pengamatan hakim forensik dan sosiologi hukum
,

PENGAMATAN HAKIM DARI SUDUT PANDANG ILMU FORENSIK DAN SOSIOLOGI HUKUM (Memisahkan apa yang diamati dari apa yang disimpulkan)

Avatar Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat)

PROLOG: LIMA AHLI SIDIK JARI

Pada 2006, Itiel Dror, David Charlton, dan Ailsa Péron menerbitkan hasil sebuah percobaan dalam Forensic Science International, Volume 156, halaman 74 sampai 78. Mereka mengambil lima orang ahli sidik jari berpengalaman — gabungan pengalaman kelimanya sekitar delapan puluh lima tahun, rata-rata tujuh belas tahun per orang. Kepada masing-masing diberikan sepasang sidik jari untuk dibandingkan. Yang tidak diketahui para ahli itu: pasangan yang diberikan kepada mereka adalah pasangan yang mereka sendiri, lima tahun sebelumnya, telah nyatakan sebagai kecocokan yang pasti dalam perkara sungguhan. Satu hal ditambahkan. Mereka diberi tahu bahwa pasangan itulah yang keliru dicocokkan FBI dengan pelaku pengeboman Madrid — dengan kata lain, mereka diberi konteks yang menyiratkan bahwa keduanya tidak cocok. Mereka diminta mengabaikan keterangan itu dan menilai sidik jarinya saja, dengan waktu tanpa batas dan alat kerja yang biasa mereka pakai. Satu orang bertahan pada kesimpulan semula. Empat orang berubah. Tiga di antaranya menyatakan tidak cocok — bertentangan langsung dengan kesimpulan mereka sendiri lima tahun sebelumnya. Satu lagi menyatakan keterangannya tidak cukup untuk memutuskan.

Empat dari lima. Bukan orang awam, melainkan ahli; bukan bahan yang samar, melainkan bahan yang mereka sendiri pernah nyatakan pasti; dan bukan dalam tekanan waktu, melainkan dengan waktu tanpa batas. Yang berubah hanyalah satu kalimat keterangan yang diberikan sebelum mereka melihat.

Percobaan itu, bersama perkara Brandon Mayfield yang melatarinya, mengubah arah ilmu forensik selama dua dasawarsa terakhir. Dari peristiwa itu lahir seperangkat kaidah kerja yang kini menjadi baku: pisahkan apa yang diamati dari apa yang disimpulkan, catat amatan sebelum melihat pembandingnya, dan batasi keterangan yang sampai kepada pemeriksa. Seluruh kaidah itu lahir dari pengakuan bahwa keahlian tidak memberi kekebalan.

Tulisan ini adalah kajian atas Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP 2025 secara Ilmu forensik yang menjawab bagaimana memisahkan apa yang benar-benar diamati dari apa yang disimpulkan — sebuah persoalan yang sudah dipecahkan di laboratorium dan belum disentuh di ruang sidang. Juga Sosiologi hukum yang menjawab mengapa pemisahan itu tidak pernah dituntut: karena yang mengucapkannya adalah hakim.

I. TIGA VARIABEL YANG TIDAK BOLEH DICAMPUR

Dasar metodologi ilmu forensik modern dapat dirumuskan dalam satu kalimat: laporan pemeriksaan harus memisahkan secara tegas apa yang diamati, bagaimana amatan itu ditafsirkan, dan kesimpulan apa yang ditarik. Ketiganya ditulis pada bagian yang berbeda, dengan tingkat kepastian yang berbeda, dan dapat diuji secara terpisah.

VariabelIsinyaSifatnyaCara Mengujinya
AmatanApa yang tertangkap indra atau alat: jumlah titik bandingan, panjang luka, kadar yang terukurDapat diperiksa ulang oleh orang lain atas bahan yang samaPemeriksaan ulang; pembandingan dengan dokumentasi
TafsirApa arti amatan itu dalam kerangka dua kemungkinan yang bersaingBergantung pada metode, data rujukan, dan asumsi yang dinyatakanMenguji metode dan asumsinya; mengajukan tafsir tandingan
KesimpulanSeberapa kuat hasilnya mendukung satu kemungkinan dibanding kemungkinan lainSelalu disertai kadar kekuatan dan keterbatasanMenguji apakah kadarnya sepadan dengan tafsirnya

Pemisahan ini bukan kerapian administratif. Ia memiliki fungsi yang tepat: memungkinkan kesalahan ditemukan pada lapis tempat kesalahan itu terjadi. Sebuah laporan yang amatannya benar tetapi tafsirnya keliru dapat diperbaiki tanpa mengulang pemeriksaan. Sebuah laporan yang mencampur ketiganya tidak dapat diperbaiki sama sekali, karena tidak ada yang tahu di lapis mana ia tergelincir.

Sekarang bandingkan dengan rumusan yang lazim dalam putusan: “Majelis mengamati Terdakwa memberikan jawaban secara terbata-bata dan tidak berani menatap Majelis, sehingga Majelis berkeyakinan keterangan Terdakwa tidak dapat dipercaya.”

