Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi)

I. MILIARAN PER HARI: ANGKA YANG SEHARUSNYA MEMICU ALARM SEJAK LAMA

Ada satu frasa dalam pengumuman Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 yang seharusnya membuat kita berhenti dan bertanya lebih dalam: ‘yayasan terafiliasi menerima insentif miliaran rupiah setiap hari.’ Bukan per bulan. Bukan per proyek. Per hari.

Pikirkan apa artinya itu. Jika satu miliar rupiah per hari dialirkan ke yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan tersangka, dan program MBG berjalan sepanjang tahun, maka dalam satu tahun saja aliran itu sudah melampaui tiga ratus enam puluh miliar rupiah. Dalam konteks anggaran Rp85 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026, mungkin itu tampak seperti angka kecil secara proporsional. Namun dalam konteks apa artinya bagi anak-anak yang seharusnya menerima manfaat program tersebut, angka itu sangat besar.

Artikel kedua dalam seri ini mengupas lebih dalam mekanisme yang memungkinkan penyelewengan itu terjadi: bagaimana yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat bisa menjadi mitra SPPG, bagaimana Kerangka Acuan Kerja bisa dimanipulasi dari dalam, dan bagaimana seluruh konstruksi ini terhubung dengan ketiga tersangka yang kini ditahan. Kami juga menghadirkan teks lengkap pasal-pasal yang dijerat, serta tanya jawab hukum untuk menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan publik.

Modus korupsi MBG bukan modus baru. Ia adalah formula lama yang diulang dalam program baru: ciptakan titik distribusi yang dikontrol, isi titik itu dengan entitas terafiliasi, kondisikan persyaratan agar entitas itu lolos seleksi, lalu alirkan keuntungan ke atas. Yang baru hanya labelnya: kali ini berlabel ‘program gizi untuk anak bangsa.’

II. TEKS LENGKAP PASAL-PASAL YANG DIJERAT

Sebelum membedah modus operandi, penting untuk memahami secara tepat norma hukum yang diduga dilanggar. Kejagung menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Inilah teks lengkapnya:

Pasal 603 KUHP 2023 — Tindak Pidana Korupsi (Pengganti Pasal 2 UU Tipikor)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604 KUHP 2023 — Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat (Pengganti Pasal 3 UU Tipikor)

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 20 KUHP 2023 — Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

(1) Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Korporasi, tuntutan pidana dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Jika tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (3) Pengurus yang mewakili Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwakili oleh orang lain. (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus Korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (5) Jika tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi dan/atau pengurus, kepada mereka masing-masing dapat dijatuhkan pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk melengkapi konteks, berikut juga teks pasal UU Tipikor lama yang masih relevan untuk perkara yang melibatkan gratifikasi dan suap, sebagai referensi bandingan:

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 (UU Tipikor) — sebagai pembanding Pasal 603 KUHP

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 UU Tipikor — sebagai pembanding Pasal 604 KUHP

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 huruf (e) UU Tipikor — Gratifikasi yang Dianggap Suap

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Perbedaan Kritis

KUHP 2023 vs. UU Tipikor lama: dua perbedaan paling signifikan. Pertama, ancaman minimum Pasal 603 KUHP adalah 2 tahun (vs. 4 tahun di Pasal 2 UU Tipikor) — ini artinya ruang untuk vonis lebih ringan menjadi lebih lebar. Kedua, frasa ‘dapat merugikan’ sudah tidak ada di KUHP 2023 (selaras Putusan MK 25/2016): kerugian negara harus aktual dan terukur, bukan sekadar potensi. Implikasi untuk perkara ini: jaksa harus membuktikan angka kerugian yang nyata, bukan hanya konstruksi modus.

III. ANATOMI MODUS: TIGA LAPIS PENYELEWENGAN

Kejagung mengidentifikasi modus korupsi MBG/BGN dalam tiga lapisan yang saling terhubung dan saling menguatkan. Memahami ketiganya secara terpisah sama pentingnya dengan memahami bagaimana ketiganya bekerja sebagai satu sistem yang koheren.

