Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi)

Penyidik tindak pidana pencucian uang bekerja dengan alat yang berbeda dari penyidik delik konvensional. Ia tidak hanya menyusun kronologi peristiwa dan mencari saksi mata, tetapi membaca mutasi rekening, menelusuri akta pendirian perusahaan, dan mencocokkan pola transaksi dengan gaya hidup seseorang. Ketiga tulisan sebelumnya dalam seri ini telah membedah anatomi penetapan tersangka, presisi pasal, dan jejak aset dalam kasus Febrie Adriansyah (FA) dan DR. Tulisan ini masuk lebih dalam ke dapur penyidikan itu sendiri: metodologi khusus yang digunakan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam membongkar dugaan TPPU pada kasus ini, lengkap dengan dasar hukumnya.

PPATK sebagai Pemicu Awal: Dua Jenis Laporan

Penyidikan TPPU jarang dimulai dari nol. Ia lazim dipicu oleh produk analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) — lembaga yang dalam terminologi internasional disebut Financial Intelligence Unit (FIU). PPATK menerima dua jenis laporan wajib dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) berdasarkan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010:

•  Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) — dikenal luas dalam literatur internasional sebagai Suspicious Transaction Report (STR), sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 5 UU TPPU: transaksi yang menyimpang dari profil nasabah, diduga untuk menghindari pelaporan, atau menggunakan harta yang diduga hasil tindak pidana;

•  Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) — atau Cash Transaction Report (CTR), wajib dilaporkan untuk transaksi tunai senilai Rp500.000.000,00 atau lebih dalam satu hari kerja (Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 23 ayat (1) huruf b).

Nilai penyitaan dalam kasus ini — Rp476 miliar tunai lintas mata uang di Sentul dan Rp67,2 miliar di Cipete — berkali-kali lipat di atas ambang LTKT tersebut, sehingga pola transaksi sebesar itu, jika pernah melalui sistem keuangan formal, semestinya sudah menghasilkan jejak pelaporan otomatis ke PPATK jauh sebelum penggeledahan dilakukan.

Investigasi Paralel: Pasal 69 sebagai Terobosan Hukum

Salah satu ciri metodologi penyidikan TPPU modern adalah prinsip parallel financial investigation — penyidikan pencucian uang dijalankan bersamaan dengan penyidikan tindak pidana asalnya (korupsi), bukan menunggu tindak pidana asal itu terbukti terlebih dahulu. Dasar hukumnya eksplisit: Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Pasal ini adalah alasan mengapa Kortastipidkor dapat langsung menetapkan FA dan DR sebagai tersangka dalam satu gelar perkara yang sama untuk dugaan korupsi dan dugaan TPPU sekaligus, tanpa harus menunggu proses hukum atas dugaan korupsi tata kelola batu bara PLTU atau perkara Asabri mencapai putusan berkekuatan hukum tetap lebih dahulu. Predicate offense (tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang berjalan sebagai dua jalur penyidikan yang saling menopang bukti, bukan dua tahap yang harus berurutan.

“Penyidik modern tidak menunggu delik asal selesai dibuktikan untuk mulai mengejar uangnya. Pasal 69 UU TPPU adalah fondasi hukum dari prinsip itu. — Kerangka analitis redaksi

Upaya Paksa Khusus TPPU: Penundaan Transaksi dan Pemblokiran

UU TPPU memberi penyidik instrumen upaya paksa yang tidak dikenal dalam KUHAP umum. Dua di antaranya yang paling relevan dengan tahap pra-penggeledahan sebuah kasus TPPU besar:

•  Penundaan transaksi (Pasal 70) — penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor menunda transaksi atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana, melalui surat perintah tertulis yang harus dilaksanakan Pihak Pelapor sesaat setelah diterima;

•  Pemblokiran harta kekayaan (Pasal 71) — kewenangan serupa untuk memerintahkan pemblokiran, dengan kewajiban Pihak Pelapor menyerahkan berita acara pelaksanaan dalam waktu satu hari kerja.

Kedua instrumen ini berbeda dari kewenangan Pasal 26 UU TPPU, yang justru memberi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sendiri kewenangan proaktif menunda transaksi yang dicurigainya sebagai hasil kejahatan — sebuah mekanisme yang bekerja dari sisi industri keuangan, terlepas dari perintah penegak hukum. Kombinasi keduanya menjelaskan mengapa upaya penyembunyian aset melalui konversi ke bentuk fisik seperti emas batangan dan uang tunai — sebagaimana ditemukan di Sentul — menjadi pola yang secara strategis “melompati” jangkauan instrumen pemblokiran rekening: aset yang sudah berbentuk emas batangan dan uang kertas tidak lagi berada dalam sistem yang dapat diblokir atau ditunda oleh PJK.

Mengapa Polri Berwenang Menyidik TPPU: Pasal 74

Seri III tulisan ini telah membedah perdebatan kewenangan kelembagaan antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung dari sudut pandang ratione materiae dan ratione personae. Dari sisi metodologi penyidikan TPPU secara spesifik, jawabannya juga tegas: Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 memperluas definisi “penyidik” dalam konteks TPPU melampaui ketentuan umum KUHAP, mencakup penyidik Polri, PPNS, KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, kewenangan Kortastipidkor Polri untuk menyidik dugaan TPPU dalam kasus ini memiliki basis hukum yang berdiri sendiri dalam UU TPPU, terlepas dari perdebatan mengenai idealnya lembaga mana yang paling tepat menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat penegak hukum tinggi.