Satu kalimat memuat ketiga lapis sekaligus. “Memberikan jawaban secara terbata-bata” sudah merupakan tafsir atas perilaku, bukan amatan — amatannya adalah jeda sekian detik dan pengulangan kata. “Tidak berani” adalah tafsir atas keadaan batin. “Berkeyakinan tidak dapat dipercaya” adalah kesimpulan tanpa kadar dan tanpa keterbatasan. Ketiganya dipadatkan menjadi satu kalimat yang tidak dapat dibongkar kembali.

Dalam bahasa laboratorium, hasilnya adalah laporan yang akan dikembalikan tanpa dibaca. Bukan karena kesimpulannya pasti keliru, melainkan karena tidak ada cara mengetahui apakah ia keliru.

II. Kaidah Linear Sequential Unmasking

Setelah perkara Mayfield, ilmu forensik mengembangkan jawaban yang lebih tajam daripada sekadar imbauan berhati-hati. Jawabannya berupa urutan kerja.

Kaidahnya disebut Linear Sequential Unmasking — pembukaan keterangan secara bertahap dan searah — diusulkan Itiel Dror bersama William Thompson, Christian Meissner, Irving Kornfield, Dan Krane, Michael Saks, dan Michael Risinger dalam Journal of Forensic Sciences Volume 60 Nomor 4 tahun 2015, melanjutkan gagasan yang lebih awal mengenai sequential unmasking dari Krane dan rekan pada 2008 dalam jurnal yang sama.

Isinya sederhana dan keras. Pemeriksa menganalisis bahan bukti lebih dahulu, dalam keadaan belum melihat bahan pembanding dari tersangka. Hasil analisis itu dicatat dan dikunci. Baru setelah tercatat, keterangan berikutnya dibuka selapis demi selapis, dan pembanding dari tersangka dibuka paling akhir. Alasannya bukan kecurigaan terhadap kejujuran pemeriksa, melainkan pengakuan bahwa bahan yang samar akan cenderung terbaca sesuai pembanding yang sudah diketahui.

Terapkan urutan itu pada persidangan, dan hasilnya tidak nyaman. Hakim membaca berita acara penyidikan lebih dahulu. Lalu surat dakwaan. Lalu, selama persidangan, tuntutan. Baru sesudah semua itu ia mengamati terdakwa, dan pengamatannya tidak dicatat sampai putusan ditulis — yakni setelah kesimpulan terbentuk.

Urutannya persis kebalikan dari yang dituntut ilmu forensik. Pembanding dibuka pertama, bahan yang diamati dibaca terakhir, dan pencatatan dilakukan paling akhir dari semuanya. Dalam kerangka Linear Sequential Unmasking, ini adalah susunan dengan risiko bias tertinggi yang mungkin dirancang.

Perkara yang melahirkan kaidah itu

Kaidah tersebut lahir dari sebuah kekeliruan yang terdokumentasi dengan sangat rinci. Pada 2004, setelah pengeboman kereta di Madrid, Federal Bureau of Investigation (FBI) mencocokkan sebuah sidik jari laten dengan seorang advokat di Oregon bernama Brandon Mayfield. Ia ditahan. Beberapa pekan kemudian sidik jari itu ternyata milik orang lain, seorang warga Aljazair.

Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat kemudian menerbitkan laporan pemeriksaan atas kekeliruan tersebut. Temuannya, bagi pembaca seri tulisan ini, akan terdengar sangat akrab.

  • Penalaran yang berputar. Laporan itu menyatakan para pemeriksa “menerapkan penalaran yang berputar”: rincian yang terlihat pada sidik jari pembanding milik Mayfield dipakai untuk menduga adanya ciri pada bagian sidik jari laten yang sesungguhnya kabur — ciri yang sebenarnya tidak ada di situ. Pembanding membentuk apa yang “terlihat” pada bahan yang diamati.
  • Pencatatan yang terlambat. Laporan itu merekomendasikan agar ciri-ciri pada sidik jari laten diwajibkan didokumentasikan LEBIH DAHULU, sebelum tahap pembandingan dimulai, justru untuk mencegah penalaran berputar tersebut. Inilah unsur kedua Linear Sequential Unmasking, direkomendasikan bukan oleh akademisi melainkan oleh pengawas internal pemerintah.
  • Pemeriksaan ulang verifikasi buta. Setiap identifikasi memang wajib diverifikasi, tetapi pemeriksa yang memverifikasi mengetahui kesimpulan pemeriksa sebelumnya. Setelah peristiwa itu, FBI mengadopsi verifikasi buta, lengkap dengan bahan umpan yang sengaja tidak cocok. Dalam lampiran laporan tercatat pula bahwa seorang pemeriksa memindahkan titik yang sudah ia tandai setelah melihat pembanding Mayfield, dan pemeriksa lain kemudian bersandar pada titik yang sama.

Baris terakhir itu adalah gambaran paling jernih tentang bagaimana satu kekeliruan menular menjadi tiga. Bukan karena ketiganya ceroboh, melainkan karena yang kedua dan ketiga tidak bekerja dalam keadaan bebas dari kesimpulan yang pertama. Letakkan di ruang musyawarah majelis, dan susunannya persis sama.

