tidak berakibat apa pun bagi negara

Tabel 2. Usul tujuh butir hukum acara NCB yang berada pada tingkat undang-undang.

Butir ketiga paling mungkin ditolak dengan alasan efisiensi, dan karena itu perlu dijawab lebih dahulu. Kekhawatiran bahwa banding memperlambat pemulihan aset dapat diatasi tanpa menghapus bandingnya: pembekuan tetap berjalan selama upaya hukum sehingga aset tidak berpindah, sementara perampasan permanennya baru berlaku setelah berkekuatan hukum tetap. Pola itu sudah dikenal hukum kita — Pasal 19 ayat (3) UU Tipikor memakai logika yang sama.

Tips Praktis bagi Advokat

▪  Periksa dasar hukum acara yang dipakai pemohon, bukan hanya pasal materiilnya. Bila permohonan bersandar pada PERMA No. 1 Tahun 2013, ajukan eksepsi bahwa sejak 2 Januari 2026 Pasal 3 ayat (2) KUHAP 2025 menghendaki penyimpangan hukum acara ditetapkan dengan undang-undang.

▪  Bangun kedudukan hukum klien secara tertulis sejak hari pertama: uraikan mengapa ia memenuhi kualifikasi pemohon pada Pasal 160 ayat (2), atau mengapa penafsiran a fortiori harus diterapkan bila ia pemilik langsung.

▪  Pakai Pasal 158 huruf a dan huruf d sekaligus — huruf a menyerang keabsahan pelaksanaan upaya paksanya, huruf d menyerang keterkaitan benda dengan tindak pidananya. Catat pula tenggat keberatan tiga puluh hari kerja dan pastikan klien hadir, sebab Pasal 11 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2013 menggugurkan keberatan bila pemohonnya tidak datang.

Kesimpulan

Potensi NCB dalam kerangka KUHAP 2025 nyata dan lebih besar daripada yang disadari kedua kubu. Pasal 3 ayat (2) membuka pintu lex specialis; Pasal 89 sudah mengakui penyitaan dan pemblokiran sebagai upaya paksa dengan segala pengawasannya; Pasal 158 huruf a dan huruf d menyediakan jalur uji yang justru cocok bagi kerugian khas NCB; dan Pasal 179 ayat (5) sudah menuliskan frasa perlindungan pihak ketiga beriktikad baik ke dalam hukum acara. Keempat pijakan itu tidak perlu diciptakan lagi.

Masalahnya terletak pada hal yang belum satu pun terisi. Putusan NCB tidak punya rumah dalam daftar tertutup jenis putusan KUHAP. Pemilik aset yang bukan tersangka tidak terjangkau rumusan pemohon pada Pasal 160. Pihak yang kalah tidak dapat banding, baik pada jalur praperadilan karena Pasal 164 ayat (1), maupun pada jalur yang sudah berjalan karena Pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2013. Dan seluruh hukum acara NCB yang berlaku hari ini bersumber pada peraturan Mahkamah Agung, bukan undang-undang.

Ubi ius incertum, ibi ius nullum — di mana hukum tidak pasti, di sana tidak ada hukum. Pada perampasan aset, ketidakpastian itu tidak merata. Negara selalu tahu pasal mana yang ia pakai; pemilik aset sering tidak tahu apakah ia berhak bicara.

Pendapat penulis tegas. Keberatan terhadap NCB yang bertumpu pada praduga tak bersalah tidak akan pernah menang, sebab NCB tidak menyatakan siapa pun bersalah. Keberatan yang akan menang — dan yang seharusnya diajukan di meja Daftar Inventarisasi Masalah — adalah keberatan hukum acara: bahwa prosedur yang dapat mengambil rumah seseorang secara permanen tidak boleh berakhir pada satu kali sidang, tidak boleh menutup upaya hukum lewat peraturan di bawah undang-undang, dan tidak boleh membiarkan orang yang paling dirugikan ragu apakah ia berhak hadir. Tujuh butir itu tidak perlu dibangun dari nol — empat pijakannya sudah ada di dalam KUHAP 2025, dan yang dibutuhkan hanyalah kesediaan membacanya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

T: Apa itu NCB dalam satu kalimat?

J: Perampasan aset tanpa pemidanaan adalah prosedur yang menyasar harta, bukan orang, sehingga ia dapat berjalan tanpa putusan yang menyatakan seseorang bersalah — bahkan tanpa kehadiran pemiliknya.

T: Apakah Indonesia sudah punya NCB sebelum RUU ini?

J: Sudah, sejak 2010. Pasal 67 UU No. 8 Tahun 2010 memberi penyidik jalur meminta pengadilan negeri memutuskan harta kekayaan menjadi aset negara apabila dalam tiga puluh hari terduga pelakunya tidak ditemukan, dan pengadilan wajib memutus paling lama tujuh hari. Hukum acaranya diisi PERMA No. 1 Tahun 2013. Mekanisme itu berjalan enam belas tahun dan nyaris tidak pernah dipakai.

