Pada 1 Mei 305, di Mediolanum, Maximianus melepaskan martabat kekaisarannya. Pada hari yang sama, jauh di timur, di sebuah tempat tinggi di luar Nikomedia, rekan seniornya, Diocletianus, melakukan hal yang sama di hadapan para pejabat dan pasukan, melepaskan kekuasaan secara serentak—masing-masing di pusat pemerintahannya: Maximianus di Mediolanum di Barat, Diocletianus di Nicomedia di Timur.
Dua Augustus (dua kaisar senior) turun takhta pada hari yang sama. Sebuah peristiwa yang dipentaskan sebagai pengunduran diri terencana dan tertib—sebuah keputusan yang, setidaknya di hadapan Kekaisaran, tampak lahir dari kehendak mereka sendiri.
Tetapi sejarah kemudian memperlihatkan bahwa tidak semua orang yang melepaskan kekuasaan benar-benar ingin melepaskannya.
Yang seorang lagi hanya menepati sumpah.
Maximianus telah berjanji kepada Diocletianus untuk pensiun bersama-sama, dan ia menagih janji itu pada dirinya sendiri dengan enggan. Lima tahun berikutnya ia habiskan untuk mencoba kembali: mengambil lagi gelar Augustus pada tahun 306, gagal menggulingkan putranya sendiri pada tahun 307, lalu pada tahun 310 mengumumkan kematian Konstantinus yang ternyata masih hidup. Ia ditangkap di Massilia, dan pada Juli tahun itu ia gantung diri. Orang Romawi menyebut pelepasan jabatan itu abdicatio — kata yang sama yang mereka pakai ketika seorang ayah membuang anaknya dari keluarga.
Kita tersenyum membaca itu, dan menyebutnya sandiwara istana yang sudah lama berlalu. Deretan pengunduran diri lainnya antara lain: John C. Calhoun, wakil presiden Amerika Serikat yang pertama mengundurkan diri, meletakkan jabatannya pada 28 Desember 1832 setelah berselisih dengan Presiden Andrew Jackson — dan pindah ke Senat, karena kursi senator ternyata lebih berharga. Spiro Agnew mundur pada 10 Oktober 1973 sambil mengajukan nolo contendere, tidak melawan, atas dakwaan penggelapan pajak; ia membayar denda sepuluh ribu dolar dan izin advokatnya kemudian dicabut. Yang satu pergi karena jabatannya terlalu kecil, yang lain karena tuduhannya terlalu besar. Tak seorang pun dari keduanya pergi untuk menyenangkan presidennya.
Di Jakarta, seorang wakil presiden pernah pergi dengan alasan lain lagi. Pada 20 Juli 1956 Mohammad Hatta mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat: “sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.” Kalimat itu sopan. Yang tidak ia tuliskan adalah perselisihannya dengan Soekarno tentang arah republik. Ia berhenti pada 1 Desember 1956.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 mengatur apa yang terjadi bila Presiden berhalangan, tetapi membisu sepenuhnya tentang kursi wakil presiden yang kosong. Maka kursi itu dibiarkan kosong enam belas tahun lebih, sampai Sri Sultan Hamengku Buwono IX dilantik pada 24 Maret 1973. Baru pada Perubahan Ketiga tahun 2001, Pasal 8 ayat (2) memberi tenggat: enam puluh hari, lewat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pada 25 Agustus 2026, seorang wakil presiden lain mengundurkan diri, lewat sebuah unggahan Instagram berbahasa Swahili. Emmanuel Nchimbi, 54 tahun, baru sepuluh bulan menjabat — ia diambil sumpahnya pada 3 November 2025. Kalimat kuncinya berbunyi: nimeridhika kabisa, bila shaka yoyote, kwamba Rais anatamani mabadiliko — saya yakin sepenuhnya, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa Presiden menghendaki perubahan. Ia sedang menagih janjinya sendiri, katanya, janji yang ia ucapkan setahun sebelumnya bahwa ia akan pergi bila perubahan dikehendaki. Sebuah surat pengunduran diri yang seluruh alasannya berada di luar dirinya.