Satu keberatan muncul segera, dan keberatan itu benar: hakim tidak mungkin dibutakan dari berkas. Ia memang harus membaca dakwaan; tanpa itu ia tidak dapat memimpin persidangan. Pembutaan bukan pilihan yang tersedia.

Tetapi perhatikan bahwa Linear Sequential Unmasking terdiri atas dua unsur, bukan satu. Unsur pertama adalah pembutaan. Unsur kedua adalah pencatatan sebelum pembukaan — mengunci apa yang diamati sebelum keterangan berikutnya masuk. Unsur pertama memang tertutup bagi hakim. Unsur kedua sepenuhnya terbuka, dan justru unsur kedua itulah yang menanggung sebagian besar bebannya. Mencatat amatan pada hari persidangan, sebelum musyawarah dan sebelum putusan ditulis, adalah penerapan kaidah itu dalam bentuk yang mungkin dijalankan di ruang sidang mana pun.

III. EMPAT HAL YANG DITUNTUT DARI AHLI DAN TIDAK DARI HAKIM

Menariknya, KUHAP 2025 sudah mengetahui seluruh kaidah ini. Ia menerapkannya dengan cukup ketat — tetapi hanya pada satu pihak.

Pasal 230 ayat (2): dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari Terdakwa atau Advokatnya terhadap hasil Keterangan Ahli, Hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang. Ayat (3): “Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.” — UU No. 20 Tahun 2025, hlm. 121 (kutipan verbatim, terverifikasi visual)

Perhatikan betapa majunya ketentuan itu. Pemeriksaan ulang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama — harus komposisi personal yang berbeda — dan tidak cukup oleh instansi semula, melainkan juga oleh instansi lain. Itu adalah kaidah pemeriksaan ulang secara mandiri, persis seperti yang dituntut ilmu forensik modern, tertulis dalam undang-undang Indonesia. Pembentuk undang-undang memahami bahwa orang yang sudah menyimpulkan tidak dapat memeriksa ulang kesimpulannya sendiri.

Pemahaman itu diterapkan terhadap Ahli. Tidak diterapkan terhadap Hakim.

TuntutanTerhadap AhliTerhadap Hakim pada Pasal 235 (1) g
Sumpah atau janjiPasal 229 ayat (2): berlaku semua ketentuan mengenai Saksi; bersumpah akan memberi keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannyaTidak ada
Keahlian yang dapat diujiPasal 238 ayat (1): keterangan disampaikan sesuai dengan keahliannyaTidak ada; tidak ada keahlian yang disyaratkan dalam membaca perilaku
Disampaikan langsung di sidang sehingga dapat ditanggapiPasal 238 ayat (1): disampaikan secara langsung di sidang pengadilanTidak ada; umumnya baru muncul dalam putusan
Pemeriksaan ulang oleh personel yang berbedaPasal 230 ayat (2) dan (3): penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personal berbeda dan instansi lainTidak ada; tidak mungkin ada, tetapi kedudukannya tetap disamakan

Baris terakhir adalah intinya. Memang tidak mungkin memeriksa ulang pengamatan seorang hakim dengan personel yang berbeda — peristiwanya sudah lewat dan tidak terekam. Itu bukan kelalaian pembentuk undang-undang; itu sifat benda. Tetapi apabila sebuah alat bukti pada hakikatnya tidak dapat diperiksa ulang, maka seharusnya kedudukannya tidak disamakan dengan alat bukti yang dapat. Yang terjadi justru sebaliknya: keduanya berdiri sejajar pada Pasal 235 ayat (1), dengan huruf b mendapat tiga pasal penjelas dan huruf g tidak mendapat satu pun.

IV. SATU KATA, EMPAT REZIM

Bukti paling kuat bahwa persoalan ini bukan soal tafsir melainkan soal rancangan, justru datang dari kamus undang-undang itu sendiri. Kata “pengamatan” muncul empat kali dalam KUHAP 2025, pada empat tempat yang berbeda, dengan empat perlakuan yang berbeda.

TempatPengamatan olehKedudukannyaPengaturannya
Pasal 16 ayat (1) huruf bPenyelidikSalah satu cara melakukan Penyelidikan, sejajar dengan wawancara, pembuntutan, dan penyamaranMerupakan metode dalam rangkaian penyelidikan yang berujung pada laporan
Pasal 238 ayat (3)AhliPemeriksaan, penelitian, atau pengamatan yang perlu dilakukan Ahli sebelum memberi keteranganMetode kerja Ahli; tunduk pada sumpah, keahlian, dan penelitian ulang menurut Pasal 230
Pasal 353 sampai 359Hakim pengawas dan pengamatPengamatan atas perilaku narapidana untuk bahan penelitian pemidanaanRegister yang dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani panitera SETIAP HARI KERJA; laporan berkala dari lembaga pemasyarakatan; laporan kepada ketua pengadilan SETIAP TIGA BULAN
Pasal 235 ayat (1) huruf gHakim yang memutusALAT BUKTITidak ada definisi, tidak ada pasal penjelas, tidak ada prosedur, tidak ada pencatatan. Penjelasan: “Cukup jelas”

Tiga baris pertama memperlakukan pengamatan sebagai metode — sesuatu yang dikerjakan menurut cara tertentu, menghasilkan catatan, dan dapat ditelusuri. Hanya baris keempat yang memperlakukannya sebagai alat bukti, dan justru baris itulah satu-satunya yang tidak diberi cara apa pun.

