Kategori: Hukum Pidana
-
Share Berita Hoaks, Bisa Masuk Penjara?
Read more: Share Berita Hoaks, Bisa Masuk Penjara?Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Share berita hoaks bisa dipenjara! Pahami UU ITE 2024 & KUHP Baru tentang penyebaran informasi palsu. Ancaman 6 tahun penjara + denda miliaran. Sekali…
-
“Yaqut Tersangkut” Ini Dokumen Kedua KPK Menyeret Menteri Agama (Bagian 4-Terakhir)
Read more: “Yaqut Tersangkut” Ini Dokumen Kedua KPK Menyeret Menteri Agama (Bagian 4-Terakhir)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Bagaimana jika sebuah keputusan negara sengaja “disembunyikan”? KMA 1156 Tahun 2023 diduga bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian dari skenario yang kini mulai diurai…
-
“Yaqut Tersangkut” Terungkap! SK Menteri Agama No. 130/2024 Jadi Kunci KPK Usut Korupsi Kuota Haji Rp. 622 Miliar-(Bagian 3)
Read more: “Yaqut Tersangkut” Terungkap! SK Menteri Agama No. 130/2024 Jadi Kunci KPK Usut Korupsi Kuota Haji Rp. 622 Miliar-(Bagian 3)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Terungkap, SK Menag 130/2024 jadi pintu masuk KPK mengusut korupsi kuota haji. Dugaan pelanggaran hukum, pembagian jemaah 50:50, dan kerugian besar negara. langgar UU,…
-
“Yaqut Tersangkut” 13 Asosiasi Haji & Umrah Ditarget KPK: Ada Apa? (Bagian 2)
Read more: “Yaqut Tersangkut” 13 Asosiasi Haji & Umrah Ditarget KPK: Ada Apa? (Bagian 2)Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah jadi target investigasi KPK. Inilah analisis mendalam jaringan korupsi, modus operandi, dan risiko hukum industri umrah Indonesia. Dunia penyelenggaraan…
-
“Yaqut Tersangkut” Korupsi Kuota Haji, Yang Suci Pun Dikotori (Bagian 1)
Read more: “Yaqut Tersangkut” Korupsi Kuota Haji, Yang Suci Pun Dikotori (Bagian 1)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Yaqut Cholil Qoumas melanjutkan tradisi korupsi Menag: dari Said Agil, Suryadharma Ali, Lukman Hakim Saifuddin. Kini kerugian mencapai Rp. 622 miliar. Surga Birokrasi Selalu…
-
Mitos ‘Postingan Lama Aman’: Ternyata Masih Bisa Dituntut 12 Tahun!
Read more: Mitos ‘Postingan Lama Aman’: Ternyata Masih Bisa Dituntut 12 Tahun!Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) Mitos postingan lama aman? Terbongkar! UU ITE berlaku 12 tahun, KUHP Baru 3-6 tahun. Postingan 2015 masih bahaya di 2025. Kapan benar-benar aman? Ini…
-
“5 Kesalahan Sepele” Yang Bisa Berujung Pidana (Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Read more: “5 Kesalahan Sepele” Yang Bisa Berujung Pidana (Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) I. PENDAHULUAN: KUHP BARU DAN JEBAKAN KESEHARIAN Di era media sosial, garis antara ekspresi biasa dan tindak pidana semakin tipis. KUHP baru (UU No.…
-
Strategi Advokat Dalam Praperadilan: “Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Untuk Tersangka Dan Terdakwa” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)
Read more: Strategi Advokat Dalam Praperadilan: “Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Untuk Tersangka Dan Terdakwa” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) I. PENDAHULUAN Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan negara untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan—yang secara kolektif dikenal sebagai upaya paksa—merupakan instrumen yang…
-
“10 PASAL KUHP BARU YANG BISA MENJERAT WARGA BIASA” (Analisis Mendalam Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)
Read more: “10 PASAL KUHP BARU YANG BISA MENJERAT WARGA BIASA” (Analisis Mendalam Menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H. (Advokat) I. PENDAHULUAN: KUHP BARU DAN RISIKO BAGI WARGA BIASA Pada 2 Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab…
-
Strategi Advokat dalam Praperadilan: “Menguji Sah Atau Tidaknya Penghentian Penuntutan” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)
Read more: Strategi Advokat dalam Praperadilan: “Menguji Sah Atau Tidaknya Penghentian Penuntutan” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H (Advokat) I. PENDAHULUAN Dalam konstruksi sistem peradilan pidana Indonesia, kewenangan penuntutan menempatkan jaksa sebagai dominus litis—penguasa perkara yang menentukan apakah suatu perkara pidana layak dilanjutkan…
-
Strategi Advokat Dalam Praperadilan: “Menguji Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)
Read more: Strategi Advokat Dalam Praperadilan: “Menguji Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H (Advokat) I. Pendahuluan A. Penghentian Penyidikan: Kewenangan Besar yang Jarang Diuji Penghentian penyidikan adalah kewenangan penyidik yang paling jarang mendapat perhatian akademis namun berdampak paling…
-
Strategi Advokat Dalam Praperadilan: “Menguji Sah Atau Tidaknya Penahanan” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)
Read more: Strategi Advokat Dalam Praperadilan: “Menguji Sah Atau Tidaknya Penahanan” (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP)Penulis: Rolly Toreh, S.H., M.H (Advokat) I. Pendahuluan A. Penahanan: Perampasan Kemerdekaan Sebelum Adanya Putusan Pengadilan Penahanan adalah bentuk pembatasan kemerdekaan paling berat yang dapat dijatuhkan negara sebelum ada putusan…