Dalam lingkaran kekuasaan, seorang pemimpin mungkin mampu mengendalikan bawahannya melalui jabatan, perintah, dan rantai komando. Namun, ia tidak selalu mampu mengendalikan informasi yang diam-diam dikumpulkan oleh orang-orang yang bekerja di bawah perintahnya. Orang yang paling dekat dengan pusat kekuasaan terkadang justru mempunyai akses paling jauh meringsek masuk dalam kelemahannya.
Sejarah mengenal manusia semacam itu. Namanya Joseph Fouché.
Pada akhir abad ke-18, ketika Prancis berganti-ganti wajah kekuasaan—Revolusi, Direktori, Konsulat, Kekaisaran Napoleon, hingga kembalinya monarki Bourbon—Fouché selalu menemukan jalan untuk tetap berada di dalam permainan kekuasaan. Ia pernah menjadi anggota Konvensi Nasional, kemudian Menteri Kepolisian Napoleon. Ia melintasi enam rezim politik dan lima kali menduduki jabatan menteri kepolisian. Bukan karena setiap rezim memiliki ideologi yang sama, melainkan karena Fouché mempunyai sesuatu yang lebih tahan lama daripada ideologi yaitu informasi.
Ia membangun jaringan polisi rahasia, mengumpulkan laporan, mengawasi kelompok politik, mengendalikan pers, dan mengetahui gerak-gerik orang-orang penting. Bahkan hubungan rahasia dengan Inggris akhirnya diketahui Napoleon dan membuatnya tersingkir dari jabatan pada 1810. Fouché bukan sekadar pengkhianat dalam pengertian sederhana. Ia adalah contoh bagaimana informasi dapat menjadi mata uang kekuasaan, sementara kesetiaan dapat berganti alamat ketika keadaan berubah.
Dalam politik modern, perilaku semacam itu dapat dibaca melalui istilah political opportunism, intelligence politics, survival strategy, dan shifting allegiance. Kesetiaan menjadi lentur, kepentingan menjadi kompas, dan rahasia menjadi tabungan untuk hari nanti ketika penguasa kehilangan takhta.
Fouché memahami satu hal yang sering terlambat disadari seorang pemimpin: orang yang memegang kunci ruang rahasia belum tentu hanya menyimpan kunci. Bisa jadi ia juga menyimpan salinannya.
Dua abad kemudian, dunia menyaksikan skandal yang membuat kata Watergate menjadi sinonim bagi intrik politik.
Pada 17 Juni 1972, lima orang ditangkap setelah membobol markas Partai Demokrat di kompleks Watergate, Washington, Amerika Serikat. Mereka membawa kamera, alat penyadap, identitas palsu, dan perlengkapan untuk mengumpulkan informasi politik. Operasi itu berkaitan dengan jaringan kampanye pemilihan kembali Presiden Richard Nixon.
Pemerintahan yang semula ingin mengendalikan informasi akhirnya terseret oleh informasi yang berbalik arah.
Di dalam skandal itu muncul sosok yang selama puluhan tahun dikenal dengan nama samaran Deep Throat. Ia adalah Mark Felt, pejabat tinggi FBI yang secara diam-diam memberikan informasi penyelidikan kepada wartawan The Washington Post. Identitasnya baru terungkap pada 2005.
Di sinilah Watergate memperlihatkan dua wajah yang berbeda. Ada operasi rahasia untuk mengintai lawan politik dan menutupi penyimpangan. Ada pula orang dalam yang membocorkan informasi agar praktik tersebut tidak terkubur bersama berkas penyelidikan. Presiden Nixon akhirnya mengundurkan diri pada 9 Agustus 1974, sebelum menghadapi kemungkinan berat pemakzulan.
Menariknya, Nixon sendiri telah memasang sistem perekam rahasia di Gedung Putih sejak 1971. Ia ingin memiliki rekaman percakapan dan jejak informasi di lingkungan kekuasaannya. Namun pada Juli 1973, seorang ajudan Gedung Putih, Alexander Butterfield, mengungkap keberadaan sistem itu di hadapan Komite Senat. Rekaman yang semula menjadi alat pencatatan kekuasaan kemudian berubah menjadi bukti yang menghantam pemiliknya sendiri.
Betapa ironis. Presiden ingin mendengar semua orang, tetapi akhirnya dunia mendengar percakapannya.
Barangkali kekuasaan memang mempunyai kebiasaan buruk: ia ingin mengetahui segala sesuatu, kecuali hal-hal yang kelak dapat diketahui orang lain tentang dirinya.