Baris ketiga patut dibaca pelan-pelan

Pasal 355: “Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353.” Pasal 359: “Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.” — UU No. 20 Tahun 2025, hlm. 179 dan 180 (kutipan verbatim, terverifikasi visual)

Bandingkan kedua keadaan itu dengan tenang.

Terhadap seorang narapidana — yang kesalahannya sudah terbukti, yang kemerdekaannya sudah diambil, dan yang pengamatan atasnya hanya dipakai sebagai bahan penelitian bagi kemanfaatan pemidanaan — undang-undang mewajibkan sebuah register yang dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani setiap hari kerja, ditandatangani pula oleh hakim, dilengkapi laporan berkala dari kepala lembaga pemasyarakatan, dan dilaporkan kepada ketua pengadilan setiap tiga bulan.

Terhadap seorang terdakwa — yang kesalahannya belum terbukti, yang masih dilindungi asas praduga tak bersalah, dan yang pengamatan atasnya dipakai sebagai alat bukti untuk menentukan apakah ia akan kehilangan kemerdekaannya — undang-undang tidak mewajibkan apa pun. Tidak ada register, tidak ada tanda tangan harian, tidak ada laporan, tidak ada definisi, tidak ada prosedur.

Perbandingan itu tidak memerlukan tambahan komentar. Pengamatan yang akibatnya paling ringan diatur paling ketat; pengamatan yang akibatnya paling berat tidak diatur sama sekali. Dan keduanya berada dalam satu naskah undang-undang yang sama.

V. MENGAPA TIDAK ADA YANG MEMPERSOALKANNYA

Pertanyaan yang tersisa bersifat sosiologis. Bila cacatnya sejelas itu, dan undang-undangnya sendiri menyediakan pembanding yang begitu telanjang, mengapa pengamatan hakim tetap diterima tanpa banyak perlawanan — oleh pencari keadilan, oleh pers, dan sering juga oleh advokat?

Jawabannya tidak terletak pada isi pengamatannya, melainkan pada siapa yang mengucapkannya.

Kalimat yang sama, penerimaan yang berbeda

Lakukan percobaan pikiran. Andaikan kalimat “Terdakwa tampak tidak jujur ketika menjawab” diucapkan oleh empat orang yang berbeda di ruang sidang yang sama.

  • Diucapkan penuntut umum: akan dibantah penasihat hukum, dan pantas dibantah.
  • Diucapkan saksi: akan ditanya balik — dari jarak berapa, atas dasar apa, apa hubungan Saudara dengan terdakwa.
  • Diucapkan ahli psikologi: akan ditanya metodenya, dan boleh dimintakan penelitian ulang menurut Pasal 230 ayat (2) dan (3).
  • Diucapkan majelis hakim dalam putusan: diterima sebagai pertimbangan.

Kalimatnya identik. Dasarnya identik. Yang berbeda hanya kedudukan pengucapnya. Dalam ilmu pembuktian, perbedaan itu seharusnya tidak berarti apa-apa, karena nilai sebuah keterangan ditentukan oleh dasarnya, bukan oleh jabatan orang yang menyampaikannya. Dalam kenyataan sosial, perbedaan itu menentukan segalanya.

Legitimasi yang lahir dari prosedur

Niklas Luhmann menerbitkan pada 1969 sebuah kajian berjudul Legitimation durch Verfahren — legitimasi melalui prosedur. Pokok gagasannya: penerimaan masyarakat terhadap sebuah putusan tidak terutama lahir dari keyakinan bahwa putusan itu benar, melainkan dari keikutsertaan dalam prosedur yang menghasilkannya. Orang yang telah hadir, didengar, dan mengikuti seluruh tahapan cenderung menerima hasilnya, bahkan ketika hasil itu merugikannya.

Gagasan itu menjelaskan banyak hal yang baik tentang peradilan. Ia juga menjelaskan satu hal yang berbahaya. Apabila penerimaan terutama lahir dari prosedur, maka sebuah unsur yang diselipkan ke dalam prosedur akan ikut menumpang pada penerimaan itu — tanpa perlu membuktikan dirinya sendiri. Pengamatan hakim menumpang pada kewibawaan seluruh persidangan, padahal ia adalah satu-satunya unsur dalam persidangan itu yang tidak melewati prosedur apa pun.

Empat syarat penerimaan, dan yang mana yang dilanggar

Penelitian mengenai keadilan prosedural, yang dirintis Tom Tyler dan dikembangkan luas sejak 1990, menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan ditentukan terutama oleh empat hal: apakah orang merasa didengar, apakah pengambil keputusan tampak tidak berpihak, apakah ia diperlakukan dengan hormat, dan apakah ia percaya pengambil keputusan beriktikad baik.

