Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi)

PEMBUKA: BELANJA ELEKTRONIK TERENDUS KORUPSI

Bayangkan seorang warga biasa yang penasaran. Ia membuka dokumen pengadaan Program Makan Bergizi Gratis — program yang diklaim akan mengubah gizi jutaan anak Indonesia dan meletakkan fondasi Generasi Emas 2045. Ia berharap menemukan beras, telur, susu, sayur, ikan, daging, alat masak, dan bahan-bahan yang masuk akal untuk program makan siang sekolah.

Yang ia temukan adalah sesuatu yang berbeda.

21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun. 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. 32.000 pasang sepatu. Ribuan tablet komputer. Dan daftar itu belum habis.

Di atas kertas anggaran, daftar itu tampak seperti peta belanja yang tersesat. Seolah seseorang berangkat membeli beras untuk dapur anak-anak Indonesia, tetapi pulang membawa etalase toko elektronik lengkap dengan display sepatu.

Pertanyaan yang segera muncul bukan hanya tentang harga. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: apa hubungan ribuan televisi layar raksasa dengan sepiring makan siang anak sekolah? Mengapa program gizi tiba-tiba terlihat seperti proyek pengadaan elektronik dan perlengkapan massal? Dan siapa, tepatnya, yang membuat keputusan untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam anggaran program yang seharusnya berurusan dengan kalori, protein, dan vitamin?

Artikel keempat dalam seri investigasi kami ini tidak menghakimi. Kami tidak menyatakan bahwa setiap item itu tidak memiliki justifikasi sama sekali. Apa yang kami lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh setiap warga negara yang ikut membiayai program ini melalui pajak: apakah ini masuk akal, dan jika ya — masuk akal dengan standar apa?

I. BELANJA PROYEK PENGADAAN ELEKTRONIK MENJADI BERITA NASIONAL

Dalam era media sosial, angka-angka tertentu memiliki daya ledak yang luar biasa. 21.801 motor listrik adalah salah satu angka seperti itu. Ia cukup spesifik untuk terasa nyata, cukup besar untuk mengejutkan, dan cukup absurd dalam konteksnya untuk langsung memantik reaksi.

Ketika berita penetapan tersangka Kejagung pada 3 Juni 2026 mencantumkan daftar barang yang diduga disimpangkan, reaksi publik tidak tertuju pada pasal hukum yang digunakan atau mekanisme hukum yang rumit. Reaksi publik tertuju langsung pada daftar itu: motor listrik untuk program makan siang? Televisi 75 inci untuk distribusi nasi kotak? Sepatu untuk program gizi?

Persepsi publik terbentuk bukan dari analisis hukum yang mendalam, melainkan dari kontras yang sangat tajam antara apa yang dijanjikan program dan apa yang tampak ada dalam daftar pengadaannya. Program MBG dijual kepada publik sebagai program yang akan mengisi piring anak-anak miskin dengan makanan bergizi. Daftar pengadaan itu tampak seperti program yang sedang mengisi gudang seseorang dengan aset bergerak bernilai tinggi.

Ada dua cara membaca daftar ini. Cara pertama: dengan asas praduga tak bersalah — setiap item mungkin memiliki justifikasi teknis yang belum kami ketahui. Motor listrik mungkin untuk distribusi makanan ke daerah terpencil. TV untuk ruang pelatihan koordinator SPPG. Sepatu sebagai perlengkapan kerja staf. Cara kedua: dengan pertanyaan audit yang wajar — seberapa banyak yang benar-benar dibutuhkan, dan apakah harga yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang diterima? Artikel ini menggunakan keduanya secara bersamaan.

Catatan Metodologi

Semua analisis dalam artikel ini didasarkan pada data yang diungkap Kejagung dalam konferensi pers 3 Juni 2026 serta sumber-sumber terpublikasi. Kami tidak memiliki akses langsung ke dokumen pengadaan asli. Angka kerugian negara aktual masih dalam proses audit. Analisis harga menggunakan referensi harga pasar yang dapat diverifikasi secara publik.

II. PRINSIP DASAR PENGADAAN NEGARA: SETIAP RUPIAH HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Sebelum menilai apakah sebuah pengadaan wajar atau tidak, kita perlu memahami prinsip-prinsip yang seharusnya memandu setiap pembelian menggunakan uang negara. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi.

Efisiensi

Pengadaan harus menghasilkan barang/jasa dengan kualitas terbaik dalam harga yang paling kompetitif. Negara bukan pelanggan yang sedang berbelanja bebas di pusat perbelanjaan. Setiap pembelian harus memiliki alasan hukum, alasan teknis, dan alasan manfaat. Tidak ada ruang untuk ‘belanja karena bisa.’

Efektivitas

Barang atau jasa yang dibeli harus benar-benar memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan program. Televisi 75 inci mungkin efisien jika harganya murah — namun ia tidak efektif jika tujuan programnya adalah memberi makan anak, bukan menonton berita.

Akuntabilitas

Setiap keputusan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pejabat pengadaan harus mampu menjelaskan: mengapa barang ini dibeli, mengapa vendor ini dipilih, mengapa harga ini disetujui, dan bagaimana pembelian ini berkontribusi pada tujuan program.