—
Dalam psikologi organisasi, keadaan seperti ini dapat dibaca melalui konsep organizational distrust—ketidakpercayaan dalam organisasi. Ketika pimpinan mencurigai bawahan, bawahan mengawasi pimpinan, dan setiap percakapan dianggap berpotensi menjadi barang bukti, organisasi tidak lagi bekerja sebagai satu tubuh. Ia berubah menjadi kumpulan orang yang sibuk mengamankan posisi masing-masing.
Muncul pula self-preservation, naluri mempertahankan diri. Orang tidak lagi bekerja untuk tujuan institusi, melainkan untuk memastikan dirinya mempunyai jalan keluar ketika keadaan memburuk. Informasi dikumpulkan bukan semata-mata untuk memperbaiki organisasi, tetapi juga sebagai jaminan pribadi. Rahasia menjadi kartu cadangan. Rekaman menjadi asuransi politik.
Dalam situasi seperti itu, hubungan atasan dan bawahan dapat berubah menjadi permainan saling sandera. Satu pihak mempunyai jabatan, pihak lain mempunyai informasi. Yang satu menguasai perintah, yang lain menguasai cerita di balik perintah.
Namun, tidak setiap orang dalam yang membocorkan rahasia adalah pengkhianat. Dunia mengenal istilah whistleblower: orang yang mengungkap dugaan pelanggaran atau penyimpangan demi kepentingan publik. Perbedaannya penting. Pengungkapan yang didasarkan pada bukti, itikad baik, dan kepentingan umum tidak dapat disamakan begitu saja dengan penyadapan untuk balas dendam, pemerasan, atau perebutan jabatan.
Di sinilah niat, cara memperoleh informasi, dan tujuan penggunaannya harus diuji. Jangan sampai seseorang memakai nama pemberantasan korupsi untuk menyembunyikan ambisi pribadi. Sebaliknya, jangan pula setiap pembawa informasi buruk dianggap musuh hanya karena kabarnya tidak menyenangkan atasan.
—
Hukum Indonesia sebenarnya telah memberi batas. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang. Sementara itu, Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang intersepsi atau penyadapan secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Hasil intersepsi yang digunakan sebagai alat bukti juga harus memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, yakni dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi yang kewenangannya ditetapkan undang-undang.
Artinya, jabatan tidak memberikan seseorang hak untuk menyadap sesuka hati. Begitu pula rasa curiga terhadap atasan tidak otomatis menjadi alasan pembenar untuk mengintip komunikasi pribadinya.
Tetapi hukum juga tidak boleh menjadi tempat persembunyian bagi penyimpangan. Pengawasan internal, audit, pemeriksaan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran justru diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Negara membutuhkan pengawasan, bukan persekongkolan. Membutuhkan keberanian mengungkap, bukan kebiasaan mengintai untuk mencari bahan menjatuhkan. Dalam prinsip checks and balances, kewenangan harus dapat dikoreksi. Namun koreksi berbeda dengan sabotase; pengawasan berbeda dengan penyadapan ilegal; dan loyalitas kepada institusi tidak sama dengan kepatuhan buta kepada seseorang.
Fouché bertahan karena ia memahami rahasia banyak orang. Nixon jatuh ketika rahasia pemerintahannya tidak lagi dapat disembunyikan. Keduanya memperlihatkan bahwa informasi bukan sekadar pengetahuan. Di tangan yang tepat, ia dapat menjadi alat pengawasan. Di tangan yang salah, ia menjadi senjata.
Maka, pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang sedang mengintip siapa. Pertanyaannya: untuk kepentingan apa informasi itu dikumpulkan, dengan kewenangan siapa, dan kepada siapa akhirnya ia digunakan?
Sebab institusi yang sehat tidak dibangun di atas ketakutan bahwa setiap bawahan sedang merekam atasannya. Ia dibangun di atas sistem yang memungkinkan kesalahan ditemukan tanpa harus menunggu seseorang mengkhianati kepercayaan.
Pemimpin boleh mempunyai banyak mata-mata untuk mengawasi bawahannya. Tetapi ia juga harus bersedia diawasi. Bawahan boleh mengoreksi pimpinan, tetapi tidak boleh mengubah rahasia jabatan menjadi komoditas pribadi.
Ada perbedaan antara menjaga rahasia negara dan menjadikan negara sebagai rahasia pribadi.
Dan mungkin itulah ironi paling tua dalam sejarah kekuasaan: seorang pemimpin sering takut dikhianati oleh orang yang paling dekat dengannya, tetapi lupa bertanya apakah selama ini ia sendiri telah mendapatkan kepercayaan oleh bawahannya?
Di dalam kekuasaan, tidak semua mata yang terbuka sedang mengawasi kebenaran. Sebagian hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk melihat siapa yang jatuh lebih dahulu. Tabik




Leave a Comment