Perhatikan apa yang terjadi pada syarat pertama. Pengamatan yang baru muncul dalam putusan adalah satu-satunya bahan dalam perkara yang tidak pernah dapat ditanggapi. Terdakwa didengar mengenai dakwaan, mengenai keterangan saksi, mengenai barang bukti — mengenai segalanya, kecuali mengenai dirinya sendiri sebagaimana terlihat oleh majelis. Pada satu titik itu, ia bukan pihak; ia objek.

Akibatnya baru terasa belakangan, dan terasa oleh pengadilan sendiri. Penerimaan yang lahir dari kewibawaan jabatan bersifat pinjaman, bukan penghasilan. Ia dapat dipakai, tetapi akan ditagih. Dan tagihannya datang pada saat yang paling buruk: ketika sebuah putusan dipersoalkan publik, dan pengadilan tidak dapat menunjukkan jalan pikirannya karena jalan itu tidak pernah ditulis.

Ketika otoritas menghalangi koreksi

Bagian paling menerangkan dari perkara Mayfield bukan terjadinya kekeliruan, melainkan lamanya kekeliruan itu bertahan. Pada pertengahan April 2004, laboratorium Kepolisian Nasional Spanyol menyatakan hasil pembandingan mereka negatif — sidik jari itu bukan milik Mayfield.

Menurut laporan Inspektur Jenderal, para pemeriksa FBI menyatakan diri “sepenuhnya yakin” atas identifikasi mereka sebelum mereka mengetahui apa dasar ketidaksetujuan pihak Spanyol. Laporan itu menyimpulkan bahwa rasa percaya diri yang berlebihan itulah yang membuat laboratorium tidak menanggapi hasil Spanyol dengan sungguh-sungguh, sehingga satu kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan terlewat.

Perhatikan susunan kuasanya. Yang membantah bukan orang awam, melainkan laboratorium kepolisian sebuah negara. Yang dibantah adalah lembaga yang pada saat itu dianggap paling berwibawa di dunia dalam bidang tersebut. Dan bantahan itu tidak diperiksa dasarnya, melainkan ditolak berdasarkan keyakinan. Kewibawaan tidak membuat FBI lebih teliti; ia membuat FBI lebih sukar dikoreksi.

Terapkan pola itu ke ruang sidang Indonesia, dan sebuah pertanyaan menjadi tidak terhindarkan. Apabila laboratorium kepolisian sebuah negara saja dapat diabaikan karena berhadapan dengan lembaga yang lebih berwibawa, apa peluang seorang terdakwa — tanpa jabatan, tanpa keahlian, sering tanpa pendidikan tinggi, dan sedang berada dalam posisi yang paling lemah di ruangan itu — untuk membantah sebuah pengamatan yang berasal dari majelis hakim?

Yang khas di Indonesia

Selain mekanisme yang berlaku universal di atas, ada beberapa keadaan yang membuat penerimaan terhadap pengamatan hakim di Indonesia lebih kuat lagi, dan ketiganya bersifat struktural, bukan soal watak siapa pun.

  • Sebagian besar terdakwa tidak didampingi advokat pilihan sendiri. Pendampingan yang diberikan karena kewajiban hukum bekerja dalam keterbatasan waktu dan sumber daya, dan keberatan terhadap sebuah pengamatan menuntut persiapan yang tidak selalu tersedia.
  • Putusan jarang dibaca utuh oleh pihak di luar perkara. Pertimbangan yang memuat “Majelis mengamati” tidak pernah menjadi bahan perbincangan publik, karena yang sampai ke publik umumnya hanya amarnya.
  • Membantah pengamatan terasa seperti membantah orangnya, bukan membantah dalilnya. Dalam kebiasaan berhadapan dengan pejabat, mempersoalkan apa yang dikatakan seseorang yang berkedudukan tinggi mudah terbaca sebagai sikap tidak hormat — dan Pasal 269 ayat (1) memang mewajibkan sikap hormat kepada pengadilan.

Ketiga keadaan itu menghasilkan satu akibat yang sama: pengamatan hakim hampir tidak pernah diuji, dan ketiadaan pengujian lama-kelamaan dibaca sebagai tanda bahwa tidak ada yang perlu diuji. Inilah bentuk paling halus dari penerimaan yang lahir dari kedudukan — bukan persetujuan, melainkan tiadanya perlawanan, yang kemudian dicatat seolah-olah persetujuan.

Membangun Prosedur

Di sinilah kedua arah tulisan ini bertemu. Percobaan Dror memperlihatkan bahwa yang paling rentan keliru bukanlah orang yang ragu, melainkan orang yang yakin, berpengalaman, dan dipercaya. Dan yang membuat kekeliruan semacam itu bertahan bukan karena tidak ada yang mampu menemukannya, melainkan karena tidak ada yang merasa perlu mencarinya.

Ilmu forensik menanggapinya bukan dengan mengganti orang, melainkan dengan membangun prosedur: pisahkan lapis, catat sebelum membuka, periksa ulang dengan personel berbeda. Tidak satu pun dari ketiganya menuduh siapa pun. Seluruhnya mengandaikan bahwa pemeriksanya jujur dan cakap, dan tetap menuntut prosedur — karena kejujuran dan kecakapan memang tidak pernah cukup.