Kebutuhan Riil (Actual Necessity)

Ini adalah prinsip yang paling sering dilanggar dalam korupsi pengadaan: barang yang dibeli harus benar-benar dibutuhkan, dalam jumlah yang benar-benar diperlukan, pada waktu yang benar-benar tepat. Prinsip ini mensyaratkan adanya analisis kebutuhan (needs assessment) yang dilakukan sebelum pengadaan, bukan setelah anggaran disiapkan.

“Negara bukan pelanggan yang belanja bebas di mal. Setiap rupiah APBN yang dibelanjakan harus dapat ditelusuri hubungan logisnya dengan tujuan program: mengapa dibeli, untuk apa, berapa yang dibutuhkan, dan apakah manfaatnya sebanding dengan harganya.”

III. MEMBEDAH SATU PER SATU: ANTARA JUSTIFIKASI TEKNIS DAN ALARM AUDIT

A. 21.801 Unit Motor Listrik ≈ Rp1 Triliun

Mari kita mulai dengan barang yang nilainya paling besar dan justifikasinya paling mudah ditemukan: motor listrik. Dalam konteks program distribusi makanan, kendaraan pengiriman memang dibutuhkan. Tidak ada yang bisa membantah bahwa untuk mengantarkan ribuan porsi makanan ke sekolah-sekolah yang tersebar, terutama di daerah terpencil, diperlukan armada kendaraan.

Yang perlu dikritisi adalah tiga hal. Pertama, kuantitas: 21.801 unit adalah angka yang sangat besar. Berapa titik SPPG yang beroperasi pada saat pengadaan dilakukan? Berapa motor yang dibutuhkan per SPPG secara realistis? Jika satu SPPG melayani rata-rata 100 sekolah dan membutuhkan 3 motor untuk distribusi harian, maka untuk 21.801 motor dibutuhkan sekitar 7.267 SPPG yang sudah operasional. Apakah SPPG sebanyak itu sudah ada pada saat pengadaan? Jika tidak, kuantitas pengadaan tidak proporsional dengan kebutuhan riil saat itu.

Kedua, harga: Rp1 triliun untuk 21.801 unit berarti harga per unit sekitar Rp45,9 juta. Harga motor listrik komersial di Indonesia pada 2025–2026 berkisar antara Rp15 juta hingga Rp25 juta untuk model yang umum digunakan untuk pengiriman. Motor listrik cargo/niaga kelas atas berkisar Rp25–35 juta. Harga Rp45,9 juta per unit — jika angka ini akurat — berada di atas kisaran pasar yang wajar untuk kegunaan distribusi makanan.

Ketiga, spesifikasi: motor listrik jenis apa yang dibeli? Apakah spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan distribusi makanan — kapasitas angkut yang cukup, kemampuan jangkau yang sesuai dengan cakupan wilayah SPPG, dan daya tahan baterai yang memadai? Atau apakah spesifikasinya dikondisikan untuk merek atau vendor tertentu? Dokumen KAK yang disita dalam penggeledahan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Parameter	Analisis Kewajaran
Harga per unit	≋Rp45,9 juta vs. harga pasar Rp15–35 juta — selisih Rp10–30 juta per unit adalah potensi mark-up yang perlu diverifikasi auditor
Kuantitas	21.801 unit — perlu diverifikasi apakah jumlah SPPG yang beroperasi membenarkan kuantitas ini pada saat pengadaan
Total nilai	≋Rp1 triliun — nilai yang jika terbukti ada mark-up Rp15 juta/unit, kerugian negara mencapai Rp327 miliar dari item ini saja
Relevansi fungsional	Relevan secara prinsip (distribusi makanan) — tetapi jumlah dan harga perlu diverifikasi terhadap kebutuhan riil

B. 5.400 Unit Televisi 75 Inci

Televisi 75 inci adalah kategori yang berbeda. Jika motor listrik masih bisa dikaitkan dengan distribusi makanan, televisi 75 inci membutuhkan jembatan justifikasi yang jauh lebih panjang untuk dihubungkan dengan program gizi anak.

Justifikasi yang paling mungkin diberikan oleh pengelola program: televisi adalah perangkat edukasi dan komunikasi untuk ruang koordinasi SPPG, untuk pelatihan staf, dan untuk sosialisasi program. Argumen ini tidak sepenuhnya tidak masuk akal — banyak program pemerintah yang menyertakan perangkat multimedia dalam komponen operasional.

Namun tiga pertanyaan tetap harus dijawab. Pertama, mengapa harus 75 inci? Ukuran 75 inci adalah kategori premium yang ditujukan untuk ruang besar seperti ruang rapat korporat atau ruang pertunjukan. Untuk ruang koordinasi SPPG yang skala dasarnya adalah unit distribusi makanan, televisi 40–55 inci sudah lebih dari cukup. Perbedaan harga antara TV 55 inci dan 75 inci bisa mencapai Rp5–10 juta per unit. Dikalikan 5.400 unit, itu adalah selisih Rp27–54 miliar yang perlu dipertanggungjawabkan.

Kedua, 5.400 unit untuk berapa SPPG? Jika satu SPPG mendapat satu TV, berarti program sudah memiliki 5.400 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia pada saat pengadaan. Apakah itu angka yang akurat? Dan ketiga: apakah ada mekanisme verifikasi bahwa TV-TV itu benar-benar tersebar ke SPPG, bukan disimpan di gudang atau — dalam skenario terburuk — dijual kembali?

