Pada Sabtu malam, 30 Oktober 1858, di kios pasar Green Market kota Bradford, seorang pedagang bernama William Hardaker menjual 40 pon permen mint dengan harga miring. Ia dijuluki Humbug Billy, dan dalam bahasa Inggris kata humbug memang berarti dua hal sekaligus: sejenis permen keras rasa mint, dan sebuah tipuan.
Pembuat permen itu, Joseph Neal, terbiasa mencampurkan gipsum murah — orang setempat menyebutnya daft — untuk menggantikan sebagian gula dan menekan ongkos. Harga gula ketika itu mahal. Praktik itu lazim dan tidak dianggap kejahatan. Kali itu penyewa kamarnya dikirim membeli gipsum ke Shipley; apotekernya sedang terbaring sakit, dan asistennya, William Goddard, menakar 12 pon dari tong yang keliru di loteng. Isinya arsenik trioksida. Arsenik itu kemudian masuk ke dalam adonan permen. Permen dijual. Malam berubah menjadi musibah. Sekitar 21 orang meninggal, sebagian besar anak-anak, dan sekitar 200 lainnya jatuh sakit. Korban termuda berusia 17 bulan.
Di York Assizes, Desember 1858, ketiga orang itu diadili dan ketiganya bebas.
Neal dilepas karena tidak hadir saat pembelian, Goddard karena hanya menjalankan perintah majikannya, dan perkara sang apoteker dihentikan hakim di tengah jalan. Sebenarnya, gerakan melawan pemalsuan makanan sudah lebih dahulu tumbuh. Laporan-laporan The Lancet sejak awal 1850-an membongkar banyaknya bahan makanan yang dicampur dengan bahan lain; penyelidikan parlemen kemudian berlangsung pada 1855. Pada 1860 lahirlah Adulteration of Food and Drink Act, undang-undang pertama Inggris yang secara umum mengatur pemalsuan makanan, telah menjawab kematian 21 mayat. Tapi Undang-undang itu segera dicemooh zamannya sebagai nyaris tidak berguna — rumusannya kabur dan dendanya cuma lima pound. Regulasi lahir dengan napas pendek.
Ada adagium toksikologi yang biasa dipakai untuk menenangkan orang: sola dosis facit venenum, hanya takaranlah yang menjadikan sesuatu racun. Frasa Latin itu sebenarnya padatan yang dirumuskan generasi sesudahnya; Paracelsus sendiri menuliskannya panjang, dalam bahasa Jerman, pada 1538. Tetapi di Bradford takaran tidak menentukan apa pun. Yang menentukan adalah tong mana yang dibuka di loteng. Racun modern jarang soal dosis. Ia soal rantai yang panjang yaitu sekelebat Program Makan Bergizi Gratis.
Hampir 167 tahun kemudian, Indonesia mempunyai sebuah dapur yang jauh lebih besar. MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan rantainya jauh lebih panjang daripada loteng seorang apoteker di Shipley.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, lewat Koordinator Nasionalnya Ubaid Matraji, mencatat 43.838 korban keracunan di 36 provinsi sampai pertengahan Agustus 2026 — tidak seluruhnya anak. Angka Kementerian Kesehatan lebih besar: 50.059 orang dalam 560 kejadian di 245 kabupaten dan kota, per 2 September 2026, sebagaimana dibuka Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris dalam rapat kerja sehari kemudian. Dalam tujuh puluh dua jam pertama September saja, koalisi MBG Watch menghitung 1.642 korban di tiga provinsi.
Anggarannya tahun ini Rp.229 triliun setelah dipangkas dari Rp.268 triliun, untuk 33.000 dapur dan hampir 60 juta penerima. Dari mana uang itu diambil, sudah dijawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 30 Juli 2026: anggaran MBG selama ini didudukkan di dalam anggaran fungsi pendidikan, dan mulai APBN 2027 keduanya harus dipisahkan. Sekitar 29% dari anggaran pendidikan negara ini, ternyata, adalah makan siang. Nasi tetap nasi. Buku tetap buku.