Ia tidak menyebut satu pun alasannya sendiri.
Konstitusi Tanzania 1977 memang menyediakan pintu itu: Ibara 50 ayat (2) huruf c mengakui pengunduran diri sebagai salah satu sebab berakhirnya jabatan Wakil Presiden. Nchimbi sendiri menetapkan 4 September sebagai tanggal efektif pengunduran dirinya, dengan merujuk pula pada Ibara 149 ayat (2). Tetapi sehari setelah surat itu diajukan, pada 26 Agustus, partai berkuasa Chama Cha Mapinduzi (CCM) memecatnya dari keanggotaan.
Jaksa Agung kemudian berpendapat bahwa jabatannya sesungguhnya telah berakhir pada tanggal pemecatan itu—bukan pada 4 September—karena Ibara 47 ayat (4) huruf c mensyaratkan calon Wakil Presiden menjadi anggota dan kandidat yang dicalonkan oleh partai politik. Namun justru di situlah sengketa konstitusionalnya bermula: sejumlah advokat berpendapat bahwa hilangnya keanggotaan partai tidak secara otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden, karena Ibara 50 tidak menyebut konsekuensi itu secara tegas. Hingga kini, para ahli hukum di Tanzania masih berselisih: apakah Emmanuel Nchimbi berhenti pada 26 Agustus, atau baru pada 4 September?
Negara itu sendiri tidak dapat memastikan apakah ia berhenti atau diberhentikan.
Yang tidak diperselisihkan hanyalah kecepatannya. Konstitusi memberi presiden empat belas hari untuk mengisi kursi yang kosong. Tiga hari sudah cukup. Pada 28 Agustus, Bunge, parlemen Tanzania, menyetujui Deogratius Ndejembi sebagai wakil presiden baru dengan 324 suara setuju, tanpa satu pun suara menolak. Sepekan sebelumnya, sebuah surat kabar yang memberitakan bahwa Nchimbi menolak mundur telah ditutup selama enam bulan.
Empat puluh tahun sebelumnya, di Diamond Jubilee Hill, Dar es Salaam, Julius Nyerere berpamitan kepada rakyatnya pada 4 November 1985 dan menyerahkan kursi kepresidenan kepada Ali Hassan Mwinyi. Ia turun ketika masih dicintai, sesuatu yang langka di benua mana pun. Tetapi Nyerere melepaskan negara sambil tetap menggenggam partai: ia bertahan sebagai ketua Chama Cha Mapinduzi sampai 1990. Partai yang ia dirikan pada 1977 itulah yang, tiga puluh enam tahun kemudian, memecat seorang wakil presiden sehari setelah lelaki itu menyatakan pergi atas kemauannya sendiri.
Maka pertanyaan yang kini diulang di Dar es Salaam — mundur atau dipecatkah ia — barangkali bukan pertanyaan yang paling jujur. Yang lebih tidak nyaman: masih adakah bedanya, di sebuah republik tempat jabatan tertinggi kedua diperlakukan sebagai pemberian? Dua jawabannya sama-sama tidak menyenangkan. Mungkin memang tidak ada bedanya. Mungkin juga ada.
Maximianus melepas jubah ungu itu di depan pasukannya, dan menangis. Tujuh belas abad kemudian sehelai jabatan konstitusional ditanggalkan lewat sebuah unggahan, dan tidak ada yang menangis — sebab untuk merasa kehilangan, orang harus lebih dahulu yakin bahwa sesuatu itu pernah menjadi miliknya.
Tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Seluruh informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik terhadap suatu perkara atau situasi tertentu. Setiap permasalahan hukum memiliki karakteristik, dokumen, dan fakta yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri secara profesional. Pembaca disarankan untuk tidak menjadikan tulisan ini sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan hukum. Untuk memperoleh pendapat hukum yang tepat dan komprehensif sesuai kondisi konkret, sangat dianjurkan melakukan konsultasi langsung dengan advokat atau profesional hukum yang berkompeten. Pendampingan advokat yang tepat sejak awal merupakan bagian penting dalam memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.
© 2026 LegalFinansial.id — Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dari redaksi.
Leave a Comment