Argumen pembenar yang harus diakui

Seluruh uraian di atas akan timpang apabila tidak menyebutkan alasan-alasan yang membuat penerimaan terhadap pengamatan hakim bukan sekadar takluk pada jabatan. Ada tiga, dan ketiganya kuat.

Pertama, hakim memang berada di tempat itu. Ia satu-satunya pihak dalam perkara yang menyaksikan seluruh persidangan dari awal sampai akhir, mendengar setiap jawaban dalam urutannya, dan menangkap hal yang tidak masuk ke dalam catatan. Pengadilan tinggi tidak memiliki keuntungan itu. Tradisi hukum mana pun mengakui keunggulan ini, dan mengakuinya bukan karena kesopanan melainkan karena memang nyata.

Kedua, sebagian pengamatan memang tidak dapat digantikan. Seorang saksi yang berubah keterangannya persis ketika terdakwa masuk ruangan; seorang saksi yang berulang kali melirik ke arah penuntut sebelum menjawab; keterangan yang diberikan dengan lancar sampai pada satu pertanyaan tertentu. Hal-hal semacam itu bermakna, tidak terekam dalam transkrip, dan hanya dapat ditangkap orang yang hadir. Menolak seluruh pengamatan berarti membuang yang ini juga.

Ketiga, kewibawaan jabatan memiliki fungsi. Peradilan yang setiap pertimbangannya dapat digugat oleh siapa saja tidak akan pernah selesai memutus perkara. Sebagian penerimaan tanpa pengujian adalah harga yang harus dibayar agar sengketa berakhir — dan berakhirnya sengketa itu sendiri merupakan tujuan hukum, bukan kelemahannya.

Ketiga alasan itu diterima sepenuhnya dalam tulisan ini. Namun perhatikan bahwa tidak satu pun dari ketiganya menuntut pengamatan tidak dituliskan. Keunggulan karena hadir justru menjadi berguna apabila apa yang ditangkap itu dicatat; pengamatan yang tak tergantikan justru paling layak dicatat, karena hanya catatan yang dapat menyelamatkannya dari peluruhan ingatan; dan kewibawaan jabatan tidak dirusak oleh alasan tertulis, melainkan diperkuat olehnya. Yang dibantah uraian ini bukan kewenangan mengamati, melainkan kebiasaan tidak mencatat — dan keduanya tidak berhubungan sama sekali.

VI. PROTOKOL TIGA LAPIS UNTUK PENGAMATAN HAKIM

Seluruh seri ini berujung pada satu bentuk tulisan. Berikut rupanya apabila kaidah pelaporan forensik diterapkan pada pengamatan hakim, memakai sarana yang sudah tersedia dalam KUHAP 2025.

TIGA LAPIS YANG DICATAT TERPISAH LAPIS SATU — AMATAN. Dicatat dalam berita acara sidang pada hari persidangan, atas permintaan berdasarkan Pasal 256 ayat (3). Berisi perilaku yang tertangkap indra, dengan waktu dan konteks pertanyaannya, tanpa satu kata pun yang menyimpulkan keadaan batin. Contoh: “Atas pertanyaan mengenai asal barang, Terdakwa diam lebih kurang lima belas detik sebelum menjawab.” LAPIS DUA — TAFSIR DAN PENJELASAN TANDINGAN. Disampaikan di persidangan sebelum pemeriksaan ditutup, sehingga para pihak dapat menanggapi. Berisi arti yang mungkin dari amatan tersebut, DISERTAI sekurang-kurangnya tiga penjelasan lain yang sama masuk akalnya, beserta alasan mengapa masing-masing diterima atau ditolak. LAPIS TIGA — KESIMPULAN DENGAN KADAR DAN BATAS. Dituangkan dalam putusan menurut Pasal 250 ayat (1) huruf d. Berisi seberapa jauh amatan tersebut mendukung satu kemungkinan dibanding kemungkinan lain, DISERTAI pernyataan tegas mengenai batasnya — perilaku apa yang tidak diamati, dan bagian keterangan mana saja yang tidak tersentuh penilaian itu. DASAR YANG SUDAH TERSEDIA. Lapis satu: Pasal 256 ayat (1) dan ayat (3). Lapis dua: Pasal 232 ayat (3) dan ayat (5). Lapis tiga: Pasal 250 ayat (1) huruf d juncto ayat (2). Tidak satu pun memerlukan perubahan undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Konstitusi.

Satu hal yang perlu ditegaskan mengenai protokol ini: ia tidak mempersulit hakim. Hakim yang pengamatannya kuat akan diuntungkan, karena pengamatan yang dituliskan dengan tiga lapis justru menjadi jauh lebih sukar dibantah di tingkat banding daripada satu kalimat “Majelis berkeyakinan”. Yang dirugikan hanyalah pengamatan yang memang tidak tahan diperiksa — dan pengamatan semacam itu memang tidak seharusnya menanggung beban sebuah pemidanaan.

TANYA JAWAB

Apakah membandingkan hakim dengan ahli forensik tidak berlebihan?