Lalu datang pertanyaan apakah semua keracunan itu layak disebut Kejadian Luar Biasa? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjawabnya pada 4 September 2026: “Kalau KLB nggak mungkin. Kalau KLB itu kan harus untuk populasi umum.” Ia menambahkan, “Ini kan populasi hanya sebagian yang diberikan makanan tambahan.” Di Sidoarjo, tempat 730 orang keracunan, pemerintah daerah menyebut alasan lain untuk tidak menetapkannya: efisiensi anggaran.
Racunnya, seperti di Bradford, bukan soal takaran. Maka problemnya bukan sekadar apakah 730 orang di Sidoarjo cukup banyak. Secara normatif, pertanyaannya adalah apakah unsur KLB dalam peraturan terpenuhi melalui penyelidikan epidemiologis? Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar melaporkan pada 1 Oktober 2025 bahwa dari 103 sampel di 28 provinsi, tujuh belas persen positif mengandung Salmonella, Bacillus cereus, dan Staphylococcus aureus. BPOM merekomendasikan penguatan pengendalian seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah sistem manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan secara sistematis dan ilmiah. Di Sidoarjo makanan matang pukul lima pagi, diberi label pukul delapan, dan baru sampai ke tangan santri lewat pukul sebelas siang. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebutnya “kelalaian yang disengaja”. Sebanyak 833 dapur telah ditutup permanen. Tetapi sampai kini belum ada satu pun tersangka.
Dulu ditengah kegaduhan masalah buruh, Upton Sinclair pernah mengeluh, dalam Cosmopolitan edisi Oktober 1906, bahwa ia membidik hati publik— I aimed at the public’s heart, and by accident I hit it in the stomach. Dari kegaduhan itu lahirlah Federal Meat Inspection Act dan Pure Food and Drug Act, keduanya ditandatangani pada 30 Juni 1906. Pemerintah Amerika sendiri kemudian mengakui The Jungle sebagai salah satu pemicu penting gelombang reformasi keamanan pangan tersebut. Skandal hanya berguna kalau negara mampu belajar sebelum publik lupa.
Maka pertanyaan yang selama ini berputar — layakkah program ini diteruskan? — barangkali bukan yang paling jujur. Pertanyaan lain: berapa banyak orang yang harus keracunan sebelum sebuah kejadian boleh disebut luar biasa? Dua jawabannya sama-sama tidak menyenangkan. Mungkin karena kita percaya niat baiknya. Mungkin karena “luar biasa” bukan sekadar keterangan keadaan, melainkan kata yang punya konsekuensi anggaran.
Padahal aturannya sudah ada dan sudah pernah dipakai. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 mengatur khusus Kejadian Luar Biasa keracunan pangan, dan pada 23 September 2025 seorang bupati di Bandung Barat menetapkannya untuk kasus Cipongkor tanpa menunggu siapa pun. Di Bihar, India, kepala sekolah yang lalai pada tragedi makan siang 2013 divonis bersalah tiga tahun kemudian. Di Bradford tidak ada yang dihukum, tetapi undang-undangnya lahir.
Indonesia tidak harus menunggu keduanya. Sebab negara yang baik bukan negara yang tidak pernah membuat kesalahan. Negara yang baik adalah negara yang mampu mengetahui kesalahan sebelum kesalahan itu menjadi kebiasaan. Dan mungkin itulah arti terakhir dari humbug.
Permen itu manis.
Tipuan juga sering manis.
Yang membedakan keduanya hanya satu: setelah masuk ke mulut, yang satu meninggalkan rasa; yang lain meninggalkan akibat.
Kita masih menunggu, apakah 50.000 orang sudah cukup banyak untuk disebut KEJADIAN LUAR BIASA?
Tabik.
Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.
© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.
Leave a Comment