Program makan siang anak tidak memerlukan tayangan sinema. Anak-anak tidak tumbuh lebih tinggi karena resolusi gambar yang lebih tajam. Dan piring mereka tidak lebih penuh karena monitor yang lebih lebar.

C. 32.000 Pasang Sepatu

Sepatu adalah item yang paling mudah dijustifikasi secara formal namun paling mudah disalahgunakan dalam implementasinya. Dalam program yang melibatkan staf lapangan — koordinator SPPG, pengantar makanan, petugas penjamin mutu — sepatu kerja (safety shoes atau sepatu lapangan) adalah perlengkapan yang sah.

Masalahnya ada pada kata ‘tidak sesuai ketentuan’ yang digunakan Kejagung dalam pengumuman penetapan tersangka. Itu adalah frasa yang memiliki makna hukum yang spesifik: ada ketentuan yang dilanggar — entah itu spesifikasi yang tidak sesuai standar yang ditetapkan, proses pengadaan yang melewati prosedur yang salah, atau harga yang melebihi batas yang diperkenankan.

Dalam korupsi pengadaan, sepatu adalah salah satu item yang paling sering digunakan untuk mark-up karena: nilainya per unit cukup kecil untuk tidak menarik perhatian (tidak seperti motor yang Rp45 juta per unit), namun dikalikan puluhan ribu unit nilainya tetap signifikan. 32.000 pasang sepatu dengan mark-up Rp100.000 per pasang sudah menghasilkan kerugian Rp3,2 miliar. Dengan mark-up Rp500.000 per pasang, angkanya menjadi Rp16 miliar.

Pertanyaan yang paling sederhana dan paling penting: berapa staf SPPG yang aktif pada saat pengadaan dilakukan? Apakah 32.000 pasang sepatu proporsional dengan jumlah personel yang ada? Dan apakah spesifikasi sepatu yang dibeli sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan — atau ia dirancang untuk memenuhi spesifikasi merk tertentu dengan harga premium?

D. Sertifikasi Halal: 4.000 Pekerjaan dengan Nilai Rp1,417 Miliar

Sertifikasi halal adalah kebutuhan yang sah dan bahkan wajib dalam program makan bergizi yang melayani populasi mayoritas Muslim. Seluruh dapur dan mitra SPPG yang menyiapkan makanan memerlukan sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) atau MUI.

Yang bermasalah, menurut laporan ICW kepada KPK sebelum penetapan tersangka, adalah potensi kerugian yang sangat tidak proporsional: kontrak Rp1,417 miliar untuk 4.000 pekerjaan sertifikasi. Ini berarti biaya per sertifikasi sekitar Rp354.250. Biaya resmi sertifikasi halal BPJPH untuk usaha mikro-kecil berkisar Rp300.000–Rp500.000, sementara untuk usaha menengah-besar bisa mencapai beberapa juta rupiah. Dari nilai kontrak itu sendiri, angkanya tampak tidak terlalu jauh dari wajar.

Namun ICW mengklaim ada potensi kerugian Rp49,5 miliar dari skema ini — angka yang jauh melampaui nilai kontrak Rp1,417 miliar. Ini menyiratkan bahwa masalahnya bukan hanya pada kontrak sertifikasi itu sendiri, melainkan pada dampak turunannya: apakah sertifikasi yang dilakukan memenuhi standar yang diperlukan, ataukah sertifikasi palsu atau tidak memadai menyebabkan makanan yang disajikan tidak layak — dengan konsekuensi biaya perbaikan dan ganti rugi yang jauh lebih besar?

IV. MODUS-MODUS KORUPSI YANG SERING MUNCUL DALAM PENGADAAN

Kasus MBG bukan anomali dalam sejarah panjang korupsi pengadaan Indonesia. Ia adalah contoh terbaru dari sebuah pola yang sudah sangat dikenal oleh para investigator, auditor, dan pengacara antikorupsi. Ada enam modus yang paling sering muncul, dan sebagian besar di antaranya tampak relevan dengan temuan dalam kasus ini.

1. Mark-Up Harga (Price Inflation)

Modus paling klasik: barang atau jasa dibeli dengan harga di atas nilai pasar yang wajar. Selisih antara harga yang dibayarkan negara dan harga pasar yang wajar adalah nilai korupsinya. Dalam kasus MBG, motor listrik dengan harga Rp45,9 juta per unit — jika harga pasarnya Rp20 juta — mengindikasikan mark-up Rp25,9 juta per unit atau total Rp565 miliar hanya dari satu item. Audit forensik yang membandingkan harga kontrak dengan harga e-katalog LKPP atau survei pasar independen adalah cara standar membuktikan modus ini.

2. Pengadaan Fiktif (Ghost Procurement)

Barang tercatat dibeli dalam dokumen, namun tidak pernah ada secara fisik. Pembayaran dilakukan, berita acara penerimaan barang ditandatangani, namun gudang tetap kosong. Ini adalah modus yang paling sulit dideteksi dari dalam karena seluruh dokumen tampak sah. Buktinya biasanya ditemukan melalui pemeriksaan fisik silang — apakah 5.400 TV itu benar-benar ada di 5.400 SPPG? Tim penyidik yang bepergian ke lapangan untuk memverifikasi keberadaan fisik barang adalah cara paling meyakinkan untuk membuktikan atau membantah modus ini.