Perbandingan itu bukan dibuat dalam tulisan ini, melainkan sudah ada dalam undang-undangnya. Pasal 238 ayat (3) memakai kata “pengamatan” untuk Ahli, dan Pasal 235 ayat (1) huruf g memakai kata yang sama untuk Hakim, dalam satu bab yang sama tentang pembuktian. Yang dilakukan tulisan ini hanya membaca keduanya berdampingan dan menanyakan mengapa yang satu diberi sumpah, keahlian, dan penelitian ulang, sedangkan yang lain tidak diberi apa-apa.

Bagaimana mendalilkan perbandingan Pasal 353 sampai 359 ini dalam praktik?

Sebagai argumen penafsiran, bukan sebagai dalil pembatalan. Rumusannya: apabila pembentuk undang-undang dalam naskah yang sama mewajibkan register harian dan laporan tiga bulanan bagi pengamatan atas narapidana, maka tidak masuk akal membaca Pasal 235 ayat (1) huruf g sebagai membolehkan pengamatan atas Terdakwa dipakai tanpa pencatatan sama sekali. Penalaran a fortiori — jika yang ringan saja dicatat, apalagi yang berat — menuntut Pasal 250 ayat (1) huruf d dibaca sebagai mewajibkan penulisan yang setara.

Apakah hakim perlu menjadi ahli psikologi untuk menjalankan protokol ini?

Tidak. Protokol tiga lapis justru dirancang untuk orang yang bukan ahli. Ia tidak menuntut hakim menilai perilaku dengan benar; ia hanya menuntut hakim menuliskan apa yang dilihat secara terpisah dari apa yang disimpulkan, lalu menyebut penjelasan lain yang mungkin. Keahlian diperlukan untuk menafsirkan; kejujuran prosedural cukup untuk memisahkan lapis.

Jadi, apakah kedudukan hakim memengaruhi penerimaan atas pengamatannya?

Ya, dan pengaruhnya besar — tetapi arahnya perlu dirumuskan tepat. Kedudukan hakim tidak membuat pengamatannya lebih benar, dan tidak pula membuat masyarakat sungguh-sungguh menyetujuinya. Yang dilakukan kedudukan itu lebih sederhana dan lebih berbahaya: ia menghilangkan pertanyaan. Kalimat yang sama, bila diucapkan saksi, akan ditanya dasarnya; bila diucapkan majelis, berlalu tanpa ditanya. Penerimaan yang terjadi bukanlah persetujuan, melainkan tiadanya perlawanan — dan perkara Mayfield memperlihatkan bahwa tiadanya perlawanan terhadap lembaga yang berwibawa dapat bertahan berminggu-minggu bahkan ketika pihak lain sudah menyatakan hasil yang berlawanan.

Siapa yang paling diuntungkan jika protokol ini dijalankan?

Pengadilan. Terdakwa diuntungkan karena memperoleh kesempatan menjawab, dan itu memang tujuannya. Tetapi yang paling diuntungkan adalah lembaga peradilan, karena sebuah putusan yang memperlihatkan jalan pikirannya adalah satu-satunya putusan yang dapat membela dirinya sendiri ketika dipersoalkan. Kewibawaan yang bersandar pada ketertutupan selalu lebih rapuh daripada kewibawaan yang bersandar pada alasan.

CATATAN SUMBER DAN KETELITIAN Kutipan Pasal 230 ayat (2) dan (3) diverifikasi secara visual pada halaman 121 naskah resmi UU No. 20 Tahun 2025; Pasal 238 ayat (3) pada halaman 127; Pasal 354 dan 355 pada halaman 179; Pasal 356 sampai 359 pada halaman 180. Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 229, 232, 235, 250, dan 256 diverifikasi pada naskah yang sama dalam penyusunan seri tulisan ini. Dror, I. E., Charlton, D. & Péron, A. E. (2006), “Contextual Information Renders Experts Vulnerable to Making Erroneous Identifications”, Forensic Science International, 156, hlm. 74–78 — jumlah ahli, pengalaman gabungan, rancangan percobaan, dan hasilnya (empat dari lima berubah; tiga menyatakan tidak cocok; satu menyatakan tidak cukup keterangan) diperiksa langsung pada naskah artikelnya. Penulisnya sendiri mencatat jumlah peserta yang kecil, sehingga temuan itu bersifat awal. Dror, I. E., Thompson, W. C., Meissner, C. A., Kornfield, I., Krane, D., Saks, M. & Risinger, M. (2015), “Context Management Toolbox: A Linear Sequential Unmasking (LSU) Approach for Minimizing Cognitive Bias in Forensic Decision Making”, Journal of Forensic Sciences, 60(4); serta Krane, D. E. dkk. (2008), “Sequential Unmasking”, Journal of Forensic Sciences, 53(4), hlm. 1006–1007 — data bibliografis dan isi kaidahnya diverifikasi melalui uraian resmi yang memuat keduanya; naskah lengkap artikel 2015 tidak dibuka. Uraian mengenai pemisahan tiga lapis dalam pelaporan forensik merupakan rangkuman penulis atas kebiasaan pelaporan evaluatif yang sudah mapan dalam ilmu forensik; ia tidak dikutip dari satu pedoman tertentu dan tidak merupakan ketentuan hukum Indonesia. Laporan Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengenai perkara Brandon Mayfield (2006) — temuan mengenai penalaran yang berputar, rekomendasi agar ciri sidik jari laten didokumentasikan sebelum tahap pembandingan, pengadopsian verifikasi buta dengan bahan umpan, serta sikap terhadap hasil Kepolisian Nasional Spanyol, diperiksa langsung pada salinan bab laporan tersebut. FBI menyatakan tidak sependapat dengan sebagian penilaian laporan itu. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren (1969), dan penelitian keadilan prosedural yang dirintis Tom Tyler sejak 1990, disampaikan sebagai parafrase atas gagasan yang sudah mapan, tanpa pemeriksaan pada naskah aslinya. Protokol tiga lapis, peta empat rezim kata “pengamatan”, dan seluruh penerapan kaidah forensik pada Pasal 235 ayat (1) huruf g merupakan analisis penulis dan belum pernah diputus oleh pengadilan mana pun.

