Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat & Pegiat Anti Korupsi)

Menyita barang bukti hanyalah separuh pekerjaan. Separuh berikutnya — sering luput dari perhatian publik — adalah membuktikan secara ilmiah bahwa barang yang disita benar-benar seperti yang tampak: emas batangan yang benar-benar emas, dan uang tunai yang benar-benar sah beredar. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Bhudi Hermanto, menjelaskan bahwa tim investigasi gabungan tengah menjadwalkan pengujian laboratorium menyeluruh atas barang bukti kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) — 74 kilogram emas batangan dan tumpukan uang tunai dalam tiga mata uang (rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura) yang ditemukan dalam brankas sitaan. Tulisan ini membedah metodologi ilmiah di balik proses tersebut, lengkap dengan dasar hukumnya dan pembanding dari penanganan kasus serupa di luar negeri.

Tim Investigasi Gabungan: Siapa Menguji Apa

Berdasarkan keterangan resmi Polda Metro Jaya, pengujian barang bukti dalam kasus ini melibatkan setidaknya enam institusi dengan peran spesifik masing-masing:

•  Tim ahli Pegadaian Pusat — menguji kadar murni, berat riil, dan spesifikasi fisik 74 kilogram emas batangan;

•  Bank Indonesia — otoritas moneter untuk uji keaslian pecahan rupiah;

•  Kedutaan Besar Amerika Serikat — koordinasi otentikasi pecahan dolar AS;

•  Kedutaan Besar Singapura — koordinasi otentikasi pecahan dolar Singapura;

•  Federal Bureau of Investigation (FBI) — dukungan investigasi federal Amerika Serikat, kemungkinan besar melalui jalur atase hukum (legal attache) di Kedutaan Besar AS Jakarta untuk keperluan kerja sama penegakan hukum lintas batas terkait pelacakan nomor seri dan asal-usul dana.

Metode Ilmiah Uji Kadar Emas: Empat Lapis Pengujian

Menentukan apakah 74 kilogram batangan yang disita benar-benar emas murni — dan bukan logam campuran yang disepuh — memerlukan lebih dari satu metode pengujian, karena setiap metode memiliki keterbatasan yang hanya dapat ditutup oleh metode lain:

1. Uji Gosok dan Asam (Touchstone Test)

Metode tertua dan paling sederhana: menggosokkan sampel pada batu uji, lalu meneteskan asam (asam klorida untuk emas). Emas murni tidak bereaksi; logam campuran akan menunjukkan reaksi kimia. Kelemahan metode ini signifikan — bersifat kualitatif (bukan kuantitatif), dapat merusak permukaan sampel, dan tidak dapat mendeteksi logam campuran yang tersembunyi di lapisan dalam batangan.

2. X-Ray Fluorescence (XRF)

Teknologi berbasis sinar-X yang memancarkan radiasi ke permukaan logam dan menganalisis fluoresensi yang dipantulkan untuk mengidentifikasi komposisi unsur secara presisi hingga ±0,01–0,02 persen, dalam hitungan detik dan tanpa merusak sampel. XRF menjadi standar industri pegadaian dan toko emas di seluruh dunia. Namun demikian, XRF memiliki keterbatasan krusial: sinar-X hanya menembus permukaan sedalam 2 hingga 50 mikron — sehingga sebuah batangan dengan lapisan emas murni yang cukup tebal di permukaan tetap dapat “lolos” uji XRF meski intinya bukan emas.

3. Fire Assay (Cupellation)

Metode klasik yang hingga kini tetap menjadi rujukan hukum dalam kontrak perdagangan emas internasional: sampel kecil dilebur, dipisahkan dari logam dasar melalui proses cupelasi, kemudian ditimbang sebelum dan sesudah perlakuan untuk menghitung kadar emas secara eksak. Fire assay bersifat destruktif — memerlukan pengorbanan sebagian kecil sampel — namun hasilnya diakui secara hukum sebagai bukti kuantitatif yang mengikat, menjadikannya metode yang relevan ketika hasil pengujian akan diajukan sebagai alat bukti di persidangan.

4. Uji Densitas dan Ultrasonik: Menjawab Ancaman Batangan Berinti Tungsten

Modus pemalsuan batangan emas paling canggih di dunia adalah menyisipkan inti logam tungsten ke dalam batangan berlapis emas murni. Tungsten dipilih karena kepadatannya hampir identik dengan emas — 19,25 gram/cm³ berbanding 19,32 gram/cm³ milik emas murni — sehingga uji berat maupun uji densitas konvensional (prinsip Archimedes) dapat gagal mendeteksinya, terlebih jika lapisan emas di permukaannya cukup tebal untuk melewati uji XRF maupun uji gosok. Untuk mengatasi celah ini, laboratorium logam mulia kelas dunia — termasuk bank sentral seperti Swiss National Bank — mengandalkan uji ultrasonik: gelombang suara dirambatkan melalui batangan, dan kecepatan rambatnya diukur. Kecepatan suara dalam emas murni adalah sekitar 3.240 meter per detik, sedangkan dalam tungsten mencapai 5.180–5.220 meter per detik — selisih sekitar 60 persen yang membuat keberadaan inti tungsten tersembunyi dapat terdeteksi tanpa merusak batangan sedikit pun. London Bullion Market Association (LBMA), badan penetap standar Good Delivery untuk batangan emas kelas institusional, mewajibkan uji ultrasonik di seluruh brankas emas London sejak awal dekade 2000-an tepat karena kekhawatiran modus penyisipan tungsten ini.