3. Volume Fiktif (Inflated Quantities)

Barang benar-benar ada dan benar-benar dibeli, namun jumlahnya digelembungkan dalam dokumen. Dari 32.000 pasang sepatu yang tercatat, mungkin hanya 20.000 yang benar-benar ada. Dari 21.801 motor, mungkin hanya 15.000 yang bisa diverifikasi. Perbedaan antara jumlah yang tercatat dan jumlah yang ada secara fisik adalah nilai korupsi dari modus ini.

4. Spesifikasi Dikondisikan (Spec Rigging)

Kerangka Acuan Kerja dibuat dengan spesifikasi yang sangat spesifik sehingga hanya satu atau beberapa vendor tertentu yang bisa memenuhinya. Ini menghilangkan kompetisi yang seharusnya ada dan memungkinkan vendor pilihan memenangkan tender dengan harga yang tidak kompetitif. Tanda-tandanya dalam KAK: spesifikasi yang sangat teknis dan sangat spesifik untuk merek tertentu, atau persyaratan yang tidak relevan dengan fungsi barang namun secara kebetulan sesuai dengan produk yang akan dimenangkan.

5. Vendor Titipan (Front Company)

Perusahaan pemenang tender adalah perusahaan yang tampak independen namun sesungguhnya dikendalikan atau dimiliki oleh pejabat yang berwenang, keluarganya, atau rekanan yang membagi keuntungan. Dalam kasus MBG, yayasan terafiliasi yang disebutkan Kejagung adalah varian dari modus ini yang menggunakan yayasan, bukan perusahaan komersial, sebagai kendaraan.

6. Conflict of Interest yang Disembunyikan

Pejabat yang memiliki wewenang pengadaan memiliki kepentingan pribadi dalam pemilihan vendor atau barang tertentu, namun tidak mengungkapkan kepentingan itu dan tidak mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan. Ini adalah pelanggaran yang dalam banyak kasus berdiri sendiri sebagai tindak pidana korupsi melalui unsur ‘penyalahgunaan kewenangan’ dalam Pasal 604 KUHP 2023.

V. DARI KACAMATA HUKUM: KAPAN PENGADAAN JANGGAL MENJADI TINDAK PIDANA?

Ada pertanyaan yang sering membingungkan publik: apakah setiap pengadaan yang tampak tidak masuk akal otomatis merupakan tindak pidana korupsi? Jawabannya: tidak. Pemborosan anggaran dan korupsi adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya tidak dapat diterima.

Pemborosan anggaran — misalnya membeli TV 75 inci padahal TV 40 inci sudah cukup — adalah pelanggaran prinsip efisiensi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme audit dan pertanggungjawaban administratif. Ia bisa menghasilkan rekomendasi BPK, sanksi disiplin PNS, atau tuntutan ganti rugi administratif. Namun ia belum tentu tindak pidana korupsi.

Sebuah pengadaan menjadi tindak pidana korupsi ketika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 603 atau 604 KUHP 2023:

Pasal 603 KUHP 2023 — Teks Lengkap

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 KUHP 2023 — Teks Lengkap

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Apa yang mengubah pemborosan menjadi korupsi? Ada tiga elemen kunci yang harus ada: pertama, unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan — bukan sekadar keputusan yang buruk, tetapi keputusan yang bertentangan dengan norma yang berlaku; kedua, adanya tujuan menguntungkan pihak tertentu — baik diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan ketiga, adanya kerugian negara yang aktual dan terukur.

Dalam konteks pengadaan MBG, pertanyaannya adalah: apakah mark-up harga yang diduga terjadi dilakukan karena ada pejabat yang mendapat keuntungan dari selisih itu? Jika ya — dan jika dapat dibuktikan — maka ia melampaui batas pemborosan dan memasuki wilayah tindak pidana.

Jenis Pelanggaran	Instrumen Penindakan	Sanksi
Pemborosan (tidak efisien)	Audit BPK; teguran Inspektorat	Rekomendasi BPK; ganti rugi administratif
Pelanggaran prosedur pengadaan	Audit BPK; APIP; KPPU jika ada persekongkolan tender	Sanksi disiplin; tuntutan ganti rugi; denda KPPU
Korupsi (mark-up + niat memperkaya pihak tertentu)	KPK; Kejagung; Kepolisian	Pidana penjara 1–20 tahun; denda; uang pengganti; perampasan aset
Pencucian uang (TPPU) jika ada pergerakan dana terstruktur	KPK + PPATK; Kejagung	Pidana terpisah berdasarkan UU 8/2010

VI. APA KATA AUDITOR DAN AHLI PENGADAAN?

Perspektif Auditor Forensik

Seorang auditor forensik yang menghadapi pengadaan seperti ini akan langsung mengidentifikasi beberapa ‘bendera merah’ (red flags) yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Pertama, ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dan tujuan program adalah red flag utama — bukan bukti korupsi dengan sendirinya, tetapi sinyal bahwa diperlukan pemeriksaan lebih dalam. Kedua, harga per unit yang berada di atas kisaran pasar yang wajar adalah red flag kedua yang akan memicu prosedur pembandingan harga (price benchmarking). Ketiga, kuantitas yang tampak tidak proporsional dengan kebutuhan program yang teridentifikasi pada saat pengadaan.