PENUTUP SERI PENGAMATAN HAKIM

Hukum pembuktian menemukan bahwa pengamatan hakim menumpuk tiga peran yang seharusnya terpisah. Filsafat menemukan bahwa ia tidak dapat difalsifikasi. Psikologi dan neurosains menemukan bahwa ia tidak dapat diandalkan. Logika menemukan bahwa premis penghubungnya tidak pernah ditulis. Sosiologi menemukan bahwa premis itu diisi oleh kebiasaan satu kelompok. Statistika menemukan bahwa daya pembedanya mendekati nol. Ilmu politik menemukan bahwa pengawasannya menyempit justru ketika kewenangannya meluas.

Dan ilmu forensik, pada tulisan ini, menemukan sesuatu yang paling sukar dibantah karena datang dari naskah undang-undangnya sendiri: kata “pengamatan” dipakai empat kali, dan hanya sekali ia dijadikan alat bukti — justru pada satu-satunya tempat yang tidak diberi prosedur apa pun. Pengamatan atas seorang narapidana dicatat dalam register yang ditandatangani setiap hari kerja. Pengamatan atas seorang terdakwa tidak dicatat sama sekali.

Tidak satu pun dari beberapa tulisan ini tentang PENGAMATAN HAKIM berakhir dengan usul menghapus Pasal 235 ayat (1) huruf g. Itu bukan karena berhati-hati, melainkan karena penghapusan tidak akan menyelesaikan apa pun. Hakim yang hadir di ruang sidang akan tetap melihat, tetap membentuk kesan, dan kesan itu akan tetap bekerja — hanya saja kembali bekerja secara diam-diam, sebagaimana sebelum 2026. Yang dibutuhkan bukan menghapus pengamatan dari daftar, melainkan mengeluarkannya dari tempat gelap.

Caranya tidak berubah sejak tulisan pertama, dan sekarang dapat dirumuskan dengan bahasa laboratorium: pisahkan lapis, catat sebelum menyimpulkan, dan hadapkan pada penjelasan tandingan. Pasal 256 ayat (3), Pasal 232 ayat (3) dan (5), serta Pasal 250 ayat (1) huruf d sudah menyediakan seluruh sarananya, dan ketiganya sudah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Tulisan sebelumnya dibuka dengan sebuah ilustrasi: seorang nelayan berusia lima puluh satu tahun, pendidikan kelas empat sekolah dasar, yang diam lima belas detik di kursi terdakwa dan tiga bulan kemudian menemukan tiga baris dalam putusan yang menyatakan sikapnya tidak dapat dipercaya. Ia tuli sebelah, berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa pertamanya, dan sudah menunggu sejak pukul tujuh pagi tanpa sarapan.

Tulisan ini kemudian melekat dengan pertanyaan tentang dirinya belum berubah dan tidak akan pernah terjawab: apakah ia bersalah. Itu memang bukan pertanyaan yang dapat dijawab sebuah artikel. Tetapi ada pertanyaan lain yang sejak awal dapat dijawab, dan jawabannya tidak bergantung pada bersalah atau tidaknya ia. Pertanyaan itu berbunyi: apakah tiga baris yang menentukan nasibnya pernah menjadi sesuatu yang dapat ia jawab.

Pada akhirnya, tulisan ini hanya membela satu hal — bukan terdakwa, dan bukan pula hakim, melainkan kemungkinan menjawab. Sebuah putusan yang dapat dijawab masih dapat keliru, dan kekeliruan itu masih dapat ditemukan. Sebuah putusan yang tidak dapat dijawab mungkin saja benar, tetapi kebenarannya tidak akan pernah dapat dibedakan dari keberuntungan. Dan hukum acara pidana ada justru untuk membedakan keduanya. Yang belum ada hanya satu, dan itu bukan aturan. Yang belum ada adalah kebiasaan. Kebiasaan tidak lahir dari undang-undang; ia lahir dari orang yang berdiri di ruang sidang dan meminta sesuatu dicatat — satu permintaan, satu perkara, berulang-ulang, sampai mencatat menjadi hal yang biasa dan tidak mencatat menjadi hal yang janggal.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.

Enjoying this article?

Subscribe to get new posts delivered straight to your inbox. No spam, unsubscribe anytime.

No spam. Unsubscribe anytime.

You may also like

See All Posts →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!