Lapis Pertama: Penunjukan Yayasan Terafiliasi sebagai Mitra SPPG

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit operasional terdepan program MBG: entitas yang bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Secara normatif, mitra SPPG harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan BGN — mencakup kapasitas produksi, standar keamanan pangan, sertifikasi yang diperlukan, dan rekam jejak yang dapat diverifikasi.

Namun menurut Kejagung, dalam kasus ini tersangka menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan diri mereka sendiri atau orang-orang terdekat mereka sebagai mitra SPPG — yayasan yang menurut Kejagung tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG. Ini adalah modus korupsi pengadaan yang paling klasik dalam buku teks: syarat direkayasa atau diabaikan agar entitas yang diinginkan bisa lolos, bukan entitas yang paling kompeten.

Yang membuat modus ini sangat efektif adalah bahwa ia tersembunyi di balik legalitas formal. Yayasan-yayasan itu mungkin terdaftar secara sah, memiliki akta notaris, dan memiliki dokumen administrasi yang tampak lengkap. Yang kurang adalah kapasitas riil dan independensi dari tersangka. Dan itu adalah sesuatu yang sulit terdeteksi jika yang memeriksa adalah bawahan dari tersangka itu sendiri.

Pola yang Berulang

Penunjukan entitas terafiliasi sebagai mitra dalam program pemerintah bukan modus baru. ICW mencatat pola serupa dalam korupsi pengadaan alat kesehatan, bansos COVID-19, dan berbagai program sosial lainnya. Yang berbeda dalam kasus MBG adalah skalanya: program yang melayani jutaan anak di seluruh Indonesia, dengan ribuan titik SPPG yang masing-masing menghasilkan insentif. Ketika setiap titik mengalirkan sebagian keuntungannya ke atas, agregasinya menjadi angka yang sangat besar.

Lapis Kedua: Intervensi terhadap PPK dan Manipulasi KAK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab secara hukum atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Ia adalah garda terdepan integritas pengadaan — orang yang seharusnya menolak pengadaan yang tidak sesuai prosedur.

Dalam kasus ini, Kejagung menduga bahwa tersangka mengintervensi PPK sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) — dokumen yang menjadi dasar kontrak dan spesifikasi pengadaan — tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan terjadi mark-up harga. Dalam bahasa praktisi hukum pengadaan, ini adalah “kondisioning KAK”: spesifikasi dirancang bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan program, melainkan berdasarkan apa yang bisa dijustifikasi untuk pengadaan yang sudah diinginkan.

Intervensi terhadap PPK adalah titik yang paling kritis dalam skema ini karena PPK memiliki tanda tangan. Setiap kontrak yang diteken PPK adalah instrumen hukum yang sah secara formal. Ketika PPK diintervensi untuk menandatangani kontrak yang mark-up-nya sudah dikondisikan, seluruh rantai administrasi menjadi terlihat sah — padahal di baliknya ada keputusan yang dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu.

Dari sudut pandang pembuktian, ini adalah titik yang paling berharga bagi jaksa: jika ada bukti komunikasi antara tersangka dan PPK tentang isi KAK atau penunjukan mitra — dalam bentuk pesan, email, atau kesaksian PPK itu sendiri — maka unsur ‘intervensi’ dapat dibuktikan secara langsung. Itulah mengapa penggeledahan terhadap laptop dan HP tersangka, serta dokumen fisik dari Kantor BGN dan enam rumah tersangka, menjadi sangat penting dalam tahap penyidikan ini.

Lapis Ketiga: Aliran Insentif Miliaran Rupiah Per Hari

Lapisan ketiga adalah hasil dari kedua lapisan sebelumnya: yayasan terafiliasi yang sudah ditunjuk sebagai mitra SPPG, dengan KAK yang sudah dikondisikan agar menguntungkan mereka, kemudian menerima insentif dari pengelolaan SPPG dalam jumlah yang — menurut Kejagung — mencapai miliaran rupiah setiap hari.

Mekanisme ini bekerja dengan logika yang sederhana: yayasan mitra SPPG mendapat bayaran dari program berdasarkan jumlah porsi makanan yang mereka sediakan. Jika harga per porsi sudah di-mark-up dari awal melalui manipulasi KAK, maka setiap porsi yang dibayarkan negara mengandung selisih keuntungan yang mengalir ke yayasan. Di skala program yang melayani jutaan anak, selisih sekecil ribuan rupiah per porsi sudah cukup untuk menghasilkan miliaran rupiah per hari secara agregat.