Metodologi standar audit forensik dalam kasus seperti ini: (1) price benchmarking — membandingkan harga kontrak dengan harga e-katalog LKPP, harga pasar yang dipublikasikan, dan harga yang dibayarkan dalam kontrak serupa oleh instansi lain; (2) physical verification — memverifikasi keberadaan fisik barang di lokasi yang seharusnya; (3) tracing — menelusuri aliran dana dari kas negara ke vendor hingga ke pemilik akhir vendor; (4) cross-referencing — mencocokkan dokumen pengadaan dengan dokumen penerimaan barang dan laporan penggunaan.

Perspektif Ahli Pengadaan Barang/Jasa

Seorang ahli pengadaan berpengalaman akan menyoroti konsep ‘kebutuhan nyata’ (actual necessity) sebagai batu uji pertama. Proses pengadaan yang sehat dimulai dari analisis kebutuhan yang menyeluruh: berapa unit yang dibutuhkan, di mana kebutuhannya, dan kapan diperlukannya. Baru setelah needs assessment selesai, anggaran disiapkan dan proses pengadaan dimulai.

Yang perlu diselidiki dalam kasus MBG: apakah needs assessment untuk 21.801 motor listrik, 5.400 TV, dan 32.000 pasang sepatu dilakukan sebelum anggaran disiapkan? Apakah ada dokumen yang mendukung kebutuhan itu? Atau justru sebaliknya — anggaran disiapkan lebih dulu, dan needs assessment kemudian dibuat untuk membenarkan angka yang sudah ditetapkan? Pola yang terakhir adalah tanda khas dari pengadaan yang dikondisikan.

Perspektif Ahli Hukum Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum pidana, batas antara pengadaan yang buruk dan korupsi terletak pada tiga hal: niat (mens rea), kepentingan (conflict of interest), dan aliran manfaat. Pengadaan yang buruk tanpa niat jahat, tanpa conflict of interest, dan tanpa aliran manfaat ke pihak tertentu adalah pelanggaran administratif. Pengadaan yang buruk dengan salah satu atau ketiga elemen itu adalah korupsi. Dalam kasus MBG, Kejagung mengklaim ketiga elemen itu ada — itulah dasar penetapan tersangka. Namun klaim itu masih harus dibuktikan di pengadilan.

VII. BAGAIMANA NEGARA LAIN MENCEGAH PENGADAAN YANG JANGGAL?

Negara	Instrumen	Mekanisme Kunci	Efektivitas untuk MBG Indonesia
Korea Selatan	KONEPS e-procurement	Semua harga kontrak publik dan real-time; pembanding otomatis dengan harga pasar	Jika Indonesia punya sistem serupa, mark-up Rp25 juta/motor akan terdeteksi otomatis dalam hitungan menit
Singapura	GeBIZ + CPIB	Pengadaan digital terpusat; CPIB menyelidiki vendor yang terindikasi fraud	Transparency database + lembaga antikorupsi yang independen dan konsisten
Inggris	National Audit Office (NAO)	Audit value for money independen; laporan publik tentang setiap pengadaan besar	NAO bisa memerintahkan penghentian kontrak yang tidak memenuhi value for money
Amerika Serikat	GAO + IG Federal	Government Accountability Office + Inspector General di setiap kementerian; audit independen dari anggaran program sosial	Pelapor (whistleblower) dilindungi dan diberi insentif finansial untuk melaporkan fraud
Indonesia (kondisi saat ini)	BPK + LKPP + APIP	E-katalog ada namun tidak wajib untuk semua pengadaan; audit BPK post-mortem bukan real-time	Gap utama: tidak ada mekanisme deteksi dini yang efektif dan tidak ada perlindungan whistleblower yang kuat

VIII. TANYA JAWAB: 20 PERTANYAAN PUBLIK DAN JAWABANNYA

Q1: Apakah membeli barang yang tidak relevan otomatis korupsi?

Tidak otomatis. Pembelian barang yang tampak tidak relevan adalah red flag — sinyal bahwa diperlukan pemeriksaan lebih lanjut — bukan bukti korupsi dengan sendirinya. Untuk menjadi korupsi, harus ada bukti bahwa: pembelian itu dilakukan secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangan; ada tujuan menguntungkan pihak tertentu; dan ada kerugian negara yang aktual dan terukur. Jika pembelian TV 75 inci didasarkan pada keputusan yang prosedurnya sah, harganya wajar, dan tidak ada yang menerima keuntungan dari pemilihan vendor itu, maka ia mungkin adalah pemborosan yang buruk — namun bukan korupsi.

Q2: Apa perbedaan antara pemborosan anggaran dan korupsi?

Pemborosan adalah penggunaan anggaran yang tidak efisien atau tidak efektif — uang digunakan, namun tidak memberikan manfaat yang sepadan. Korupsi adalah penggunaan anggaran untuk memperkaya pihak tertentu melalui cara yang melanggar hukum. Seorang pejabat yang membeli TV 75 inci karena ia memang ingin yang terbaik untuk kantornya, dengan harga yang wajar dan proses yang benar, melakukan pemborosan. Seorang pejabat yang membeli TV 75 inci dengan harga yang di-mark-up dua kali lipat dari harga wajar, dengan vendor yang terafilasi dengannya, melakukan korupsi.