Dua Ahli, Dua Jenis Keahlian yang Lazim Diperlukan

Keterangan pers menyebut dua orang ahli diperiksa sebelum gelar perkara, tanpa merinci bidang keahliannya. Dalam praktik penyidikan TPPU pada umumnya, dua ahli yang lazim dilibatkan pada tahap ini adalah ahli hukum pidana (untuk menguji konstruksi unsur delik) dan ahli akuntansi forensik atau forensic accountant (untuk menelusuri dan merekonstruksi aliran dana, mengonversi nilai aset fisik seperti emas batangan ke dalam satuan moneter yang dapat dijadikan alat bukti, serta menyusun peta hubungan antara harta yang disita dengan dugaan sumber tindak pidananya). Redaksi menggarisbawahi bahwa ini adalah pembacaan berdasarkan praktik umum penyidikan TPPU, bukan konfirmasi resmi mengenai identitas maupun bidang keahlian dua ahli dalam kasus ini secara spesifik.

Tantangan Metodologis: Ketika Aset Berbentuk Fisik, Bukan Digital

Sebagian besar metodologi TPPU modern dirancang untuk menelusuri jejak digital: mutasi rekening, transfer antarbank, hingga transaksi lintas negara yang tercatat dalam sistem perbankan. Namun temuan 74 kilogram emas batangan dan uang tunai lintas mata uang di kediaman FA menunjukkan pola yang justru dirancang untuk keluar dari radar tersebut — aset yang telah dikonversi menjadi bearer instrument (instrumen yang kepemilikannya melekat pada siapa pun yang menguasainya secara fisik, tanpa pencatatan nama pemilik). Terhadap pola semacam ini, metodologi penyidikan harus bergeser dari analitik data perbankan menuju penelusuran offline: dokumen pembelian logam mulia, rekaman transaksi di gerai penjual emas, keterangan saksi yang terlibat dalam pengangkutan atau penyimpanan, hingga analisis pola konsumsi dan kepemilikan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi sebagai penyelenggara negara — sebuah teknik yang dalam literatur disebut lifestyle analysis atau net worth analysis.

Pembuktian Terbalik di Muka Persidangan: Pasal 77 dan 78

Sebagai pratinjau atas tahap berikutnya: jika perkara ini bergulir ke persidangan, UU TPPU memberi jaksa penuntut umum instrumen pembuktian yang tidak tersedia dalam delik pidana umum. Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur mekanisme pembuktian terbalik terbatas, di mana terdakwa dapat diminta membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana — sebuah pembalikan terkait Pasal 12B UU Tipikor, merupakan pengecualian terhadap asas umum pembuktian pidana yang secara konsisten mengarahkan beban pembuktian awal kepada penuntut umum.

DASAR HUKUM METODOLOGI PENYIDIKAN TPPU — UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pasal 1 angka 5 dan 6 (definisi LTKM dan LTKT). — UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 23 (kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK). — UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 26 (kewenangan PJK menunda transaksi atas inisiatif sendiri). — UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 69 (tidak wajib dibuktikan dahulu tindak pidana asal). — UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 70 dan 71 (penundaan transaksi dan pemblokiran atas perintah penyidik/penuntut/hakim). — UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 74 (perluasan definisi penyidik TPPU). — UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 77 dan 78 (mekanisme pembuktian terbalik terbatas di persidangan).

TANYA JAWAB SINGKAT T: Apa beda LTKM dan LTKT? J: LTKM (Suspicious Transaction Report) dilaporkan berdasarkan kecurigaan atas pola atau tujuan transaksi, tanpa ambang nilai tertentu. LTKT (Cash Transaction Report) dilaporkan berdasarkan ambang nilai tunai tetap, yaitu Rp500 juta atau lebih dalam satu hari kerja, terlepas dari ada tidaknya kecurigaan. T: Kenapa penyidik bisa langsung menetapkan tersangka Tipikor sekaligus TPPU tanpa menunggu vonis korupsi lebih dulu? J: Pasal 69 UU TPPU secara eksplisit menyatakan tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum penyidikan TPPU dapat dilakukan — inilah basis hukum bagi investigasi paralel. T: Apakah aset berbentuk emas batangan dan uang tunai lebih sulit dilacak dibanding rekening bank? J: Secara metodologis, ya. Aset semacam ini tidak melalui sistem pelaporan otomatis perbankan (LTKM/LTKT), sehingga penyidik harus beralih ke teknik penelusuran offline seperti analisis gaya hidup dan net worth analysis.

CATATAN ADVOKAT Metodologi penyidikan TPPU yang dibedah dalam tulisan ini menunjukkan bahwa UU No. 8 Tahun 2010 telah membekali penyidik dengan perangkat hukum yang jauh lebih luas dibanding hukum acara pidana konvensional — dari investigasi paralel, penundaan transaksi, pemblokiran, hingga pembuktian terbalik di persidangan. Kelengkapan perangkat ini adalah alasan mengapa TPPU sering disebut sebagai “senjata pelengkap” pemberantasan korupsi. Namun kelengkapan instrumen hukum tidak menghapus kewajiban penyidik untuk tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah dan due process of law di setiap tahapnya. Seluruh uraian metodologi di atas adalah kerangka analitis untuk memahami proses, bukan simpulan hukum atas kesalahan pihak mana pun, yang hanya dapat ditentukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.