Lapis	Mekanisme dan Titik Pembuktian bagi Jaksa
I — Penunjukan Yayasan Terafiliasi	Jaksa perlu membuktikan: (a) afiliasi antara yayasan dan tersangka — kepemilikan, kepengurusan, atau hubungan keluarga; (b) yayasan tidak memenuhi syarat normatif sebagai mitra SPPG; (c) proses seleksi diabaikan atau dikondisikan. Barang bukti: akta yayasan, dokumen seleksi, kesaksian staf BGN.
II — Intervensi PPK & Mark-up KAK	Jaksa perlu membuktikan: (a) komunikasi antara tersangka dan PPK tentang isi KAK atau mitra; (b) perbandingan antara harga yang tercantum di KAK dengan harga pasar yang wajar; (c) ketidaksesuaian spesifikasi dengan kebutuhan riil program. Barang bukti: laptop, HP, email, KAK asli vs. harga e-katalog.
III — Aliran Insentif Harian	Jaksa perlu membuktikan: (a) besaran insentif yang diterima yayasan terafiliasi; (b) selisih antara insentif yang diterima dengan biaya riil yang dikeluarkan yayasan (actual profit); (c) aliran uang dari yayasan ke tersangka atau pihak yang terasosiasi. Barang bukti: rekening koran yayasan, TPPU jika ada, dokumen keuangan BGN.

IV. MOTOR LISTRIK, TABLET, TV 75 INCI, DAN SEPATU: MEMBEDAH PENGADAAN YANG TIDAK MASUK AKAL

Di samping tiga lapis modus inti, Kejagung juga menemukan pengadaan barang yang nilainya sangat besar namun relevansinya dengan program makan siang anak-anak sangat dipertanyakan. Berikut daftar lengkap barang yang teridentifikasi:

Jenis Barang	Jumlah / Nilai	Analisis Relevansi dan Dugaan
Motor listrik	21.801 unit ≈ Rp1 triliun	Secara formal dapat dijustifikasi sebagai kendaraan distribusi makanan. Namun nilai Rp1 triliun untuk 21.801 unit berarti harga per unit sekitar Rp45,9 juta — jauh di atas harga motor listrik komersial standar yang berkisar Rp15–25 juta. Selisih ini adalah potensi mark-up yang perlu diverifikasi oleh auditor.
Tablet	≈31.994 unit	Dapat dijustifikasi sebagai alat administrasi digital untuk pengelola SPPG. Namun kuantitas 32 ribu unit untuk program yang pada 2025 masih dalam fase roll-out adalah angka yang sangat besar. Spesifikasi dan harga per unit perlu dikomparasikan dengan e-katalog LKPP.
Televisi 75 inci	5.400 unit	Televisi 75 inci adalah perangkat premium dengan harga minimal Rp10–15 juta per unit. Untuk 5.400 unit, nilai totalnya mencapai Rp54–81 miliar. Justifikasi untuk ruang operasional SPPG sulit dipertahankan: unit distribusi makanan tidak membutuhkan televisi 75 inci. Ini adalah salah satu item yang paling sulit dibenarkan secara fungsional.
Sepatu	32.000 pasang	Dapat dijustifikasi sebagai perlengkapan kerja (safety shoes) untuk staf SPPG. Namun tidak ada keterangan tentang nilai total, dan klaim ‘tidak sesuai ketentuan + mark-up’ dari Kejagung menunjukkan ada dua masalah terpisah: spesifikasi tidak sesuai, dan harga digelembungkan.
Sertifikasi halal (4.000 pekerjaan)	Kontrak Rp1,417 miliar; potensi kerugian Rp49,5 miliar (ICW)	ICW telah melaporkan kasus ini ke KPK sebelum penetapan tersangka oleh Kejagung. Sertifikasi halal adalah kebutuhan program yang sah, namun kontrak Rp1,417 miliar untuk 4.000 pekerjaan sertifikasi berarti biaya per sertifikasi sekitar Rp354 ribu — perlu diverifikasi apakah ini sesuai tarif resmi MUI/BPJPH.