Q3: Apa itu mark-up harga?

Mark-up harga adalah praktik menetapkan harga pembelian dalam kontrak pemerintah di atas harga pasar yang wajar. Selisih antara harga yang dibayarkan negara dan harga wajar adalah nilai mark-up. Dalam korupsi pengadaan, mark-up biasanya disengaja: kontraktor menawarkan harga yang dinaikkan, dan pejabat menyetujuinya karena akan mendapat bagian dari selisih tersebut. Cara membuktikannya: membandingkan harga kontrak dengan harga e-katalog LKPP, harga pasar yang dipublikasikan, atau harga yang dibayarkan oleh instansi lain untuk barang serupa dalam periode yang sama.

Q4: Apakah harga mahal otomatis berarti korupsi?

Tidak. Harga yang mahal bisa memiliki justifikasi teknis yang sah: spesifikasi yang lebih tinggi, kondisi pengiriman yang sulit, garansi yang lebih panjang, atau kualitas yang lebih baik. Yang harus diuji adalah apakah harga yang mahal itu sebanding dengan nilai yang diterima. Jika motor listrik yang dibeli memiliki spesifikasi yang benar-benar membenarkan harga Rp45 juta — misalnya motor kargo dengan kapasitas angkut yang sangat tinggi dan jangkauan baterai untuk daerah terpencil — harga itu mungkin wajar. Jika spesifikasinya setara dengan motor listrik komersial biasa yang dijual Rp20 juta, maka ada pertanyaan yang harus dijawab.

Q5: Apakah perusahaan swasta (vendor) yang menjual barang dengan harga mahal bisa dipidana?

Ya, dalam kondisi tertentu. Jika vendor secara aktif terlibat dalam skema mark-up — misalnya dengan mengajukan penawaran palsu atau memberikan kickback kepada pejabat yang menyetujui harga yang dinaikkan — vendor dapat dijerat sebagai turut serta (mededader) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Selain itu, jika perusahaan vendor adalah korporasi yang secara institusional terlibat dalam korupsi — bukan hanya pengurus individualnya — pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 20 KUHP 2023 dapat diterapkan.

Q6: Bagaimana auditor membuktikan pengadaan fiktif?

Pembuktian pengadaan fiktif melibatkan beberapa metode secara bersamaan. Pertama, pemeriksaan fisik silang: tim penyidik atau auditor mengunjungi lokasi yang seharusnya menerima barang untuk memverifikasi keberadaan fisiknya. Apakah 5.400 TV itu benar-benar ada di 5.400 SPPG? Kedua, rekonsiliasi dokumen: membandingkan berita acara penerimaan barang dengan faktur pembelian, catatan inventaris, dan laporan keuangan untuk mendeteksi ketidakkonsistenan. Ketiga, konfirmasi pihak ketiga: menghubungi langsung pengelola SPPG di daerah untuk mengkonfirmasi apakah mereka benar-benar menerima barang yang tercatat.

Q7: Apa hak masyarakat untuk mengawasi APBN?

Masyarakat memiliki hak konstitusional dan legal yang sangat kuat untuk mengawasi penggunaan APBN. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga untuk meminta dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran yang menggunakan uang publik, kecuali informasi yang dikecualikan secara spesifik oleh undang-undang. Secara praktis: masyarakat dapat meminta dokumen kontrak pengadaan melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di setiap instansi pemerintah, termasuk BGN. Jika permintaan ditolak tanpa alasan yang sah, masyarakat dapat mengajukan banding ke Komisi Informasi Publik.

Q8: Apa itu ‘mission creep’ dalam pengadaan?

Mission creep adalah fenomena ketika sebuah program perlahan-lahan memperluas cakupan kegiatannya melampaui tujuan awalnya, seringkali tanpa otoritas atau anggaran yang dirancang untuk tujuan baru itu. Dalam konteks program makan siang, mission creep terjadi ketika pengadaan mulai mencakup barang-barang yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan program — seperti sepatu, TV, atau kendaraan mewah — dengan justifikasi yang semakin jauh dari tujuan inti. Mission creep bisa terjadi karena niat baik (program ingin lebih komprehensif) atau karena niat buruk (membuka celah pengadaan baru yang lebih mudah dimanipulasi). Dalam kasus korupsi, mission creep yang disengaja adalah salah satu cara paling efektif untuk memperluas anggaran yang bisa diselewengkan.

Q9: Siapa yang bertanggung jawab jika pengadaan terbukti merugikan negara?

Tanggung jawab bergantung pada peran masing-masing pihak. Pejabat yang menandatangani kontrak dan menyetujui pembayaran bertanggung jawab sebagai pejabat pembuat komitmen — ia bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran dan keabsahan pengeluaran. Pejabat yang mengintervensi proses pengadaan untuk menguntungkan pihak tertentu bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan. Vendor yang mengajukan harga yang di-mark-up bertanggung jawab sebagai turut serta dalam korupsi. Dan atasan yang mengetahui namun membiarkan penyimpangan bertanggung jawab pula, bergantung pada tingkat pengetahuan dan kapasitas intervensinya.

Q10: Apakah barang yang dibeli bisa dirampas negara?