“Berat yang sesuai dan kilau yang meyakinkan tidak pernah cukup untuk membuktikan sebuah batangan adalah emas murni. Sains di balik pengujian logam mulia ada justru karena mata dan timbangan bisa dikelabui — gelombang ultrasonik tidak. — Kerangka analitis redaksi

Mengapa Pegadaian yang Dilibatkan, Bukan Laboratorium Lain

PT Pegadaian (Persero) memiliki jaringan laboratorium uji logam mulia bersertifikasi yang telah lama menjadi rujukan industri emas di Indonesia, dengan pengalaman menguji jutaan transaksi gadai emas setiap tahun menggunakan kombinasi metode XRF dan uji berat jenis. Pelibatan Pegadaian dalam kasus ini secara hukum acara relevan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menempatkan keterangan ahli sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah, serta Pasal 186 dan 187 huruf c KUHAP yang mengakui laporan tertulis seorang ahli berdasarkan keahliannya sebagai alat bukti “surat”. Hasil pengujian Pegadaian, dengan demikian, bukan sekadar prosedur administratif pelengkap berita acara penyitaan, melainkan calon alat bukti yang akan diuji langsung keabsahannya di muka persidangan.

Uji Keaslian Uang Tunai Tiga Mata Uang

Untuk rupiah, otoritas pengujian keaslian uang kertas berada penuh pada Bank Indonesia selaku bank sentral dan pemegang hak tunggal pencetakan mata uang, sebagaimana diatur UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Untuk dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, proses lebih kompleks karena melibatkan otoritas negara lain — sebuah keniscayaan mengingat kedua mata uang tersebut diterbitkan otoritas moneter di luar yurisdiksi Indonesia.

Sebagai catatan ilmiah tambahan: dalam praktik baku Amerika Serikat, otoritas resmi yang menjadi “final authority” atas otentikasi uang kertas dolar AS adalah United States Secret Service (USSS), melalui Divisi Forensik dan Pengembangan Mata Uang (Counterfeit Forensic and Currency Development Section) — bukan FBI, yang kewenangannya lebih berfokus pada kejahatan federal lintas batas termasuk pencucian uang dan kerja sama penegakan hukum internasional. Keterlibatan FBI dalam kasus ini kemungkinan besar berjalan melalui kantor atase hukumnya di Kedutaan Besar AS di Jakarta, sebagai jalur koordinasi permintaan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dan penelusuran nomor seri lintas negara — sementara otentikasi fisik pecahan dolar itu sendiri, jika mengikuti praktik baku, tetap akan melibatkan keahlian teknis Secret Service, baik langsung maupun melalui koordinasi FBI.

Pelacakan Nomor Seri: Dari Otentikasi ke Rekonstruksi Asal-Usul Dana

Pengujian keaslian uang kertas sesungguhnya hanya langkah pertama. Langkah berikutnya — pelacakan nomor seri — memiliki nilai pembuktian yang jauh lebih tinggi dalam konteks TPPU, karena nomor seri dapat dikorelasikan dengan catatan penarikan tunai dalam jumlah besar di bank, riwayat penukaran valuta asing, atau bahkan riwayat pencetakan dan distribusi resmi dari bank sentral penerbit. Inilah yang menjelaskan mengapa Bank Indonesia, otoritas moneter Singapura, dan otoritas AS dilibatkan bukan hanya untuk memastikan uang itu asli, melainkan untuk membantu merekonstruksi jejak transaksi sebagaimana telah dibedah dalam kerangka asset tracing pada Seri III dan Seri IV tulisan ini — sebuah langkah teknis yang, jika berhasil, dapat memperkuat konstruksi Pasal 3 dan 4 UU TPPU dengan bukti forensik yang jauh lebih presisi dibanding sekadar nilai nominal yang disita.

Perbandingan Internasional: Penanganan Sitaan 1MDB di Malaysia

Kasus penyitaan skala besar yang melibatkan tunai multi-mata uang dan barang bernilai tinggi bukan hal baru di kawasan Asia Tenggara. Pada Mei–Juni 2018, kepolisian Malaysia menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak dalam penyidikan skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB), menyita uang tunai dalam 26 mata uang berbeda senilai RM116,7 juta, bersama 12.000 keping perhiasan, 567 tas tangan mewah, dan 423 jam tangan — total ditaksir mencapai RM900 juta hingga RM1,1 miliar (sekitar USD 224–273 juta).