Dari perspektif advokat yang menganalisis konstruksi dakwaan, daftar barang ini adalah aset pembuktian yang sangat kuat namun juga berpotensi menjadi titik perdebatan. Kuat karena nilainya terukur dan dapat dibandingkan dengan harga pasar yang objektif. Berpotensi jadi perdebatan karena pembela kemungkinan akan mengargumentasikan bahwa setiap item — secara individual — dapat dijustifikasi dalam konteks operasional SPPG. Tugas jaksa adalah membuktikan bahwa justifikasi formal itu adalah konstruksi belaka, dan bahwa keputusan pengadaan barang-barang ini tidak didasarkan pada kebutuhan riil melainkan pada kalkulasi keuntungan.

V. TANYA JAWAB: PERTANYAAN YANG PALING SERING DIAJUKAN PUBLIK

Q1: Mengapa Kejagung menggunakan Pasal 603 dan 604 KUHP 2023, bukan UU Tipikor yang sudah lebih dikenal?

Karena KUHP 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026, dan perbuatan yang didakwakan dalam kasus ini terjadi pada periode 2025–2026 — yang sudah masuk dalam masa berlakunya KUHP 2023. Secara asas legalitas, hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan adalah hukum yang diterapkan. Ini bukan pilihan; ini adalah kewajiban. Namun ada implikasi penting: Pasal 603 KUHP memiliki ancaman minimum yang lebih rendah (2 tahun) dibanding Pasal 2 UU Tipikor (4 tahun). Artinya, secara teoritis ada ruang yang lebih lebar bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang lebih ringan — sesuatu yang akan menjadi perhatian serius dalam tahap penuntutan dan persidangan nanti.

Q2: Apa artinya ‘yayasan terafiliasi’? Apakah semua yayasan dilarang menjadi mitra SPPG?

Tidak. Yayasan sebagai entitas hukum diperbolehkan menjadi mitra SPPG selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang bermasalah bukan statusnya sebagai yayasan, melainkan dua hal: pertama, yayasan tersebut terafiliasi dengan tersangka — artinya tersangka memiliki kepentingan pribadi dalam penunjukan yayasan itu, yang merupakan benturan kepentingan yang dilarang oleh prinsip-prinsip pengadaan yang baik; dan kedua, yayasan itu tidak memenuhi syarat sebagai mitra SPPG namun tetap ditunjuk karena intervensi tersangka. Kombinasi dua hal inilah yang membentuk unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ dalam Pasal 604 KUHP.

Q3: Apakah PPK yang diintervensi tersangka juga bisa menjadi tersangka?

Sangat mungkin, tergantung pada tingkat keterlibatan aktifnya. Dalam hukum pidana Indonesia, ada dua kemungkinan pertanggungjawaban untuk seseorang yang ‘diintervensi’: pertama, jika PPK bertindak karena tekanan namun tidak ada niat jahat dari pihaknya dan ia tidak mendapat keuntungan apapun, ia berpotensi menjadi saksi yang memberatkan tersangka utama, bukan tersangka baru. Kedua, jika PPK mengetahui manipulasi tersebut dan tetap menandatangani karena mendapat imbalan atau karena memang terlibat aktif dalam skema, ia bisa dijerat sebagai penyerta atau pelaku utama. Penyidikan Jampidsus kemungkinan sedang memetakan peran masing-masing pihak untuk menentukan apakah ada tersangka tambahan.

Q4: Apakah yayasan-yayasan yang menerima insentif itu juga bisa dipidana?

Ya, dan inilah fungsi Pasal 20 KUHP 2023 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang turut dicantumkan dalam dakwaan. Pasal 20 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika tindak pidana dilakukan atas nama korporasi, tuntutan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam konteks ini, yayasan-yayasan yang terafiliasi berpotensi dijerat sebagai korporasi yang turut bertanggung jawab atas korupsi — khususnya jika dapat dibuktikan bahwa yayasan itu tidak hanya menerima aliran dana secara pasif, melainkan aktif menjadi kendaraan untuk mengeksekusi skema penyelewengan. Ini bisa membuka front pemidanaan yang jauh lebih luas dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan.