Ya. Pasal 18 UU Tipikor — yang masih berlaku di samping KUHP 2023 untuk aspek-aspek yang tidak diatur KUHP — memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Motor listrik, tablet, dan TV yang terbukti dibeli dari uang korupsi dapat dirampas oleh negara. Selain itu, jika barang-barang itu belum sempat diserahkan ke program atau sudah disimpan di gudang tertentu, penyitaan sebagai barang bukti sudah dapat dilakukan sejak tahap penyidikan.

Q11: Bisakah masyarakat mengecek apakah SPPG di daerahnya benar-benar memiliki barang-barang yang tercatat?

Secara prinsip, ya. Informasi tentang aset yang dimiliki SPPG termasuk dalam informasi pengelolaan keuangan negara yang terbuka untuk publik. Masyarakat dapat mengunjungi SPPG terdekat dan secara langsung memverifikasi apakah TV, tablet, atau motor listrik yang tercatat dalam pengadaan benar-benar ada di sana. Jika tidak ada, dan jika pembayaran sudah dilakukan, itu adalah indikasi pengadaan fiktif yang layak dilaporkan ke Inspektorat Daerah, KPK, atau Kejagung.

Q12: Apa itu e-katalog LKPP dan bagaimana ia bisa mencegah mark-up?

E-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah sistem belanja online yang berisi daftar harga barang dan jasa yang sudah dinegosiasikan oleh LKPP dengan vendor terpilih. Ketika pengadaan dilakukan melalui e-katalog, harga yang dibayarkan sudah terstandarisasi dan transparan — tidak ada ruang untuk negosiasi harga yang menghasilkan mark-up. Salah satu celah dalam kasus MBG: jika barang-barang yang bermasalah tidak dibeli melalui e-katalog namun melalui pengadaan langsung atau tender terbuka, harga jadi lebih mudah dimanipulasi. Perpres 46/2025 mewajibkan e-purchasing via e-katalog untuk barang yang tersedia — namun implementasinya belum sempurna.

Q13: Apakah KPK juga ikut menangani kasus ini, atau hanya Kejagung?

Berdasarkan informasi yang tersedia, kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus). KPK memiliki kewenangan paralel untuk menangani korupsi, namun tidak ada konfirmasi bahwa KPK sedang atau akan mengambil alih perkara ini. Yang tercatat adalah bahwa ICW sebelumnya sudah melaporkan dugaan korupsi sertifikasi halal MBG ke KPK — laporan itu mungkin menjadi salah satu input yang digunakan baik oleh KPK maupun Kejagung dalam penyelidikan mereka.

Q14: Apakah tersangka bisa mendapat pembebasan bersyarat atau remisi yang besar?

Terpidana korupsi tunduk pada peraturan yang memperketat remisi dan pembebasan bersyarat. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mensyaratkan terpidana korupsi untuk menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti sebelum mendapat pembebasan bersyarat. Dalam praktik, syarat ini sering tidak diterapkan secara konsisten — namun adanya syarat itu adalah jaminan hukum bahwa terpidana korupsi tidak bisa dengan mudah mendapat keringanan yang sama dengan terpidana kejahatan biasa.

Q15: Apa yang bisa dilakukan guru dan orang tua untuk memantau program MBG di sekolah?

Ada empat hal konkret. Pertama, catat standar kualitas yang dijanjikan program — kandungan gizi per porsi, jenis makanan yang harus ada, dan frekuensi distribusi — dan bandingkan dengan yang diterima secara aktual. Kedua, dokumentasikan dengan foto jika ada ketidaksesuaian yang konsisten. Ketiga, laporkan ke kepala sekolah dan minta penjelasan resmi. Keempat, jika ketidaksesuaian berlanjut dan penjelasan tidak memuaskan, laporkan ke PPID BGN (untuk mendapat informasi tentang standar resmi) dan ke lembaga pengawasan seperti Ombudsman Republik Indonesia atau ICW.

Q16: Apakah nama-nama vendor yang memenangkan kontrak pengadaan ini bisa diakses publik?

Semestinya ya. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP, pengumuman pemenang tender adalah informasi publik yang wajib dipublikasikan melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan website resmi instansi. Namun dalam praktik, tidak semua pengadaan di lembaga baru seperti BGN sudah sepenuhnya transparan. Masyarakat dapat meminta informasi ini melalui mekanisme PPID BGN berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Q17: Berapa kerugian negara aktual yang sudah ditetapkan dalam kasus ini?

Berdasarkan informasi yang tersedia per 7 Juni 2026, angka kerugian negara aktual yang ditetapkan secara resmi oleh BPK atau lembaga audit yang berwenang belum dipublikasikan. Proses audit kerugian negara biasanya berlangsung beberapa bulan setelah penetapan tersangka. Yang sudah diklaim oleh jaksa adalah bahwa insentif miliaran rupiah per hari mengalir ke yayasan terafiliasi, dan ada pengadaan senilai sekitar Rp1 triliun untuk motor listrik serta ratusan miliar untuk barang-barang lainnya. Angka final kerugian negara akan ditetapkan melalui proses audit resmi.

Q18: Bisakah program MBG diperbaiki sambil perkara hukum berjalan?