T: Apa pijakan dalam KUHAP 2025 yang menguntungkan NCB?

J: Empat. Pasal 3 ayat (2) membuka penyimpangan hukum acara sepanjang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 89 huruf e dan h sudah mengakui penyitaan dan pemblokiran sebagai upaya paksa, sehingga rezim izin dan pengawasannya ikut berlaku. Pasal 158 huruf a dan d menyediakan jalur praperadilan atas keabsahan upaya paksa dan atas penyitaan benda yang tidak terkait tindak pidana. Dan Pasal 179 ayat (5) memperkenalkan frasa perlindungan pihak ketiga beriktikad baik ke dalam hukum acara pidana.

T: Benarkah KUHAP 2025 melindungi pihak ketiga beriktikad baik pada semua penyitaan?

J: Tidak, dan ini perlu diluruskan. Pasal 179 ayat (5) terikat pada ayat (4), sehingga perlindungannya hanya melekat pada penyitaan harta pelaku sebagai jaminan restitusi korban. Ia tidak menjangkau penyitaan pada umumnya dan tidak menjangkau perampasan aset.

T: Siapa yang berhak melawan permohonan NCB di pengadilan?

J: Di sinilah kekosongan paling tajamnya. Pasal 160 ayat (1) membatasi pemohon praperadilan atas keabsahan upaya paksa pada tersangka, keluarga tersangka, atau advokatnya — dan pada NCB tidak ada tersangka. Ayat (2) membatasi pemohon atas penyitaan benda pada pihak ketiga, sementara pemilik yang asetnya disasar adalah pihak utama. Penafsiran a fortiori dapat menutupnya, tetapi itu bergantung pada kesediaan hakim.

T: Apakah ada banding atas putusan yang merampas aset tanpa pemidanaan?

J: Pada kedua jalur yang tersedia hari ini, tidak ada. Pasal 164 ayat (1) KUHAP 2025 menutup banding atas putusan praperadilan berdasarkan Pasal 160 sampai Pasal 162, dan pengecualian pada ayat (2) hanya untuk putusan yang menyatakan penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah. Pada jalur UU TPPU, Pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2013 menyatakan putusan atas keberatan bersifat final dan mengikat.

T: Apa keberatan hukum acara yang paling kuat terhadap RUU Perampasan Aset?

J: Menurut penulis: bahwa hukum acara NCB tidak boleh ditetapkan di bawah tingkat undang-undang. Pasal 3 ayat (2) KUHAP 2025 menerima penyimpangan hanya apabila diatur lain dalam Undang-Undang, sedangkan seluruh hukum acara NCB yang berjalan sekarang — termasuk klausul yang menutup upaya hukum — bersumber pada peraturan Mahkamah Agung. Keberatan ini lebih kuat daripada keberatan berbasis praduga tak bersalah, sebab NCB memang tidak menyatakan siapa pun bersalah.

Glosarium Istilah Asing

▪  Non-conviction based asset forfeiture (Inggris) — perampasan aset yang tidak digantungkan pada putusan pemidanaan; disingkat NCB.

▪  Lex specialis derogat legi generali (Latin) — aturan khusus mengesampingkan aturan umum; dasar pembacaan Pasal 3 ayat (2) KUHAP 2025.

▪  Argumentum a fortiori (Latin) — penalaran bahwa apa yang berlaku bagi hal yang lebih lemah berlaku pula, dan lebih kuat lagi, bagi hal yang lebih berat.

▪  Locus standi (Latin) — kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; persoalan pokok Pasal 160 KUHAP 2025 pada perkara NCB.

Catatan Kaki▪  Kecuali disebut lain, catatan kaki [3] sampai [10] merujuk UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. [1] Pasal 67 ayat (1)–(3) UU No. 8 Tahun 2010. — [2] PERMA No. 1 Tahun 2013, ditetapkan 14 Mei 2013. — [3] Pasal 3 ayat (1) dan (2). — [4] Pasal 89. — [5] Pasal 158 huruf a–f. — [6] Pasal 179 ayat (4) dan (5); bunyi ayat (5) dikuatkan keterangan ahli Ahmad Sofian pada sidang MK No. 172/PUU-XXIII/2025, 2 Desember 2025. — [7] Pasal 1 angka 18 dan Pasal 244–246. — [8] Pasal 146 ayat (3). — [9] Pasal 160 ayat (1) dan (2). — [10] Pasal 164 ayat (1) dan (2). — [11] Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (6), serta Pasal 14 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2013. — [12] Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2013. — [13] Paripurna DPR 6 Oktober 2026; DIM mulai 10 November 2026; target 15 Desember 2026. — [14] Pasal 19 ayat (1)–(3) UU No. 31 Tahun 1999

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.

Enjoying this article?

Subscribe to get new posts delivered straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

No spam. Unsubscribe anytime.

You may also like

See All Posts →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!