Q5: Berapa ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada tiga tersangka?

Berdasarkan Pasal 603 dan 604 KUHP 2023, ancaman pidana adalah: penjara seumur hidup atau minimal 1–2 tahun dan maksimal 20 tahun, ditambah denda kategori II hingga VI. Namun dalam praktik, hakim tipikor akan menggunakan pertimbangan yang sangat luas dalam menentukan posisi vonis dalam rentang tersebut — termasuk mempertimbangkan nilai kerugian negara aktual yang ditetapkan BPK, peran dan tingkat keterlibatan masing-masing tersangka, ada tidaknya pengembalian kerugian negara, dan sikap tersangka dalam proses persidangan. Berdasarkan pola vonis dalam kasus-kasus korupsi program sosial skala besar sebelumnya, vonis di rentang 8–15 tahun dengan uang pengganti yang signifikan adalah skenario yang paling mungkin — meskipun jaksa tentu akan menuntut lebih tinggi.

Q6: Apakah program MBG sekarang dihentikan sementara karena kasus ini?

Berdasarkan data yang tersedia, program MBG tidak dihentikan. Penetapan tersangka tidak secara otomatis menghentikan program yang dijalankan oleh lembaga — dalam hal ini BGN — karena program adalah kebijakan pemerintah yang bukan milik personal tersangka. Yang diharapkan terjadi adalah audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi, evaluasi terhadap mitra-mitra yang dipilih di bawah kepemimpinan tersangka, dan penguatan mekanisme pengawasan. Jika program dihentikan, yang menderita adalah jutaan anak penerima manfaat yang tidak ada hubungannya dengan korupsi yang dilakukan pejabatnya. Negara tidak boleh mengorbankan hak anak karena kesalahan pejabatnya.

Q7: Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah korupsi serupa terjadi lagi di program MBG?

Ada tiga peran nyata yang bisa dimainkan masyarakat. Pertama, pengawasan di titik layanan: orang tua dan guru dapat melaporkan jika makanan yang diterima anak tidak sesuai standar kualitas atau kuantitas yang dijanjikan — ini adalah mekanisme paling efektif untuk mendeteksi penyelewengan di tingkat bawah. Kedua, akses informasi publik: masyarakat berhak meminta informasi tentang siapa mitra SPPG di daerahnya, berapa nilai kontraknya, dan apa standar yang ditetapkan — melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di BGN atau pemerintah daerah. Ketiga, pelaporan: jika ada indikasi penyelewengan, laporan dapat disampaikan ke KPK (kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat), Kejagung (pidsus.kejaksaan.go.id), atau ICW (antikorupsi.org). Pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar kasus korupsi besar pertama kali teridentifikasi bukan dari audit internal, melainkan dari laporan masyarakat.

VI. EMPAT PERTANYAAN YANG AKAN MENENTUKAN NASIB PERKARA

Hakim Pengadilan Tipikor yang nantinya memeriksa perkara ini tidak akan sekadar mendengarkan narasi tentang korupsi yang merugikan anak-anak. Ia akan fokus pada empat pertanyaan normatif yang sangat spesifik — dan jawaban atas keempat pertanyaan itu, yang harus dijawab oleh jaksa dengan bukti yang memenuhi standar beyond reasonable doubt, yang akan menentukan apakah perkara ini berakhir dengan putusan bersalah atau tidak.

Pertanyaan 1: Apakah Kerugian Negara Aktual Sudah Ditetapkan?

Ini adalah pertanyaan yang paling fundamental pascaberlakunya KUHP 2023 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Tidak cukup ada dugaan kerugian atau estimasi sementara. Harus ada pernyataan resmi dari BPK — atau lembaga audit yang kompeten sesuai perdebatan pasca MK 28/2026 — yang menetapkan angka kerugian aktual secara konkret dan terukur. Jika angka kerugian belum ditetapkan secara resmi pada saat persidangan dimulai, ini bisa menjadi celah teknis yang dimanfaatkan pembela.

Pertanyaan 2: Apakah Afiliasi antara Tersangka dan Yayasan Terbukti Secara Hukum?