Tidak hanya bisa — ini adalah keharusan. Perkara hukum terhadap tiga tersangka tidak menghentikan program yang melayani jutaan anak. Yang perlu dilakukan paralel: pertama, audit menyeluruh terhadap seluruh mitra SPPG untuk mengidentifikasi mana yang terafiliasi dengan tersangka dan mana yang legitimate; kedua, penguatan sistem pengawasan dengan melibatkan auditor independen yang tidak berada dalam rantai komando BGN; ketiga, digitalisasi seluruh rantai pengadaan dan distribusi sehingga tidak ada lagi celah untuk manipulasi; keempat, penerbitan laporan transparansi publik bulanan tentang penggunaan anggaran MBG.

Q19: Apakah ada perkara korupsi serupa di program sosial lain sebelumnya?

Ya. Korupsi dalam program sosial bukan fenomena baru Indonesia. Korupsi bansos COVID-19 (2020–2021) menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dengan vonis 12 tahun. Korupsi pengadaan Kartu Prakerja sempat menjadi sorotan meskipun tidak berujung pada dakwaan yang serupa. Korupsi dana PKH dan BPNT di berbagai daerah terus terjadi dari tahun ke tahun. Yang berbeda dari kasus MBG adalah skalanya — Rp268 triliun — yang menjadikannya program sosial terbesar yang pernah ada dan karena itu potensi korupsinya pun paling besar.

Q20: Jika semua tuduhan terbukti, berapa vonis yang realistis untuk ketiga tersangka?

Berdasarkan Pasal 603 dan 604 KUHP 2023, ancaman pidana adalah 1–20 tahun penjara atau seumur hidup untuk kasus terberat. Berdasarkan pola vonis dalam kasus korupsi program sosial berskala besar sebelumnya, dan dengan mempertimbangkan skala dugaan korupsi yang menyangkut program senilai Rp268 triliun, rentang vonis yang realistis jika semua terbukti adalah 10–15 tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti yang setara dengan kerugian negara aktual. Jaksa kemungkinan akan menuntut lebih tinggi dari itu. Namun vonis final bergantung pada kekuatan pembuktian, yang pada akhirnya adalah kewenangan penuh hakim.

IX. KETIKA DAPUR NEGARA DIPENUHI BARANG YANG TIDAK MEMASAK APA-APA

Program makan bergizi seharusnya dimulai dari dapur, bukan dari ruang pamer elektronik. Ia seharusnya dimulai dari pertanyaan yang paling mendasar: apa yang dibutuhkan seorang anak usia sekolah untuk tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan berkembang menjadi generasi yang Indonesia impikan?

Jawabannya sudah diketahui oleh ahli gizi mana pun sejak lama: protein yang cukup, karbohidrat yang tepat, lemak yang sehat, vitamin dan mineral yang memadai, dan air yang bersih. Tidak ada dalam daftar itu yang membutuhkan motor listrik seharga Rp45 juta. Tidak ada yang membutuhkan televisi berukuran hampir dua meter. Tidak ada yang membutuhkan sepatu yang jumlahnya melebihi staf yang ada.

Anak-anak tidak memakan televisi. Mereka tidak mengunyah spesifikasi teknis. Mereka tidak tumbuh lebih tinggi karena resolusi gambar yang lebih tajam atau motor listrik yang lebih canggih di garasi SPPG. Mereka tumbuh karena nasi yang cukup, lauk yang bergizi, dan susu yang sampai ke gelas mereka setiap pagi.

Itulah standar sesungguhnya dari program ini. Dan itulah standar yang harus digunakan untuk menilai setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran Rp268 triliun itu: apakah ia berkontribusi pada nasi, lauk, dan susu yang sampai ke piring anak — ataukah ia berkontribusi pada sesuatu yang lain?

X. PENUTUP: IKUTI SAJA DAFTAR BELANJANYA ‘Follow the money’

Dalam setiap perkara korupsi, penyidik biasanya mengikuti jejak uang. Follow the money — begitu doktrin investigasi yang paling dikenal. Dalam kasus MBG, mungkin ada pertanyaan yang lebih sederhana dan lebih langsung: ikuti saja daftar belanjanya.

Sebab ketika sebuah program yang dirancang untuk mengisi piring anak-anak tiba-tiba dipenuhi motor listrik senilai Rp1 triliun, ribuan televisi layar raksasa, dan puluhan ribu pasang sepatu, publik berhak bertanya dengan keras: apakah negara sedang memberi makan generasi masa depan, atau justru sedang memberi makan sesuatu yang lain?

Pertanyaan itu tidak memerlukan sebuah pengadilan untuk dijawab. Ia hanya memerlukan kejujuran — dari negara, dari pengelola program, dan dari kita semua yang ikut membiayainya.

Program makan bergizi gratis adalah janji negara kepada anak-anaknya. Setiap rupiah dari Rp268 triliun itu adalah milik anak-anak yang belum bisa membela dirinya sendiri. Ketika rupiah itu berubah menjadi motor listrik yang tidak mendistribusikan makanan, televisi yang tidak mengisi piring, dan sepatu yang tidak menapak jalan menuju sekolah — yang dilanggar bukan hanya hukum. Yang dilanggar adalah janji.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

‘Mission Creep’ dalam pengadaan? Siapa yang Memesan Ini untuk Program Makan Siang Anak? 21.801 Motor Listrik, 5.400 TV 75 Inci, 32.000 Pasang Sepatu