Yang relevan sebagai pembanding metodologis: proses menghitung uang tunai multi-mata uang tersebut melibatkan langsung 22 petugas Bank Negara Malaysia — bank sentral Malaysia — menggunakan enam mesin penghitung uang, dan memakan waktu tiga hari penuh karena volumenya yang sangat besar. Sementara itu, penilaian barang bernilai tinggi seperti perhiasan dan tas tangan bermerek melibatkan tim gabungan 150 petugas kepolisian bersama para ahli independen (designer goods experts), dengan proses penilaian menyeluruh yang memakan waktu hingga 36 hari. Pola pelibatan bank sentral secara langsung untuk otentikasi dan penghitungan uang tunai sitaan dalam skala besar — persis seperti keterlibatan Bank Indonesia dalam kasus FA saat ini — menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini adalah praktik yang telah teruji dalam penanganan kasus korupsi berskala besar di kawasan, bukan langkah yang eksperimental.

Mengapa Kelengkapan Administratif Ini Krusial Secara Hukum

Sertifikat hasil uji laboratorium, betapa pun teknisnya, pada akhirnya berfungsi menjawab satu pertanyaan hukum acara yang sederhana namun fundamental: apakah barang yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan benar-benar seperti yang tercantum dalam berita acara penyitaan? Tanpa kelengkapan uji kadar, berat, dan keaslian yang tersertifikasi, tim kuasa hukum tersangka berpeluang mengajukan keberatan atas keabsahan barang bukti itu sendiri — sebuah celah prosedural yang independen dari substansi dugaan pidananya. Dengan demikian, proses uji laboratorium yang tengah dijadwalkan Polda Metro Jaya bukan formalitas administratif semata, melainkan fondasi yang menentukan apakah 74 kilogram emas batangan dan tumpukan uang tunai tiga mata uang tersebut dapat benar-benar “berbicara” secara sah di ruang sidang kelak.

SUMBER DAN RUJUKAN — Keterangan resmi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Bhudi Hermanto mengenai jadwal pengujian laboratorium barang bukti, 14 Juli 2026. — London Bullion Market Association (LBMA), publikasi teknis mengenai uji ultrasonik dan standar Good Delivery. — United States Secret Service, dokumentasi resmi mengenai kewenangan otentikasi mata uang dan Counterfeit Forensic and Currency Development Section. — Pemberitaan Reuters, Associated Press, The Washington Post, BBC, dan Free Malaysia Today mengenai penyitaan aset terkait skandal 1MDB, Mei–Juni 2018. — Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184, 186, dan 187 huruf c tentang alat bukti keterangan ahli dan surat. — UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

TANYA JAWAB SINGKAT T: Kenapa perlu empat metode berbeda untuk menguji emas, tidak cukup satu? J: Karena setiap metode punya titik buta berbeda: uji gosok tidak presisi, XRF hanya membaca permukaan, dan uji berat/densitas bisa dikelabui inti tungsten. Kombinasi metode, terutama ditambah uji ultrasonik, diperlukan untuk menutup seluruh celah tersebut. T: Apakah temuan 74 kg emas batangan bisa saja ternyata bukan emas murni? J: Secara teoretis mungkin, itulah tepatnya alasan pengujian menyeluruh dijadwalkan. Namun tidak ada indikasi publik yang mengarah ke kemungkinan tersebut — pengujian ini adalah prosedur standar untuk barang bukti bernilai tinggi, bukan respons atas kecurigaan spesifik. T: Kenapa FBI disebut terlibat, padahal otentikasi dolar AS biasanya wewenang Secret Service? J: Kemungkinan besar FBI berperan pada jalur kerja sama penegakan hukum internasional (permintaan bantuan hukum timbal balik dan pelacakan nomor seri lintas negara) melalui atase hukumnya di Jakarta, sementara otentikasi fisik pecahan dolar tetap dapat melibatkan keahlian teknis Secret Service sebagai bagian dari proses tersebut. T: Apa pelajaran dari kasus 1MDB Malaysia untuk kasus FA? J: Kasus 1MDB menunjukkan bahwa pelibatan bank sentral secara langsung untuk menghitung dan mengotentikasi uang tunai sitaan multi-mata uang dalam skala besar adalah praktik yang sudah teruji di kawasan, memberi preseden metodologis bagi pendekatan yang kini ditempuh Polda Metro Jaya bersama Bank Indonesia.

CATATAN ADVOKAT Pengujian ilmiah barang bukti sering luput dari sorotan publik dibanding drama penetapan tersangka maupun perdebatan pasal, padahal justru di titik inilah kekuatan pembuktian sebuah perkara besar sesungguhnya diuji. Sertifikat kadar emas dan hasil pelacakan nomor seri uang tunai bukan hiasan berita acara — ia adalah lapisan pertahanan hukum yang akan langsung diuji keabsahannya oleh tim kuasa hukum tersangka begitu perkara ini bergulir ke persidangan. Pelibatan enam institusi berbeda — dari Pegadaian hingga FBI — mencerminkan skala kompleksitas forensik yang dituntut oleh barang bukti fisik senilai ratusan miliar rupiah lintas tiga mata uang. Sebagaimana ditegaskan di seluruh seri tulisan ini, kompleksitas metodologis bukan indikasi kesalahan yang sudah final — ia adalah standar minimal yang harus dipenuhi sebelum barang bukti dapat dinyatakan sah di muka hukum.

DISCLAIMER:

Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.

© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.