Afiliasi yang dituduhkan harus dibuktikan melalui alat bukti hukum: dokumen kepemilikan atau kepengurusan yayasan, rekam jejak transaksi keuangan antara yayasan dan tersangka, atau keterangan saksi yang dapat dipercaya. Tidak cukup ada “kesamaan nama” atau “hubungan yang diketahui publik.” Standar hukum pidana menuntut pembuktian yang melampaui keraguan yang masuk akal.

Pertanyaan 3: Apakah Intervensi terhadap PPK Dapat Dibuktikan?

Intervensi adalah tindakan, bukan sekadar posisi hierarkis. Bahwa tersangka adalah atasan PPK tidak serta-merta membuktikan bahwa tersangka mengintervensi PPK secara spesifik tentang isi KAK atau penunjukan mitra. Jaksa harus menunjukkan ada perintah, tekanan, atau komunikasi yang konkret — bukan hanya asumsi bahwa bawahan pasti mengikuti kehendak atasan.

Pertanyaan 4: Ke Mana Aliran Insentif Mengalir pada Akhirnya?

Ini adalah pertanyaan yang akan paling banyak dimainkan di persidangan. Yayasan menerima insentif dari program — itu adalah fakta yang relatif mudah dibuktikan. Yang lebih sulit adalah membuktikan bahwa insentif itu pada akhirnya mengalir kembali kepada tersangka, atau bahwa tersangka mendapat manfaat pribadi dari aliran itu. Jika tidak ada bukti aliran balik, pembela akan berargumen bahwa yayasan-yayasan itu mungkin saja afiliasi secara personal tetapi tidak ada bukti tersangka memperkaya dirinya secara langsung. Rekening koran, analisis PPATK, dan TPPU menjadi krusial di sini.

“Sebagai advokat, saya mengamati bahwa kasus terkuat untuk jaksa ada pada dua bukti: dokumen komunikasi yang menunjukkan perintah intervensi, dan rekam aliran dana dari yayasan ke tersangka. Jika keduanya ada dan kuat, perkara ini akan berakhir dengan vonis bersalah. Jika salah satunya lemah, persidangan akan menjadi pertempuran yang panjang.”

VII. PENUTUP: SISTEM YANG MEMUNGKINKAN, SISTEM YANG HARUS BERUBAH

Korupsi dalam program MBG bukan sekadar tentang tiga orang yang membuat pilihan buruk. Ia adalah tentang sebuah sistem yang tidak memiliki pengaman yang cukup untuk mencegah pilihan buruk itu dari terwujud. Sistem yang memungkinkan kepala lembaga menunjuk mitra tanpa mekanisme verifikasi independen. Sistem yang memungkinkan intervensi terhadap PPK tanpa ada pengawas eksternal yang mendeteksi anomali. Sistem yang memungkinkan yayasan tidak memenuhi syarat menerima miliaran rupiah per hari tanpa ada audit real-time yang mempersoalkannya.

Hukum pidana akan mengurus ketiga tersangka itu — dan semoga dengan standar yang sebanding dengan skala dugaan kejahatan mereka. Namun pekerjaan yang lebih besar adalah reformasi sistemik: pengawasan SPPG yang independen dari BGN, audit berbasis data real-time terhadap pengeluaran per unit distribusi, mekanisme pelaporan yang melindungi staf yang berani melaporkan penyimpangan dari atasannya, dan transparansi penuh tentang siapa mitra SPPG di setiap daerah beserta nilai kontraknya.

Tanpa reformasi sistemik, pergantian tersangka hanya akan menghasilkan modus yang sama dengan nama yang berbeda — dan anak-anak yang sama yang terus menjadi korban diam dari pengkhianatan yang tidak pernah mereka minta.

Korupsi memiliki banyak wajah. Ada yang mencuri proyek jalan, ada yang mencuri anggaran sekolah, dan ada yang lebih kejam: mencuri dari piring makan anak-anak. Yang terakhir ini bukan hanya kejahatan terhadap anggaran — ia adalah kejahatan terhadap masa depan. Dan masa depan tidak memiliki pengacara untuk membela kepentingannya di ruang sidang.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

Modus Yayasan Boneka: Bagaimana Jaringan SPPG Fiktif Menguras Program Gizi Nasional